Ekonomi & Bisnis Nasional 

KKP Ingin Bangun Kawasan Terintegrasi di 15 Pulau Perbatasan

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana untuk melakukan pembangunan wilayah pesisir dan pulau terluar di seluruh Indonesia dengan terintegrasi. Prinsip utama yang dijadikan acuan adalah konsep terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan memiliki akselerasi yang tinggi. Konsep pembangunan itu dinilai paling efektif karena memang berkaitan erat dengan masyarakat di sekitarnya serta sumber daya alam yang dimilikinya. “Lokasi-lokasi tersebut dibangun dengan investasi,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti seperti dilansir mongabay, (15/02). Rencanyanya, konsep tersebut akan diterapkan dalam pembangunan 15 pulau kecil dan kawasan perbatasan. Ke-15 lokasi tersebut adalah Pulau…

selanjutnya
Ekonomi & Bisnis Nasional 

KKP Luncurkan Aplikasi Pendeteksi Kapal Ilegal Fishing

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya melakukan terobosan untuk mencegah praktek pencurian ikan (ilegal fishing) di perairan Indonesia. Belum lama ini, KKP meluncurkan aplikasi baru bernama Global Fishing Watch. “Aplikasi tersebut nantinya dapat memantau pergerakan kapal-kapal penangkap ikan di seluruh perairan Indonesia,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan ‎Susi Pudjiastuti di Gedung Mina Bahari III, dalam siaran Pers-nya, Jumat (30/10). Menurutnya, aplikasi ini merupakan hasil kerjasama KKP dengan SkyTruth, Ocenea, dan juga mesin percari Google. “Aplikasi ini mampu memantau 24 juta data kapal sekaligus,” sambungnya. ‎Dengan melakukan kerjasama…

selanjutnya
Hukum Maluku 

Menteri Susi Minta Pengadilan Perikanan Ambon Ditutup

Jakarta – Kelakukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon kerap membuat Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti kecewa berat. Bahkan, Susi meminta pemerintah menutup pengadilan perikanan yang kerap kali melepaskan kapal-kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal itu. Saya kecewa, saya minta pemerintah tutup saja itu Pengadilan Perikanan Ambon. Itu enggak perlu lagi,” ujar Susi, seperti dilansir Kompas, Senin (14/9/2015). Susi mengatakan bahwa pengadilan Perikanan Ambon yang dia resmikan ternyata justru mengalahkan dan menolak banding yang diajukannya. Menurutnya, sudah seharusnya Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon menjerat para pelaku penangkapan ikan secara…

selanjutnya
Hukum Nasional 

Bertemu Dubes Papua Nugini, Menteri Susi Punya Agenda Khusus

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemui Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia Peter Ilau. Pertemuan berlangsung pada Senin (10/8/2015) sekitar pukul 10.00 WIB di kantor KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta. Berdasarkan informasi dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KKP, agenda pertemuan untuk menindaklanjuti penanganan kasus kejahatan di sektor kelautan meliputi penanganan kasus illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan di kedua negara. Sebelumnya, KKP tengah melakukan pengeejaran terhadap 33 kapal pelaku illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut diketahui melarikan diri ke wilayah perairan Papua…

selanjutnya
Hot Hukum Maluku 

Kapal MV Hai Fa Pergi Bebas, Menteri Susi Kecewa Berat

Jakarta – Kapal MV Hai Fa yang pernah ditanggap petugas KKP karena kasus pencurian ikan, kini bisa berlayar bebas ke luar Indonesia. Hal ini sontak membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kaget sekaligus kecewa. Menurut Susi, MV Hai Fa berangkat dari Ambon pada Senin, 1 Juni 2015 sekitar pukul 18.20 WIT tanpa membawa Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Padahal proses hukum dan investigasi atas kapal tersebut masih berlangsung. “Kapal sebesar lapangan bola bisa jalan tanpa SPB dan SLO, fungsi pengawas negara saya lihat tidak berfungsi,”…

selanjutnya

Hasil Rakor Kemaritiman 4 Menteri di Ambon

Rapat Koordinasi Kemaritiman yang terselenggara minggu lalu (25/5/2015) di Ambon telah menghasilkan beberapa rekomendasi terkait ekonomi kemaritiman dan kelautan.  Rakor yang diinisiasi oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D Martowardoyo tersebut dihadiri oleh empat menteri dan empat perwakilan pemerintah provinsi kawasan Indonesia timur. Berikut ini adalah laporan mengenai hasil Rakor tersebut yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (25/5/2015) dan ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasinya, Tirta Segara. (ps)   No.17/40/DKom Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi kebijakan dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis maritim pada tanggal 25 Mei 2015…

selanjutnya
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com