Politik Sulawesi Selatan 

Jika KPU Bisa Dibayar, Kisruh Pemilu Mungkin Terjadi

Makassar – Berbagai kalangan sudah siap mengamankan Pemilu, 9 April mendatang dari mulai TNI, Polisi dan yang lainnya. Meski begitu, ada kekhawatiran tersendiri terhadap kesiapan penyelenggara pemilu. Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Burhanuddin Andi, menuturkan, pihaknya siap mengamankan Pemilu, 9 April mendatang. Tapi, dia mempertanyakan kesiapan dan keinginan penyelenggara pemilu menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan itu. “Kalau KPU sudah mau dibayar untuk menjual suara orang, ini masalah,” kata Burhanuddin di Makassar, Selasa, 1 April kemarin. Menurut Burhanuddin, sebanyak apapun personel diturunkan, namun jika penyelenggara tidak menjaga independensi, maka potensi kisruh pemilu…

Read More
Politik Sulawesi Tengah 

Antisipasi Hujan, KPU Poso Bungkus Surat Suara dengan Plastik

Poso – Ratusan ribu surat suara untuk Pileg 2014 di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah (Sulteng) siap didistribusikan ke seluruh wilayah. Namun sebelum didistribusikan, seluruh surat suara tersebut dibungkus dengan kantongan plastik. Hal itu dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan akibat air hujan saat distribusi berlangsung. Saat ini, memang curah hujan yang terjadi di Kabupaten Poso sangat tinggi dan ini membuat pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Poso berinisiatif membungkus surat suara dengan plastik sebelum didistribusikan. Divisi Logistik KPUD poso, Iwan Ahmad mengatakan, pengepakan ini dilakukan di gedung wanita Minggu (30/3) dan terus mengebut…

Read More
Nusa Tenggara Timur Politik 

Logistik Pemilu Ludes Terbakar, Pileg di SBD Terpaksa Ditunda

Kupang – Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Nusa Tenggara Timur (NTT) beserta semua dokumen dan logistik pemilihan umum legislatif habis terbakar. Akibat pembakaran Gedung Kantor KPU Sumba Barat Daya itu, pelaksanaan pemilu legislatif terpaksa ditunda. Sekretaris KPU SBD, Ignas Dodok mengatakan, sekitar 209.000 lebih kertas suara yang baru diantar pihak KPU NTT tiga hari lalu juga hangus terbakar. Adapun logistik yang terbakar diantaranya surat suara untuk calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, kotak suara, dan formulir. Kejadian ini menurutnya, menggangu kinerja dan menghambat…

Read More
Politik Sulawesi Utara 

Jika Ada PNS Jadi Tim Sukses, Caleg Terancam Dicoret

Bitung – Jika sebelumnya Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Tim Sukses (TS) salah satu calon legislatif (Caleg) atau Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu menjadi konsekuensi pihak PNS itu sendiri. Sekarang, ternyata konsekuensinya bukan hanya berlaku kepada PNS saja, namun juga berlaku bagi si Caleg. Panwaslu Kota Bitung Zulkifli Densy mengatakan jika ada PNS yang terbukti secara hukum jadi TS Caleg, konsekuensinya bukan hanya bagi PNS tersebut, namun juga bagi Caleg. “Dia terancam dicoret Dari Daftar Calon Tetap (DCT) atau di PAW ketika nantinya proses hukum ditetapkan setelah caleg tersebut…

Read More
Papua Politik 

LP3BH; Tak Ada Caleg yang Komitmen Tuntaskan Kasus HAM Papua

Manokwari – Setelah resmi dimulai pada 16 Maret 2014 lalu, Kampanye Pemilihan Calon Legislatif (Caleg) ramai digelar diberbagai daerah termasuk di Papua. Banyak spanduk dan para caleg menawarkan berbagai janji serta program kepada rakyat. Namun sayangnya, tak ada celeg Papua baik DPR-RI, DPRP, dan DPRD yang menawarkan program penuntasan pelanggaran HAM. Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy, menilai pihaknya tidak melihat adanya komitmen dari para calon legislatif, baik dari DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota yang hendak menyelesaikan kasus…

Read More
Hot Politik Sulawesi Barat 

Pemuda yang Baik, Tidak Golput!

Mamuju –  Salah satu sikap yang menodai sebuah demokrasi adalah golput, dan hal inilah yang menjadi kekhawatiran semua pihak menjelang pileg 2014 april mendatang. Berbagai cara dilakukan khususnya oleh KPU dan berbagai pihak untuk menekan tingkat Golput pada pileg nanti. Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulbar, MA Chandra Hapati Hasan misalnya, Dia menginginkan agar pemuda Sulbar tidak apatis dalam menilai situasi perpolitikan yang ada. “Pelaksanaan pemilu adalah sarana untuk menuangkan hak-hak politik bagi pemuda,” katanya di Mamuju, Kamis, 20 Maret kemarin. Menurut Candra, pemuda yang baik adalah yang…

Read More
Lingkungan Politik Sulawesi Selatan 

Caleg Paku Poster di Pohon, Seperti Orang Tidak Berpendidikan

Sulsel – Pemasangan spanduk caleg yang dipaku pada pohon dipinggir jalan memang bukan pemandangan yang aneh lagi. Tidak hanya di satu daerah, namun di banyak daerah di indonesia termasuk di Sulawesi Selatan. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pangkep, Sofyan Hasan, mengaku prihatin melihat banyaknya calon anggota legislatif (caleg) yang memaku pohon untuk kepentingan sosialisasi. Menurutnya mereka tidak memperhatikan keindahan dan kelestarian lingkungan sekitar. “Saya cukup heran dengan caleg-caleg sekarang. Mereka kan orang-orang terdidik yang akan mewakili rakyat di DPRD nanti. Tetapi kenapa prilakunya seperti orang tidak berpendidikan,” kata Sofyan, Rabu,…

Read More
Nusa Tenggara Timur Politik 

Tak Ada Satupun Parpol di NTT Gelar Kampanye Rapat Umum

Kupang – Meski sudah beberapa hari setelah dinyatakannya masa kampanye, namun proses kampanye partai politik (Parpol) di Nusa Tenggara Timur (NTT)terlihat sepi. Juru bicara KPU NTT Maryanti Luturmas Adoe mengatakan empat partai politik yang mendapat kesempatan untuk kampanye rapat umum, tidak menggunakan kesempatan itu. “Tidak ada satu pun dari empat parpol yang menggelar kampanye rapat umum dalam dua hari ini,” katanya, Senin, 17 Maret 2014. Menurut jadwal, keempat parpol yang harusnya menggelar kampanye rapat umum itu yakni PKB, PKS, Nasdem dan PDI-P. Menurut Luturmas, sebelumnya parpol berkewajiban menyampaikan ke KPU…

Read More
Nusa Tenggara Timur Politik 

KPU NTT Coret 46 Caleg dan 6 Calon DPD

Kupang – Akhirnya, 46 calon anggota legislatif dari tiga partai politik (Parpol) sebagai peserta pemilu 2014 di Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi dicoret. Alasannya yakni karena tidak melaporkan dana kampanye pemilu. KPU NTT Jhon Depa menjelaskan, 46 caleg tersebut yaitu berasal dari PDIP sebanyak 38 caleg, 4 caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta 4 caleg Partai Bulan Bintang (PBB). “Ada keputusan dari KPU Pusat terkait pencoretan caleg dan anggota dewan perwakilan daerah (DPD) yang tidak melaporkan dana kampanye,” ujarnya, Senin, 17 Maret 2014. Selain caleg, KPU juga mencoret enam calon…

Read More