Daerah Maluku 

Total Kerugian Akibat Bencana 1 Agustus di Ambon Capai Rp224 M

AMBON – Ibu Kota Provinsi Maluku yakni Kota Ambon mengalami kerugian mencapai Rp 224,20 milyar atau tepatnya Rp224.208.000.000,-, akibat bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang melanda kota tersebut pada 1 Agustus 2012, lalu. Demikian disampaikan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Selasa (14/8). Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon telah mengusulkan kerugian tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), guna bisa ditindaklanjuti dengan bantuan penanganan. Besarnya kerugian yang dialami itu, diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori yakni kerusakan pemukiman warga sebesar Rp34,123 milyar, prasarana lingkungan Rp28,20 milyar,…

Read More
Daerah Maluku 

BNPB Serahkan Rp 5,87 M Rehabilitasi Rumah Korban Longsor di Ambon

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat menyerahkan sebanyak Rp 5,875 Milyar kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Pemerintah Daerah Maluku untuk membangun sebanyak 234 unit rumah korban longsor di Ambon. Pemberian bantuan stimulant tersebut diserahkan Deputi Penanggulangan Darurat BNPB Pusat, Dody Ruswandy secara simbolik kepada Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, Sabtu (4/8) di Balai Kota Ambon. Menurut Roswandy, dana stimulant tersebut akan digunakan untuk membangun rumah bagi warga korban longsor di Ambon yang terjadi bulan Juni lalu. Sementara Bantuan untuk korban banjir dan longsor pada  1 Agustus kemarin akan dilakukan kajian.…

Read More
Daerah Maluku 

Banjir Ambon: Korban Belum Terima Bantuan Tanggap Darurat

Ratusan keluarga atau lebih dari 1.000 jiwa warga Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku, yang mengungsi akibat longsor maupun terendam banjir sejak Rabu (1/8) belum menerima bantuan tanggap darurat. Raja Negeri Passo Marthen Sarimanella ketika dikonfirmasi, Kamis, membenarkan warganya yang mengungsi akibat banjir dan longsor belum menerima bantuan tanggap darurat, kendati musibah itu sduah dilaporkan kepada Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy maupun Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu. “Sejak kemarin (Rabu) hanya ada petugas Kecamatan Baguala melakukan pendataan pengungsi, sedangkan bantuan tanggap darurat belum disalurkan, baik dari Pemkot Ambon maupun…

Read More
Daerah Maluku 

Walikota Ambon Tegur PNS nya karena larang Baca Koran

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy diminta untuk menegur PNSnya karena dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melecehkan profesi wartawan dalam menjalankan tugasnya, khusunya di lingkup Pemerintah Kota Ambon. Pasalnya, salah seorang PNS Dinas Kelautan Perikanan (DKP) kota Ambon saat Bimbingan Teknis kehumasan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Ambon, Selasa (31/7) di ruang serba Guna Balai Kota,  mengungkapkan bahwa pegawai di Dinas tersebut dilarang untuk membaca koran setiap harinya, karena mereka bisa “Gila.” “Kami di Dinas Kelautan dan Perikanan dilarang membaca koran, karena bisa membuat kami gila. Sebab berita yang ditulis di media…

Read More
Daerah Maluku 

Walikota Lapor Bencana Ambon Ke Menpera, Kesra dan BNPB Pusat

AMBON – MALUKU. Masalah bencana alam yang terjadi di kota Ambon telah resmi dikirimkan Pemerintah kota Ambon kepada Kementerian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Kementerian Perumahan Rakyat (Menpera) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nasional di Jakarta, kata Walikota Ambon, Richard Louhenapessy usai menjijau kawasan longsor di kampong Boy dan Batu Gajah, Senin (9/7). “Laporan saya sudah masuk ke Kementerian Kesra dan BNPB Nasional dan juga Kemenpera. Nah, langkah yang akan diambil Pemerintah kota Ambon adalah membuka komunikasi dengan LIPPI Geologi Bandung dan ITB Bandung. Minggu kemarin tim dari LIPPI telah datang…

Read More

Menkokesra Usul Larangan Menghuni Kawasan Longsor ke Dalam Perda

AMBON – MALUKU. Terkait dengan bencan alam longsor yang terjadi di kota Ambon, menurut Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, Senin (9/7), bahwa ada usulan dan saran dari Menkokesra, dimana persoalan akibat bencana longsor ini harus tertuang dalam suatu kajian peraturan daerah. “Seperti kejadian di jogyakarta beberapa waktu lalu, maka menkokesra memberikan usulan kepada pemerintah kota Ambon agar bersama-sama DPRD Kota Ambon dapat menyusun peraturan larangan bagi warga masyarakat untuk menghuni kawasan yang rawan longsoran,” kata Louhenapessy. Terkait hal tersebut, Louhenapessy menyatakan akan bersama-sama DPRD mengkaji usulan tersebut. Aturan itu akan tertuang…

Read More