Provinsi – Maluku – Page 887 of 887

Menkokesra Usul Larangan Menghuni Kawasan Longsor ke Dalam Perda

10/07/201227/11/2014 ambon, longsor, pt pln, Richard Louhenapessy0 comment

AMBON – MALUKU. Terkait dengan bencan alam longsor yang terjadi di kota Ambon, menurut Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, Senin (9/7), bahwa ada usulan dan saran dari Menkokesra, dimana persoalan akibat bencana longsor ini harus tertuang dalam suatu kajian peraturan daerah. “Seperti kejadian di jogyakarta beberapa waktu lalu, maka menkokesra memberikan usulan kepada pemerintah kota Ambon agar bersama-sama DPRD Kota Ambon dapat menyusun peraturan larangan bagi warga masyarakat untuk menghuni kawasan yang rawan longsoran,” kata Louhenapessy. Terkait hal tersebut, Louhenapessy menyatakan akan bersama-sama DPRD mengkaji usulan tersebut. Aturan itu akan tertuang…

PT Jasa Raharja Ambon Akan Santuni Korban KM Putri Ayu

10/07/201224/09/2020 ambon, maluku tengah0 comment

AMBON – MALUKU. Dalam waktu dekat, PT Jasa Raharja Cabang Ambon akan memberikan santunan kepada para korban kecelakaan Kapal Motor (KM) Putri Ayu, yang tenggelam dalam kecelakaan pada 17 Juli 2012 lalu di perairan pulau Ambon. Namun pemberian santunan kepada korban tersebut masih menunggu proses selanjutnya dimana masih ada banyak korban yang belum ditemukan, sehingga oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku telah menyampaikan surat resmi bernomor 360/167/VII/BPBD/2012 tentang Permintaan Surat Keterangan Kehilangan Sanak Keluarga dari Kepolisian, kepada 3 BPBD kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon dan Maluku Tengah. Surat…

Puluhan Tahun Bekerja, 2 Tahun Gaji tak Dibayar

10/07/201214/11/2012 ambon, sam latuconsina0 comment

AMBON – MALUKU. Robert Talanila (56), salah satu pekerja yang dipercayakan untuk mengelola Gedung Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Maluku. telah puluhan tahun bekerja menjaga gedung milik pemuda Maluku, namun dua tahun terakhir pasca kepemimpinan Sam Latuconsina dan Jafri Taihutu, Talanila belum mendapat upah (gaji). Gaji yang merupakan hak Talanila sejak 2009 sampai sekarang ini belum diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Besaran gaji yang diterimannya senilai Rp 1,5 juta per bulan. Dirinya telah menyempaikan keluhan ini ke Ketua DPD KNPI Maluku Asmin Matdoan, namun belum…