Dewan Adat Papua Curigai Jakarta
MANOKWARI – Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Kepala Burung menolak dialog yang digelar Deputi I Poldagri, Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), yang digelar di Aston Niu Hotel, Kamis (12/7) lalu. DAP mencurigai ajakan dialog Kemenpolhukam punya agenda terselubung.
Sesuai dengan undangan, dialog tersebut untuk mencari akar permasalahan strategis pembangunan di Papua Barat dalam bentuk kegiatan brainstorming. Selain DAP, kegiatan tersebut juga ditolak oleh LP3BH Manokwari dan Tokoh Perempuan Papua.
Ketua DAP wilayah III Kepala Burung, Barnabas Mandacan dalam keterangan pers di kantor DAP Manokwari, Jalan Pahlawan bersama tokoh perempuan Papua, Ferdinanda Ibo Yatipai, ketua LP3BH Yan Christian Warinussy dan tokoh intelektual muda Papua Makarius Bajari, SE, MM memperlihatkan surat undangan menghadiri kegiatan Brainstorming yang digelar Kemenkopolhukam.
Dalam surat tertanggal 9 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Deputi I bidang Poldagri (Politik Dalam Negeri) Kemenkopolhukam Judy Harianto atasnama Menkopolhukam, tertulis topik kegiatan adalah Mencari Akar Permasalahan Strategis Pembangunan di Papua Barat yang berdampak
kepada Politik, Hukum dan Keamanan.
DAP bersama sejumlah tokoh tersebut menilai kegiatan seperti itu hanyalah wadah untuk bertukar pandangan terkait kondisi di Papua. Sehingga tidak bisa disebut sebuah dialog terbuka Jakarta-Papua. Sebaliknya, dari topik tersebut, para tokoh Papua mencurigai ada agenda terselubung sedang dimainkan Kemenpolhukam.
Barnabas menegaskan, pihaknya tidak menginginkan dialog yang tidak melibatkan semua komponen orang Papua. Menurutnya, bila pemerintah pusat menggelar dialog harus mengundang semua perwakilan 257 suku dan komponen perjuangan lainnya.
Selain itu, para tokoh pro pergerakan Papua ini juga menolak hadir karena undangan terlambat diterima. Parahnya lagi, undangan tersebut salah alamat karena bukan tertulis DAP. Tetapi tertulis ditujukan kepada Ketua LMA Provinsi Papua Barat.
Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy yang juga menolak menghadiri kegiatan itu menyayangkan cara yang dibangun Menkopolhukam untuk mencari akar permasalahan pembangunan di Papua. “Kalau model seperti itu, pasti akan membelokkan inti dari keinginan yang selama ini diharapkan orang Papua, “sebut Warinussy.
Tokoh perempuan Papua, Ferdinanda Ibo Yatipai menambahkan apa yang dilakukan Kemenkopolhukam sudah jauh menyimpang dari format dialog yang diinginkan orang Papua. “Yang dibicarakan dalam kegiatan itu adalah tentang Papua, tetapi yang diundang malah lebih banyak tokoh yang bukan Papua, ini ada apa, kalau bicara Papua, harus orang Papua yang diundang,“tuturnya.(sr)
jpnn
