Maluku Perikanan 

Menteri Edhy Prabowo Dukung Maluku Menjadi LIN

Ambon, indonesiatimur.co– Meskipun di tengah masa pendemi Covid-19, Gubernur Maluku, Murad Ismail, terus bekerja memperjuangkan hak-hak Maluku di Pemerintah Pusat, salah satunya mewujudkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Melalui suratnya ke Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo, perihal dukungan Maluku sebagai LIN tertanggal 7 April 2020, mendapat balasan dan respon positif dari Menteri. “Alhamdulillah, surat saya untuk meminta dukungan Maluku menjadi LIN ke Menteri Kelautan dan Perikanan sudah dibalas dan mendapat respon yang positif dari Menteri,” kata Gubernur di Ambon, Kamis (28/05/2020). Menurut Gubernur, dalam RPJMN tahun 2020-2024…

selanjutnya
Hot Hukum Maluku 

Kapal MV Hai Fa Pergi Bebas, Menteri Susi Kecewa Berat

Jakarta – Kapal MV Hai Fa yang pernah ditanggap petugas KKP karena kasus pencurian ikan, kini bisa berlayar bebas ke luar Indonesia. Hal ini sontak membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kaget sekaligus kecewa. Menurut Susi, MV Hai Fa berangkat dari Ambon pada Senin, 1 Juni 2015 sekitar pukul 18.20 WIT tanpa membawa Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Padahal proses hukum dan investigasi atas kapal tersebut masih berlangsung. “Kapal sebesar lapangan bola bisa jalan tanpa SPB dan SLO, fungsi pengawas negara saya lihat tidak berfungsi,”…

selanjutnya
Hukum Nasional 

Menteri Susi; ‘Mereka Keruk Ribuan Ton, Masa Cuma Didenda 100 Juta!’

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali kecewa karena kalah banding dalam putusan Pengadilan Perikanan Ambon terhadap kapal MV Hai Fa. Pasalnya, Pengadilan Perikanan Ambon hanya menjatuhkan vonis denda Rp 100 juta per kapal terhadap empat kapal pencuri ikan yang masuk perairan indonesia. Padahal sebelumnya KKP memperketat aturan dengan cara menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan tersebut. Pengadilan Perikanan di Ambon sendiri secara langsung diresmikan oleh Menteri Susi, namun kali ini gugatannya-pun ditolak. “Padahal pengadilan perikanan Ambon saya resmikan beberapa bulan lalu dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Akan tetapi…

selanjutnya
Hukum Maluku 

Perbudakan di Benjina, Menteri Susi Ditekan Pihak Asing

Jakarta – Setelah beberapa waktu lalu dugaan praktik perbudakan di Benjina kepulauan Aru Maluku mencuat, berbagai reaksipun bermunculan. Bahkan saat ini, kasus itu sudah menjadi sorotan dunia internasional. “Dugaan praktik perbudakan di Benjina itu sudah menjadi sorotan dunia internasional,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti seperti dilansir liputan6, 14/04/15. Menurut Susi, negara-negara internasional kini masih setia mengikuti dan menunggu perkembangan terbaru dari kejadian tersebut. “Konsen negara luar terhadap Benjina sangat besar,” terangnya. Oleh karenanya, kata Susi, pemerintah harus berhati-hati dalam menangani dugaan praktik perbudakan itu. “Kalau mengerjakannya tidak serius,…

selanjutnya
Hukum Maluku 

Terlalu! Ada Perusahaan Perikanan di Maluku yang Memperbudak ABK-nya

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan bahwa praktik perbudakan terhadap tenaga kerja perikanan di Benjina, Kepualauan Aru, Maluku. Praktek tersebut dilakukan oleh PT Pusaka Benjina Resouces (PBR). “Hasil investigasi yang dilakukan, PBR itu melakukan slavery atau perbudakan di Benjina,” kata Susi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, seperti dilansir CNN, Rabu (25/3). Selain itu, PBR juga mengirimkan ikan secara ilegal tidak memiliki dokumen yang sah melalui kapal kargo KM Pulau Nunukan. “Mereka kemarin melalui KM Pulau Nunukan mencoba membawa hasil ikan hasil illegal fishing,” sambungnya. Susi…

