Nasional Politik 

Mendagri; Jangan Potong Dana Pendidikan untuk Pilkada

Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta beberapa daerah seperti beberapa kabupaten di Papua dan Kabupaten Majene untuk tetap menggelar Pilkada tahun ini. Tjahjo meminta agar tidak menjadikan masalah dana sebagai masalah, namun demikian jangan sampai menggunakan dana lain yang cukup urgen. “Jangan memotong atau mengurangi dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Belanja-belanja pegawai aja yang dikurangi,” ujar Tjahjo di Istana Wapres, Jakarta, seperti dilansir JPNN, Kamis (30/4). Diketahui di Papua, terdapat sebelas kabupaten yang kekurangan dana untuk pilkada serentak 9 Desember 2015. Hal itu juga dialami oleh kabupaten majene yang…

Read More
Nusa Tenggara Timur Politik 

Wow! Anggaran Pilkada NTT Mencapai Rp.100 Miliar Lebih

Kupang — Sembilan kabupaten di NTT sudah siap untuk melaksanakan Pilkada serentak pada Desember 2015. Hal itu diungkapkan oleh Juru bicara KPU NTT, Maryanti Luturmas-Adoe belum lama ini. Maryanti mengungkapkan bahwa anggaran ke-9 daerah tersebut sudah dianggarkan yakni mencapai Rp 100 miliar lebih. “Jadi totalnya sekitar Rp 100 miliar lebih,” kata Maryanti seperti dilansir fajarOnline, 25/02. Adapun rata-rata anggaran yang sudah disiapkan, lanjut Maryanti, yakni itu Rp 10 miliar per kabupaten. “Ada yang belasan miliar dan ada juga yang kurang dari Rp 10 miliar, misalnya Sumba Barat,” jelasnya. Menurut Maryanti,…

Read More

KPU Sulut Siap Gelar Pilkada Serentak, Ini Waktunya!

Manado – Berdasarkan rencana, sedikitnya 6 kabupaten/kota di Sulawesi Utara (Sulut) akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada)secara serentak. Adapun waktu pelaksanaannya akan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara. “Yang pasti bulan Desember, soal tanggal pasti kita masih akan membahasnya. ” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara, Yessy Momongan, di Manado, seperti dilansir Viva News, Sabtu, 21/02. Yessy mengungkapkan bahwa anggaran untuk pelaksanaan Pilkada ini sudah ditetapkan oleh DPRD Sulut yang nilainya mencapai Rp75 M. “Mekanisme pemilihan tidak berubah yakni memilih secara paket gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati/wakil…

Read More
Papua Barat Politik 

Bupati Manokwari dan DPRD Ramai-Ramai ke Jakarta, Ada Apa?

Manokwari— Sejak Kamis (19/2/2015) Bupati Manokwari Bastian Salabay bersama pimpinan DPRD beserta sejumlah pimpinan SKPD terkait pergi ke Jakarta. Bukan tanpa alasan, pasalnya mereka pergi ramai-ramai ke jakarta untuk memperjuangkan beberapa aspirasi. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manokwari Albert Simatupang mengatakan bahwa kunjungan ke Ibukota itu dalam rangka mengupayakan agar Pilkada Kabupaten Manokwari bisa dilaksanakan pada tahun 2015 ini. “Tadi (kemarin.red) saya dapat kabar bahwa Bapak Bupati bersama rombongan sedang berada di KPU pusat, “ kata Albert, seperti dikutip cahayapapua, 21/02. Selain itu, lanjut Albert, bersama dengan ketua…

