Daerah Maluku 

Puttileihalat Berhasil Lobi Menpan-RB Loloskan Ratusan CPNS

BOBJAKARTA – Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Jacobus F. Puttileihalat, Selasa (25/2) berhasil melobi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Abubakar untuk meloloskan ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baik dari jalur umum (K1) maupun honorer (K2).

“Saya telah bertemu Pak Menteri untuk memperjuangkan hasil tes CPNS di Kabupaten SBB baik dari jalur umum (K1) maupun honorer (K2). Hasilnya tidak sia-sia, karena Pak Menteri menyetujui untuk meloloskan 132 orang dari jalur umum (K1),” ungkap Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat kepada wartawan melalui telepon selulernya usai pertemuannya dengan Menpan-RB, Azwar Abubakar.

Puttileihalat mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Menpan-RB juga berjanji akan mengangkat semua tenaga honorer yang SK-nya tahun 2005 kebawah.

“Yang lolos melalui jalur umum (K1) sebanyak 132 orang. Sementara honorer (K2), Menpan-RB menyetujui untuk mengangkat semua tenaga honorer yang SK honornya berlaku 31 Desember 2005 kebawah atau sebelum tahun 2005 berakhir,” ungkap Puttileihalat

Ditambahkan Puttileihalat, Menpan-RB juga menjelaskan kalau hasil kelulusan yang diumumkan melalui internet, belumlah final. Sebab, pengumuman melalui internet tersebut dimaksudkan, agar para kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) bisa memverifikasi apakah nama-nama yang tercantum merupakan pegawai honor tahun 2005 atau sebelumnya.

“Jika ternyata ada diantara mereka yang ternyata ada yang menjadi pegawai honor setelah tahun 2005 (2006 hingga saat ini), maka orang tersebut tidak akan lolos seleksi. Sebab, Menpan-RB sudah menjelaskan bahwa pengumuman kelulusan CPNS melalui internet, belum final, Karena masing-masing kepala daerah harus memverifikasi data, apakah benar orang-orang tersebut telah menjadi pegawai honor sebelum 2005 atau sesudahnya,”jelasnya.

Selain memverifikasi persyaratan SK honor, lanjut Bupati SBB, kelengkapan administrasi lainnya juga akan ikut diverifikasi.

“Berdasarkan hasil verifikasi secara keseluruhan, Pemkab SBB akan menuangkannya dalam MoU yang akan ditandatangani Bupati SBB dan Menpan-RB,”jelasnya.

Bupati mengatakan, berdasarkan nama-nama yang tertuang dalam MoU tersebut, Kemenpan-RB akan memprosesnya agar mereka dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Jika dalam verifikasi administrasi, ada yang tidak memenuhi syarat, maka terindikasi adanya manipulasi administrasi,”jelasnya

Bupati berjanji, jika ada pejabat SKPD di Kabupaten SBB yang ketahuan memberikan rekomendasi palsu terkait SK pengangkatan, akan ditindak tegas sesuai perundangan yang berlaku.

“Jika dalam verifikasi ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan anak buah saya baik itu Kepala SKPD maupuin stafnya, seperti memberikan rekomendasi SK padahal orang tersebut tidak pernah honor atau honornya setelah tahun 2005,  maka saya akan mengambil tindakan tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Oleh karena itu, dirinya menghimbau agar para honorer yang memenuhi syarat, tidak perlu lagi khawatir, apalagi sampai melakukan demo yang anarkis.

“Saya tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya para pegawai honor yang telah bertugas (SK) sebelum dan hingga 2005. Jadi jangan terpancing dengan isu-isu menyesatkan,” himbaunya.

Menurutnya,  kekisruhan akibat hasil tes CPNS melalui jalur K1 maupun K2, bukan saja terjadi di SBB atau Maluku saja, tetapi terjadi di seluruh Indonesia.

“Semua kepala daerah dari seluruh Indonesia, mendatangi Kemenpan-RB untuk menanyakan hasil tes tersebut. Jadi jangan dibuat skenario seakan-akan demo hanya terjadi di SBB,” ujarnya. [GKS]

Find this content useful? Share it with your friends!

Terkait

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Dirgahayu Kota Ambon