Hukum Maluku 

112 Unit Kapal Ikan Ilegal di Ambon Terancam Ditenggelamkan

Ambon – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali akan menenggelamkan sebanyak 112 unit kapal penangkap ikan yang ditahan. Kapal-kapal tersebut ditangkap karena telah melakukan penangkapan ikan di perairan Maluku secara ilegal. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Narmoko Prasmadji mengatakan bahwa penenggalaman tersebut akan dilakukan jika perusahaan tidak juga mengurus dokumen administrasinya. “Ratusan kapal penangkap ikan yang lego jangkar di Teluk Ambon ini terancam ditenggelamkan, jika perusahaannya tidak mengurus administrasi dan dokumen kapalnya,” kata di Ambon, seperti dilansir Antara, (4/11). Menurut Narmoko, pihaknya masih memberikan kesempatan beberapa bulan ke depan…

selanjutnya
Ekonomi & Bisnis Nasional 

KKP Luncurkan Aplikasi Pendeteksi Kapal Ilegal Fishing

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya melakukan terobosan untuk mencegah praktek pencurian ikan (ilegal fishing) di perairan Indonesia. Belum lama ini, KKP meluncurkan aplikasi baru bernama Global Fishing Watch. “Aplikasi tersebut nantinya dapat memantau pergerakan kapal-kapal penangkap ikan di seluruh perairan Indonesia,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan ‎Susi Pudjiastuti di Gedung Mina Bahari III, dalam siaran Pers-nya, Jumat (30/10). Menurutnya, aplikasi ini merupakan hasil kerjasama KKP dengan SkyTruth, Ocenea, dan juga mesin percari Google. “Aplikasi ini mampu memantau 24 juta data kapal sekaligus,” sambungnya. ‎Dengan melakukan kerjasama…

selanjutnya
Ekonomi & Bisnis Nusa Tenggara Timur 

Semakin Banyak Kapal Luar yang Tangkap Ikan di Perairan NTT

Kupang – “Kalau mereka tidak punya izin ya harus kita tindak. Apalagi nelayan-nelayan dari luar yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT Abraham Maulaka. Abraham mengaku jika pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat khususnya nelayan asal NTT dimana ada banyak kapal-kapal dari luar NTT yang menangkap ikan. Bahkan mereka menggunakan pukat harimau atau cantrang yang notabene dilarang. “Saya sudah bertemu dan berbicara dengan pihak keamanan laut kita, untuk memantau wilayah perairan kita,” ucapnya di Kupang, seperti dilansir Antara, Senin (02/11). Selama ini, kata…

selanjutnya
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Kejar Kapal Pencuri Ikan, Nelayan Lokal NTT Diancam Kapalnya Akan Ditabrak

Jakarta – Meski hukuman berat penenggelaman kapal bagi para pencuri ikan ilegal, ternyata hal itu tidak membuat mereka jera. Belum lama ini, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mendapatkan informasi bahwa ada dua kapal asing memasuki wilayah perairan selatan Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (20/10/2015). Menurut Susi, ketika nelayan lokal mencoba menghalau dua kapal asing itu, mereka justru mendapatkan ancaman. “Mereka mengancam akan menabrak kapal kami, jika terus mengejar mereka,” kata Susi menirukan ucapan nelayan lokal NTT, seperti dilansir Tribun, (21/10). Menurut Susi aksi pengejaran dua kapal asing yang…

selanjutnya
Hot Hukum Maluku Utara 

Wilayah Laut Maluku Utara Dikuasai Asing

Ternate – Tidak salah jika dikatakan bahwa saat ini perairan Maluku Utara (Malut) tengah dikuasai oleh pihak asing. Betapa tidak, ada banyak nelayan warga negara asing (WNA) seperti dari Filipina yang melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Berdasarkan informasi seperti dilansir Malutpost, ironisnya para nelayan asing ini mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang diduga dibuat oleh pemilik kapal ikan. Selain mereka memiliki kapal sendiri, ada sebagian nelayan Filipina dipekerjakan oleh nelayan lokal yang memiliki kapal ikan. Beberapa informasi menyebutkan bahwa di Pelabuhan Perikanan Dufa Dufa Ternate kerap ditemukan ABK…

selanjutnya
Hukum Nasional 

Bertemu Dubes Papua Nugini, Menteri Susi Punya Agenda Khusus

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemui Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia Peter Ilau. Pertemuan berlangsung pada Senin (10/8/2015) sekitar pukul 10.00 WIB di kantor KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta. Berdasarkan informasi dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KKP, agenda pertemuan untuk menindaklanjuti penanganan kasus kejahatan di sektor kelautan meliputi penanganan kasus illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan di kedua negara. Sebelumnya, KKP tengah melakukan pengeejaran terhadap 33 kapal pelaku illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut diketahui melarikan diri ke wilayah perairan Papua…

selanjutnya
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Perairan NTT Bebas dari Pencurian Ikan, Benarkah?

Kupang – Sampai hari ini, situasi keamanan di perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap kondusif tanpa ada gangguan dari pihak-pihak luar. Salah satunya yakni bebas dari aksi pencurian ikan atau ilegal fishing. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII/Kupang, Brigadir Jenderal TNI (Marinir) Denny Kurniady, membenarkan hal itu. Menurutnya, masalah kemaritiman di perairan NTT sejauh ini bisa dibilang cukup kondusif. “Tidak ditemukan kapal-kapal asing yang mencuri ikan-ikan kita,” katanya, di Kupang, seperti dilansir Antara, 24/05. Selama ini, kata dia, meski hanya dengan fasilitas yang masih terbilang kurang memadai, pihaknya sering menggelar…

selanjutnya
Hukum Nasional 

Menteri Susi; ‘Mereka Keruk Ribuan Ton, Masa Cuma Didenda 100 Juta!’

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali kecewa karena kalah banding dalam putusan Pengadilan Perikanan Ambon terhadap kapal MV Hai Fa. Pasalnya, Pengadilan Perikanan Ambon hanya menjatuhkan vonis denda Rp 100 juta per kapal terhadap empat kapal pencuri ikan yang masuk perairan indonesia. Padahal sebelumnya KKP memperketat aturan dengan cara menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan tersebut. Pengadilan Perikanan di Ambon sendiri secara langsung diresmikan oleh Menteri Susi, namun kali ini gugatannya-pun ditolak. “Padahal pengadilan perikanan Ambon saya resmikan beberapa bulan lalu dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Akan tetapi…

selanjutnya