Papua Politik 

Puluhan Komisioner KPUD di Papua “Penjahat Demokrasi”

Jayapura – Selama pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2014 april lalu, setidaknya terdapat 14 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota/Kabupaten di Provinsi Papua yang diduga tidak menjalankan aturan. Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy menjuluki mereka yang tidak menjalankan aturan tersebut sebagai Penjahat Demokrasi. “Ini penjahat demokrasi, Pileg rusak karena justru penyelenggara yang terlibat di dalamnya,” kata Arisoy seperti dilansir majalahselangkah.com. Menurut Arisoy, dugaan pelanggaran itu kuat dan untuk itu, seluruh komisioner yang ada di 14 daerah tersebut akan dipidanakan. “Mereka bakal diberhentikan dan posisinya diganti komisioner yang baru,” tegasnya. KPU Papua…

selanjutnya
Maluku Politik 

Pengamat Politik: Pemilu di Maluku Diwarnai Manipulasi

Ambon – Pemilihan Umum legislatif 9 April kemarin diduga banyak diwanai dengan manipulasi. Aksi tersebut ada yang dilakukan calon legislatif maupun aparat penyelenggara. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Amir Kotamoralus. Amir mengatakan, manipulasi politik ini menyebabkan semakin tercorengnya demokrasi di Maluku. Selain itu, berbagai kecurangan juga terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif (Pileg) tersebut. “Ini bukan saja merupakan tanggung jawab aparat penyelenggara dalam hal Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapi juga pemerintah daerah (pemda) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya,…

selanjutnya
Politik Sulawesi Barat 

Terbukti Menggelembungkan Suara, Caleg Akan Didiskualifikasi

Mamuju – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat mengungkapkan apabila ada calon anggota legislatif (Caleg) yang terbukti menggelembungkan suara di Pemilu 2014, maka dia terancam akan didiskualifikasi. “Bagi caleg di Sulbar yang terbukti menggelembungkan suara di Pemilu 2014 akan didiskualifikasi dari Pemilu karena itu adalah aturannya,” ujar Ketua Bawaslu Sulbar, Busran Riandi di Mamuju, beberapa waktu lalu. Menurut Busran, caleg yang menggelembungkan suara dan terbukti secara hukum, maka akan dianggap melakukan pelanggaran pidana, administrasi serta kode etik dalam pelaksanaan Pemilu. “Tidak akan ada toleransi yang diberikan, dan akan didiskualifikasi dari…

selanjutnya
Maluku Politik 

Banyak Pelanggaran, KPU Maluku Dinilai Tak Siap Melaksanakan Pileg

Ambon – Pelaksanaan pemilihan calon legislatif periode 2014-2019 di Kota Ambon terdapat banyak sekali pelanggaran. Dari pengawasan panwaslu pelanggaran lebih banyak dilakukan oleh penyelenggara pemilu, daripada dari faktor lain seperti pemilih. Ketua Panwaslu Kota Ambon, Paulus Titaley mengatakan, pelaksanaan pileg tahun ini KPU boleh dikatakan tidak siap karena banyak sekali pelanggaran. “Banyak sekali kekurangan administrasi selama penyelenggaraan pileg yang diselenggarakan di Kota Ambon, KPU tidak menyiapkan formulir D-2 atau formulir keberatan,” katanya, di Ambon, Selasa (15/4). Menurut Titaley, ketidaksiapan aparat penyelenggara ini merupakan bentuk pelanggaran karena dalam penyelenggaraan sebuah pemilihan,…

selanjutnya
Politik Sulawesi Utara 

Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Marak Terjadi di Minsel

Amurang –Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) di Minahasa Selatan makin tak terbendung, padahal pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) tinggal sebulan lagi. Banyak pihak menilai kesepakatan bersama antara KPUD Minsel, Panwaslu dan Pemkab Minsel, hanya sebatas aturan tanpa implementasi. Apalagi meski sudah terlihat banyak yang melanggar aturan, namun tak ada tindakan penertiban. Bahkan belakangan nyaris semua media cetak maupun elektronik  ramai-ramai memberitakan tentang pelanggaran APK, tapi tidak mendapat tanggapan dari pihak yang berkompeten. Seorang tokoh masyarakat Minsel, Hezky Liando mengatakan memang ketika pemberitaan lebih domiman pelanggaran APK ketimbang profil atau sosialisasi caleg.…

selanjutnya