selanjutnya
Ekonomi & Bisnis Hot Nasional 

Tangkapan Ikan Para Nelayan Indonesia Timur Meningkat

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa beberapa kebijakan yang telah dikeluarkannya seperti moratorium anti illegal fishing, dan transhipment atau bongkar muat di tengah laut telah memberikan dampak positif. Dampak tersebut dapat dirasakan oleh para nelayan khususnya di kawasan Indonesia Timur. “Sulawesi Utara, Sulsel, Sorong, Morotai, beberapa kepulauan wilayah Timur sudah ada hasilnya,” kata Susi di Gedung Mina Bahari I KKP, Jakarta, seperti dilansir okezone, Selasa (24/2/2015). Menurut Susi, pihaknya banyak menerima laporan bahwa para nelayan kini banyak mendapatkan hasil tangkapannya. “Beberapa pedagang dari timur dari 50…

selanjutnya
Hot Hukum Papua 

Dengan Bayar Rp.50 Ribu, Kapal Ikan Ilegal Ini Dapat Untung Triliunan

Jakarta – Sebuah Perusahaan kapal ikan di Papua kini tengah dalam penelusuran pihak kementerian kelautan dan perikanan. Pasalnya, diduga perusahaan kapal ikan tersebut kerap melalukan praktik ilegal fishing. “Perusahaan ini, memiliki 85 kapal yang masing-masing kapal dapat menangkap 1.000 ton ikan per tahun,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, seperti dilansir Tempo, 18/02. Susi menjelaskan, apabila dihitung harga per kilo ikan tongkol US$ 1 dikalikan dengan hasil tangkapan sebanyak 85.000 ton, maka mereka mampu meraup kocek sebanyak Rp 1 triliun per tahun. “Perusahan di Wanam, Papua, ini sedang kami…

selanjutnya
Budaya Ekonomi & Bisnis Nasional 

Menteri Susi: ‘Penghentian Impor Garam, Upaya Melestarikan Budaya Bangsa Maritim’

Jakarta – Selama ini, petani garam Indonesia harus bertahan dari gempuran garam impor yang terus membanjiri pasar garam Indonesia. Oleh karenanya sebagai upaya melindungi petani lokal, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tengah mengupayakan untuk menghentikan impor garam. Hal itu dilakukan Susi, guna memperjuangkan kesejahteraan petani sekaligus melestarikan budi daya garam yang ada di Indonesia. “Rencana ini sejalan dengan upaya mewujudkan swasembada garam,” kata Susi di depan anggota Komisi IV DPR RI di gedung DPR, Jakarta, seperti dilansir CNN, Senin (26/1). Sampai saat ini, lanjut Susi, kesejahteraan petani garam Indonesia…

selanjutnya
Hukum 

Tiga Pengadilan Perikanan di Indonesia Timur Resmi Beroperasi

Ambon – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) Mohammad Hatta Ali secara simbolis meresmikan tiga Pengadilan Perikanan di kawasan Indonesia Timur di Pengadilan Negeri Ambon, Maluku, Kamis (11/12/2014). Ketiga pengadilan yang diresmikan tersebut meliputi Pengadilan Perikanan Ambon, Pengadilan Perikanan Sorong, dan Pengadilan Perikanan Merauke. “Untuk menekan tindak pencurian ikan di daerah ini, pemerintah membentuk pengadilan perikanan agar proses penegakan hukum pencurian ikan berjalan maksimal,” kata Menteri Susi di PN Ambon seperti dilansir metrotvnews.com. Selain itu, Susi juga menyatakan jika pembentukan tiga Pengadilan Perikanan di kawasan…

selanjutnya