Read More

KPU Sultra Tak Mau Gelar Pilkada Kalau Tak Ada Anggaran

Kendari – Rencananya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 10 kabupaten tahun ini. Akan tetapi, kini persoalan anggaran tengah menghantui persiapan pelaksanaan Pilkada tersebut. Ketua KPU Sultra, Hidayatullah mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mau ambil resiko dengan tetap menggelar Pilkada jika memang tidak ada anggarannya. “Kalau anggaran Pilkada tidak ada atau dianggarkan tapi kurang, lebih baik tidak usah dilaksanakan,” ucapnya seperti dilansir kendarinews.com, Rabu, 18/02. Menurut Hidayatullah, apabila dipaksakan, maka pada akhirnya akan membahayakan kualitas pelaksanaan Pilkada. “Pastinya KPU lagi yang bakal…

Read More
Maluku Utara Politik 

Tiga KPU di Malut Terlilit Konflik Internal

Ternate – Tiga Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Maluku Utara (Malut) tengah terlilt konflik internal dan perlu perhatian khusus. Padahal, tahun depan (2016) daerah tersebut akan menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Anggota KPU Malut Pudja Sutamat mengatakan bahwa ketiga KPU tersebut adalah KPU Kota Ternate, Halmahera Selatan (Halsel) dan Pulau Morotai. “Ada oknum komisioner yang mempersoalkan hal-hal yang tidak substansial. Bahkan mau mencampuradukan persoalan pribadi dengan masalah kerja,” kata Pudja, seperti dikutip malutpos.co.id, belum lama ini. Pudja berencana untuk memanggil oknum-oknum yang berkonflik tersebut untuk kemudian dilakukan…

Read More
Maluku Utara Politik 

Pilkada Sebentar Lagi, Parpol di Malut Kerja Ekstra

Ternate – Pada Februari 2015 mendatang Pemilihan kepala daerah (Pilkada) bakal digelar secara serentak di 6 kabupaten kota di wilayah MalukuUtara (Malut). Karenanya, sejumlah Partai Politik (Parpol) kian gencar melakukan sosialisasi serta bekerja ekstra untuk hal lainnya. “Dalam waktu dekat, kita akan rapat koordinasi dengan DPC-DPC,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Malut Muhammad Iqbal Mahmud, seperti dilansir malutpost.co.id, 24 Jan 2015. Sementara itu, Ketua DPC Partai Hanura Kota Ternate Nurhayati Chalil mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penjaringan balon wali kota Ternate beberapa bulan lalu dan…

Read More
Politik Sulawesi Utara 

Anggaran Pilkada Manado Tahun 2015 Sebesar Rp28,5 Miliar

Manado – Sekitar Rp28,5 miliar dianggarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado, Sulawesi Utara untuk pemilihan kepala daerah di tahun 2015 mendatang. Bahkan jumlah anggaran tersebut telah disetujui. “Telah disetujui untuk digunakan dalam Pilkada Kota Manado 2015,” kata Kepala Humas KPU Manado Reynold Runtu kepada Antara, di Manado, Kamis, 22/01/15. Reynold mengungkapkan bahwa Pilkada tahun 2015 di Manado bakal digelar dalam waktu dua tahapan. Tahap pertama, anggaran yang akan digunakan sekitar Rp20,5 miliar, , sedangkan tahap kedua sekitar Rp8 miliar. “Tahap pertama lebih besar karena banyak hal yang akan diadakan,…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Para Kepala Daerah di NTT Tolak Pilkada Lewat DPRD

Kupang – Wacana pemilihan kepala daerah yang secara tidak langsung dilakukan oleh DPRD, kini sedang hangat diperbincangkan. Dari mulai yang mendukung sampai menolak wacana undang-undang tersebut. Di NTT misalnya, ada sebanyak 21 Bupati dan satu wali kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menolak secara tegas wacana tersebut. Wali Kota Kupang, Jonas Salean mengatakan bahwa pihaknya bersama kepala daerah lain telah sepakat menolak, karena dinilai akan merampas hak demokrasi rakyat. “Kami sudah sepakat menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD,” katanya, Rabu, 10 September 2014 seperti dilansir nttterkini.com. Menurut Jonas, pemilihan…

Read More