Papua Papua Barat Politik 

Ratusan PNS Papua dan Papua Barat Harus Mundur

Jakarta – Puluhan hingga ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Papua dan Papua Barat terpaksa harus mundur. Pasalnya, mereka ikut daftar dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai bakal calon. Sekretaris Daerah Teluk Bintuni, Papua Barat, Wim Fymbay mengatakan, PNS yang akan ikut Pilkada umumnya PNS senior yang telah memiliki pengalaman yang sangat panjang. “Mereka umumnya adalah para pejabat eselon II di daerah,” kata Fymbay di Jakarta, seperti dilansir ROL, (14/6). Menurut Fymbay, mereka yang mendaftar ikut pilkada terpaksa harus mengundurkan diri sebagai PNS sebagaimana aturan yang berlaku. “Artinya bakal ada…

selanjutnya
Daerah Maluku Utara 

PNS Sering Terlambat, Begini Solusi Pemprov Malut

Sofifi – Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) masih menjadi persoalan. Pasalnya sebagain mereka masih sering telat datang ke kantor bahkan sering tidak masuk kantor karena alasan jarak. Hal ini benar adanya dikarenakan mayoritas PNS yang bekerja di Sofifi hampir rata-rata masih tinggal di Ternate. Oleh karenanya, Pemprov Malut melalui Sekretariat KORPRI berencana untuk mencarikan solusi tepat yakni akan bekerjasama dengan pihak swasta untuk mendatangkan kapal cepat Mv Cantika 99. Wagub M Natsir Thaib mengatakan bahwa kapal ini didatangkan untuk melayani PNS saat jam…

selanjutnya
Hukum Sulawesi Barat 

Terlibat Video Mesum, Dua PNS Pemkab Majene Dicopot

Majene – Dua pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dicopot karena telah melanggar aturan dan dianggap telah merusak nama baik korps. Kedua pejabat tersebut adalah kepala seksi pada Dinas Pengelola Keuangan dan BKDD Majene. “Kedua oknum PNS yang diduga telah berbuat mesum sudah dicopot dari jabatannya,” kata Sekretaris Kabupaten Majene Syamsiar Muchtar, seperti dilansir Kompas, Jumat (6/2/2015). Muchtar menegaskan bahwa kedua pejabat itu dicopot karena telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Surat keputusan pencopotannya sudah ditandatangani oleh Bupati dan…

selanjutnya
Daerah Maluku Utara 

Malut Bakal Punya Asrama PNS Berkapasitas 3 Ribu Orang

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) untuk membangun asrama PNS. “Itu sebabnya saya langsung meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membantu Pemprov dalam hal pembangunan perumahan bagi ASN (Aparatur Sipil Negara),” kata Yuddy seperti dilansir JPNN, 11/02/15. Yuddy menjelaskan bahwa asrama yang akan dibangun diharapkan bisa memiliki daya tampung sekitar tiga ribu orang. “Kalau anggaran mencukupi, daya tampung asrama sekitar tiga ribu orang,” jelasnya. Yuddy juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri PU-Pera bersedia memberikan…

selanjutnya
Daerah Sulawesi Utara 

Kamis dan Jum’at, Pegawai Pemkot Bitung Wajib Pakai Batik

Bitung – Jajaran pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung Sulawesi Utara (Sulut) diwajibkan untuk menggunakan pakaian batik selama dua hari berturut-turut. Adapun hari dimana diwajibkannya penggunaan batik tersebut adalah setiap hari kamis dan jum’at. Kepala BKD-PP Kota Bitung, Jossy Kawengian mengatakan bahwa hal tersebut sebagai salah satu bentuk implementasi dari peraturan Walikota Bitung Nomor 15 Tahun 2008 tentang pakaian dinas. “Telah diterbitkan surat edaran Nomor 800/WK/01/I/2015 Tanggal 2 Januari 2015 tentang penggunaan pakaiaan dan ketentuan jam kerja,” kata Kawengian, Senin (5/1/2015) seperti dilansir beritamanado.com. Selain itu, dengan aturan ini diharapkan para…

selanjutnya
Hukum Sulawesi Tenggara 

PNS ‘Doyan Kawin’ atau Selingkuh, Siap-siap Dipecat

Kendari – Menjadi pegawai negeri sipil memang harus patuh dan taat terhadap beberapa aturan yang dibuat pemerintah. Pasalnya PNS adalah pegawai pemerintah yang harus mengabdi dan menjadi contoh bagi warga lainnya. Selain mematuhi tugas dan kewajibannya, PNS juga perlu mentaati aturan lain seperti tidak boleh kawin lebih dari satu kali apalagi selingkuh. Sekretaris Korpri Sultra, Ali Akbar mengungkapkan bahwa dalam undang-undang No 4 tahun 2014 tentang ASN, menggantikan UU No.8 tahun 1974 junto UU No.43 tahun 1994, ada aturan yang mengatur ketat kinerja PNS. “Pemerintah saat ini punya kekuasaan untuk…

selanjutnya
Hukum Papua 

8 PNS Pemprov Papua Diperiksa KPK

Jayapura – Delapan pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diperiksa Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jayapura sebagai saksi dugaan kasus korupsi. “Saat ini penyidik masih memeriksa delapan saksi terkait kasus korupsi dengan tersangka mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu,” kata Juru bicara KPK Johan Budi sepertidilansir Antara. Johan menjelaskan, pemeriksaan masih tetap dilakukan di Markas Kepolisian Daerah atau Mapolda Papua di Jayapura. “Jumlah saksi yang diperiksa seluruhnya dalam kasus mantan orang nomor satu di Papua itu berjumlah 20 orang,” lanjutnya. KPK sendiri, lanjut Johan, menurunkan…

selanjutnya
Daerah Sulawesi Tengah 

PNS Di Palu Bakal Dapat Kartu Gratis Parkir

Dinas Perhubungan Kota Palu telah melakukan sosialisasi Kartu Gratis Parkir kepada Para Pegawai negeri sipil (PNS), kemarin sore, Rabu 18 desember 2013 . Ada dua wilayah untuk bebas parkir tersebut yakni Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Palu Utara. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Ajenkris mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan kartu khusus yang disebut dengan kartu “penin”. “Saat ini kami telah mengeluarkan Kartu Penin, dimana kartu tersebut akan difungsikan sebagai alat untuk parkir. Jadi para PNS tidak usah lagi membayar Parkir dimanapun kecuali di tempat Pusat Perbelanjaan”, terangnya seperti dikutip satusulteng.com, rabu,…

selanjutnya