Provinsi – Maluku – Page 833 of 886

Suku Huaulu di Maluku Terganggu Karena Banyak Pendaki yang Tak Permisi

31/03/201531/07/2020 gunung binaya, maluku tengah, pendaki gunung, Suku Huaulu0 comment

Malteng – Karena kampungnya menjadi jalur pendakian ke gunung Binaya, Suku Huaulu yang mendiami Desa Huaulu, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, merasa terganggu. Sebetulnya tidak masalah jika kampungnya dijadikan jalur pendakian, namun yang menjadi masalah adalah ketika ada banyak para pendaki yang lewat seringkali tidak permisi kepada masyarakat sekitar. “Mereka tidak marah kampungnya dijadikan sebagai jalur pendakian ke gunung Binaya tetapi menurut mereka selama ini para pendaki yang lewat selalu seenaknya, kasarnya tidak permisi,” kata Arkeolog Lucas Wattimena, seperti dilansir HanTer, 30/03/15. Menurut Lucas, jika terjadi sesuatu di bagian…

Daerah Ekonomi & Bisnis Maluku

Di Ambon, Tukang Ojek-pun Harus Bayar Retribusi

31/03/2015 ambon, retribusi parkir, tukang ojek0 comment

Ambon – Berdasarkan pertemuan Pemkot Ambon dan puluhan perwakilan tukang ojek menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah dimana semua tukang ojek yang menggunakan badan jalan untuk pangkalan ojek di Kota Ambon wajib membayar retribusi parkir. “Kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Pemkot Ambon dan perwakilan tukang ojek,” kata Sekretaris Kota Ambon Anthony Gustav Latuheru seperti dilanisr Kompas, 29/03/15. Gustav mengklaim bahwa berdasarkan pertemuan tersebut tidak ada keberatan dari tukang ojek terkait kebijakan tersebut. “Prinsipnya, perwakilan tukang ojek mau menerima kebijakan tersebut,” kata jelas Gustav. Menurut Gustav, besaran retribusi…

Hukum Maluku

Terlalu! Ada Perusahaan Perikanan di Maluku yang Memperbudak ABK-nya

29/03/201523/05/2015 Menteri Kelautan dan Perikanan, perikanan, PT Pusaka Benjina Resouces, Susi Pudjiastuti0 comment

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan bahwa praktik perbudakan terhadap tenaga kerja perikanan di Benjina, Kepualauan Aru, Maluku. Praktek tersebut dilakukan oleh PT Pusaka Benjina Resouces (PBR). “Hasil investigasi yang dilakukan, PBR itu melakukan slavery atau perbudakan di Benjina,” kata Susi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, seperti dilansir CNN, Rabu (25/3). Selain itu, PBR juga mengirimkan ikan secara ilegal tidak memiliki dokumen yang sah melalui kapal kargo KM Pulau Nunukan. “Mereka kemarin melalui KM Pulau Nunukan mencoba membawa hasil ikan hasil illegal fishing,” sambungnya. Susi…

Daerah Maluku

Tiga Wilayah Perbatasan Maluku ‘Bermasalah’

27/03/201528/03/2015 batas negara, kepulauan aru, maluku barat daya, maluku tenggara barat, Said Assagaff0 comment

Ambon – Tiga wilayah perbatasan Provinsi Maluku perlu menjadi fokus perhatian dan pengembangan di wilayah tersebut wajib dilakukan. Apabila tidak segera ditangani, maka ini akan berdampak pada berubahnya batas wilayah antar negara. Selain itu, Gubernur Maluku Said Assagaff menegaskan bahwa hal itu juga bisa berpotensi gangguan keamanan, terjadi penyelundupan, serta lahirnya kejahatan trans nasional. “Kita tahu wilayah Maluku berbatasan langsung dengan Negara Australia dan Timor Leste, sehingga konsekuensi ini sangat terbuka,” kata Gubernur seperti dilansir FajarOnline, 27/03/15. Karenanya, Gubernur mengaku jika pihaknya telah menegaskan kepada ke tiga pimpinan daerah tersebut…

Hukum Maluku

Terbukti Ilegal Fishing, Kenapa Kapal Tiongkok Ini Tidak Ditenggelamkan?

25/03/2015 ilegal fishing, pencurian ikan0 comment

Ambon – Kapal MV Hai Fa milik Tiongkok yang terbukti mencuri ikan di perairan indonesia hanya dijatuhi hukuman denda Rp 200 juta. Hukuman ini dinilai terlalu ringan dibandingkan seharusnya yakni ditenggelamkan sebagaimana dilakukan sebelumnya. “Penyidikan Hai Fa dilakukan oleh TNI AL, bukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ataupun satgas,” kata Ketua Satgas Anti Illegal Fishing, Mas Achmad Santosa di Gedung KKP, Jakarta, seperti dilansir JPNN, Senin (23/3). Menurutnya, lanjut Achmad, pihaknya melihat ada yang ganjil dalam putusan tersebut. Pasalnya, dari tiga pasal yang didakwakan hanya satu yang dinyatakan terbukti. “Pertama,…

Daerah Maluku

BLUD Pada RSUD di Maluku Belum Sesuai Harapan

25/03/201524/09/2020 ambon, blud, kesehatan, RSUD, Said Assagaff0 comment

Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi Maluku saat ini dianggap belum sesuai harapan.

Ngeljaratan: Tidak Ada Satupun Daerah Di Maluku Masuk Pemekaran

25/03/201524/09/2020 bitto temmar, maluku tenggara barat, Nico Ngeljaratan, pemekaran1 Comment

Nico Ngeljaratan mengatakan sampai saat ini moratorium pemekaran untuk seluruh Indonesia masih berlaku, maka tidak ada daerah di Maluku masuk pemekaran.

Rumatoras Sambut Baik Rencana Investasi Perumahan Oleh 3 Negara

25/03/201524/09/2020 ambon, investasi, jusuf rumatoras, perumahan0 comment

Rencana Belanda, Tiongkok dan Australia yg ingin berinvestasi di bidang perumahan Indonesia Timur, disambut baik pengembang putra daerah Maluku, Jusuf Rumatoras

Daerah Lingkungan Maluku

Debit Air Menipis, Ambon Krisis Air Bersih

24/03/2015 ambon, krisis air bersih0 comment

Ambon – Ketersediaan air bersih di Kota Ambon, Provinsi Maluku sungguh sangat memperihatinkan. Pasalnya ketersediaan air bersih dari sumber air yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semakin kritis. Pengamat dan praktisi lingkungan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Dr Jusmy D. Putuhena,Msi mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir debit air di beberapa sumber air di Kota Ambon mulai menipis. “Kondisi sumber air yang ada di Kota Ambon sudah semakin kritis dan tidak mampu untuk memasok air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Dr Jusmy seperti dilansir Antara,…

Hukum Maluku Nasional

Penetapan LIN Sebaiknya Dalam Undang-Undang

20/03/201524/09/2020 ambon, dobo, fahry rahayaan, kota tual, lumbung ikan nasional, perikanan0 comment

Sekretaris Bappeda Kota Tual, Fahry Rahayaan berpendapat bahwa Keppres memang baik, tapi dari level kekuatan hukum itu Undang-undang jauh lebih kuat.