Maluku Perjuangkan 200 Siswa Dapat Beasiswa
Gubernur Said Assagaff, Rektor Unpatti, dan Kepala Dinas Pendidikan telah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, meminta penambahan beasiswa untuk Maluku tahun 2015 ini.
Read MoreCategory: Maluku
Kabar dari provinsi Maluku termasuk kabupaten buru dan buru selatan, kepulauan aru, maluku barat daya, maluku tengah, maluku tenggara. maluku tenggara barat, seram bagian barat, seram bagian timur, kota ambon, dan kota tual
Tahun ini Maluku Belum Siap UN Online
Jika tahun 2015 ini daerah lain telah melakukan Ujian Nasional (UN) online, Gubernur Said Assagaff, Maluku akan siap melakukan UN online pada tahun 2016.
Read More
Provinsi Maluku dan Maluku Utara Potensial Jadi Poros Maritim
Makassar – Fakta geografis menunjukkan bahwa provinsi maluku dan maluku utara (Malut) memiliki wilayah yang didominasi oleh laut dan pulau-pulau besar dan kecil. Karenanya, kiranya kedua wilayah tersebut cukup layak menjadi bagian dari poros maritim. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Seminar Nasional yang mengusung tema “Percepatan Pembangunan Kemaritiman Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai Poros Maritim”, Syaiful Muluk Rumadani di Makassar, Jumat (10/5/2015). “Kalau Sulawesi Selatan menjadi lumbung pangan nasional maka wilayah kita akan menjadi lumbung perikanan yang kaya dengan protein,” kata Syaiful Muluk Rumadani di Makassar, Jumat (10/5/2015). Hal…
Read More
28.162 siswa SMA di Maluku Siap Ikut UN
Sebanyak 28.162 siswa 365 SMA dan sederajat dari 11 Kabupaten/Kota di Maluku, siap mengikuti Ujian Nasional (UN), Senin (13/4) mendatang ungkap Saleh Thio.
Read More
12.478 Guru di Maluku Belum S1
Dari 32.961 guru yang ada di Maluku, 12.478 guru belum S1. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Saleh Thio.
Read More
Dua Sekolah di Segel, Siswa di Ambon Terlantar
Ambon – Sebanyak 700 siswa di dua sekolah di Ambon maluku tidak bisa belajar. Pasalnya dua gedung sekolah dasar (SD) Negeri disegel warga pada Sabtu (11/4/20105) pagi. Josina Maria Souisa yang melakukan aksi penyegelan tersebut. Dia mengaku sebagai pemilik tanah dua bangunan sekolah tersebut yakni SDN Inpres 50 Ambon dan SDN 64 Ambon. Menurut Josina, Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku belum melunasi pembayaran tanah tersebut. Para siswa pun tampak sedih saat melihat sekolah mereka disegel dan mereka tidak bisa belajar. “Sengketa lahan sekolah ini terjadi sejak 1981,” kata…
Read More
Kenakalan Laut, Hambat Maluku Sebagai Poros Maritim Indonesia
Terhambatnya Maluku sebagai poros maritim Indonesia, adalah karena masih banyak kenakalan di laut Maluku seperti ilegal fishing, pasar gelap ikan dan lain-lain.
Read More
Dibuang Kapten Kapal, 300 Nelayan Asing Diselamatkan Pemerintah Indonesia
Jakarta – Pemerintah Indonesia berhasil menyelamatkan lebih dari 300 nelayan asing yang telantar di wilayah terpencil, Desa Benjina, Maluku. Para nelayan asing tersebut terdampar di Maluku setelah dibuang kapten kapal yang kebanyakan berasal dari Thailand karena menolak bekerja. Hingga kemarin, 09/04, mereka yang berasal dari Burma, Laos, dan Kamboja tersebut masih berada di fasilitas penampungan yang disediakan Pemerintah Tual. Mereka mengaku sering diperlakukan tidak wajar di atas kapal. Apalagi kapal yang mereka tumpangi itu sebelumnya juga diduga kuat akan melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Mereka berpikir tujuh kali…
Read More
Pasar Tradisional di Maluku Akan Dimoderenisasi
Ambon – Pemerintah Maluku terus berbenah dalam dalam menyongsong pasar bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi Asian (MEA) yang akan diberlakukan tahun 2015 ini. Salah satunya adalah dengan memberdayakan pasar tradisional untuk lebih modern. “Pasar-pasar tradisonal yang telah ada, akan dikembangkan menjadi lebih baik. Higienis, dan kenyamanan konsumen dalam membelanjakan uangnya,” kata Asisten III Sekda Maluku Deck Sangadji, seperti dilansir FajarOnline, 07/04/15. Selain itu, kata Sangadji, hal ini dilakukan dalam menangani bidang investasi di Maluku agar lebih meningkat sehingga berdampak pada perekonomian warga. “Masalah kemudahan perizinan bidang usaha atau investasi, juga…
Read More
Pemkot Ambon Diprotes Karena Bakal Menaikan Pajak PBB Hingga 300%,
Ambon – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berencana untuk menaikkan nilai terendah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 300 persen. Kenaikan tersebut yakni sebesar Rp 15.000 dari harga sebelumnya yang hanya Rp 5.000. Rencana kenaikan tersebut ternyata menuai penolakan dari berbagai pihak karena dinilai terlalu tinggi dan tidak memihak kepada masyarakat. “Rencana menaikan nilai terendah PBB sampai 300 persen itu sebuah sikap arogansi dari Kepala Dispenda,” kata Joseph Siwabessy, salah seorang warga Ambon seperti dilansir Kompas, 01/04/15. Menurutnya, rencana kebijakan ini tidak tepat dan seharusnya pajak pajak PBB tersebut ditiadakan saja…
Read More