Ekonomi & Bisnis Maluku 

Beberapa Daerah di Maluku Tolak Raskin, Optimalkan Panganan Lokal

Ambon – Beberapa daerah di Maluku seperti Pemkot Ambon berupaya untuk mendorong warganya agar lebih meningkatkan konsumsi pangan lokal. Hal itu dilakukan guna menekan ketergantungan masyarakat akan beras untuk warga miskin (raskin). “Sagu akan kita dorong sebagai pangan lokal, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada raskin ini,” kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy seperti dilansir Kompas.com, (3/11). Selama ini, kata Richard, distribusi raskin di wilayahnya sering menimbulkan masalah bahkan berujung pada masalah hukum pidana. “Persoalan raskin ini kerap memicu masalah hukum,” ucapnya. Bahkan, lanjut Richard, tak jarang para camat dan…

selanjutnya
Daerah Maluku 

Maluku Nunggak Pembayaran Raskin Senilai Rp6,4 Miliar

Ambon – Dari sebelas kabupaten/kota di Maluku, baru hanya tiga daerah yang sudah melunasi pembayaran Beras Miskin (Raskin). Tunggakan pembayaran raskin tersebut tercatat dari sejak 2008 sampai tahun 2014. Akibat tunggakan tersebut, Divisi Regional (Divre) Perum Bulog Wilayah Maluku tak akan memberikan jatah Raskin untuk daerah-daerah tersebut untuk tahun 2015 ini. “Ini dilakukan hingga sembilan kabupaten/kota itu melunasi tunggakan tersebut,” kata Kepala Divre Perum Bulog Wilayah Maluku Faisal Assagaff di Ambon, Jumat (13/2/2015), seperti dilansir metrotvnews.com, Jumat (13/2/2015). Selama ini, Faisal mengaku jika dirinya telah berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi agar segera…

selanjutnya
Nasional 

Tahun Depan, Pemerintah Hapuskan Program Raskin, Ini Alasannya!

Bandung – Pemerintah berencana untuk menghapuskan program beras untuk warga miskin (raskin) pada tahun 2016 mendatang. Kepastian tersebut diungkapkan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, belum lama ini. Puan mengungkapkan bahwa penghapusan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk merangsang masyarakat agar bisa merangsang peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, ini juga sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar Indonesia bisa swasembada pangan. “Program raskin hanya diteruskan tahun 2015 saja,” kata Puan seperti dilansir Tribun News, Rabu (28/1/2015). Puan menyangkal jika pemerintah tidak mempedulikan masyarakat miskin, justru dengan dihentikannya…

selanjutnya
Daerah Hukum Maluku 

Akibat Tunggakan Raskin, Rakyat Miskin Terancam Kesusahan

Ambon – Tunggakan beras miskin (raskin) memang marak terjadi di beberapa desa di indonesia. Hal itu tentu akan menyebabkan tersendatnya penyaluran raskin selanjutnya sehingga rakyat miskin juga yang akan kena imbasnya. Salah satu kasus di Ambon, Maluku misalnya, menurut camat Teluk Ambon, Nasir Rumata, tunggakan beras miskin (Raskin) tahun 2013 kecamatan ini yang tercatat di Perum Divre Bulog Maluku sebesar Rp 50.504.000,- “Ini merupakan tunggakan yang dimiliki oleh dua desa/negeri di wilayah hukumnya. Kedua desa tersebut masing-masing Desa Poka dan Hative Besar,” katanya seperti dilansir siwalimanews.com, Senin, (24/3). Nasir menegaskan,…

selanjutnya
Daerah Sulawesi Utara 

8 Kecamatan di Kota Bitung Nunggak Raskin Hingga Rp230 Juta

Bitung – Penyaluran beras miskin (raskin)  untuk kota bitung terpaksa dipending oleh pihak Bulog. Hal itu karena ada hasil penjualan Beras (HPB) tahun 2013 yang masih menunggak, bahkan jumlahnya mencapai Rp230 juta yang tersebar di delapan kecamatan. Hal itu menjadi perhatian khusus Walikota Bitung Hanny Sondakh. Dia menghimbau kepada seluruh Camat di Kota Bitung mendukung kelancaran pelunasan HPB tahun 2013. “Seluruh camat diharapkan dapat mengontrol para Lurah sebagai penaggung jawab penyaluran Raskin, untuk secepatnya melunasi tunggakan,” katanya. Tunggakan itu, kata Sondakh, harus segera dilunasi agar raskin untuk tahun 2014 sudah…

selanjutnya
Daerah Gorontalo Hukum 

Tak Terima Raskin, Warga Laporkan Kades Dumati Gorontalo

Permasalahan Beras Miskin (Raskin) kembali mencuat. Kali ini terjadi di Desa Dumati, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Seorang kepala desa setempat dilaporkan warganya sendiri ke Polisi terkait penyalursn raskin yang dianggap tidak sesuai. Dikutip gorontalopost, kamis, (14/11), Laporan warga ini disampaikan Fitri Puluhulawa, warga setempat. Selain itu, kapolres Gorontalo AKBP Budi Setiawan SIK, melalui Kasat Reskrim AKP Heri Rusyaman SIK juga membenarkan adanya laporan warga tersebut. Setidaknya sepuluh orang yang telah memberikan pernyataan bahwa mereka tidak pernah menerimah raskin untuk bulan ke 13, 14. Padahal raskin tersebut sudah disalurkan pihak…

selanjutnya