SBB Jadi KEK Bidang Kelautan dan Perikanan
JAKARTA – Guna mewujudkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang sudah dicanangkan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono saat digelarnya Sail Banda tahun 2010 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kamis (20/3) tadi siang.
Penandatangan tersebut dilakukan di gedung Mina Bahari I KKP RI, dimana yang menandatangani MoU tersebut yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP RI, Syarif Widjaja dan Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat, yang mana disaksikan semua pejabat eselon I dan II di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Bupati SBB, Jacobus Puttileihalat mengatakan, penandatanganan kerjasama ini bertujuan mendukung Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).
“Untuk mendukung Maluku sebagai LIN, maka KKP telah menetapkan Kabupaten SBB sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bidang Kelautan dan Perikanan. Ini semua tertuang dalam MoU tersebut,” jelasnya.
Puttileihalat menjelaskan, ditetapkannya SBB sebagai KEK bukan tanpa proses, karena Sebelumnya, Menteri KKP telah menugaskan Staf Ahli Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikan yang juga Sekjen Dewan Kelautan Indonesia, Dedy H. Sutisna, ke SBB untuk melihat langsung potensi yang ada di sana.
Sebagai KEK bidang kelautan dan perikanan, kerjasama antara KKP RI dengan Pemkab SBB mencakup semua jajaran yang ada di KKP.
“Ruang lingkup kerjasama yang tertuang dalam MoU tersebut adalah, pengelolaan perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan budidaya, pengembangan dan penyelenggaraan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan nilai tambah produk hasil laut dan perikanan, pengembangan kesehatan ikan, mutu dan hasil perikanan, peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan ekonomi khusus kelautan dan perikanan, pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan,” jelas Puttileihalat yang didampingi Sekretaris Daerah, Mansur Tuharea dan Kepala Dinas terkait.
Pembangunan KEK bidang kelautan dan perikanan, lanjut Puttileihalat, tidak hanya melibatkan Dinas kelautan dan perikanan semata, namun akan melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas PU, dan Dinas Kesehatan.
Dengan demikian, tambah Bupati, KKP RI akan segera menindaklanjuti penandatanganan MoU tersebut.
“Dalam waktu dekat, kerjasama ini akan diwujudkan, dimana Menteri KKP akan berkunjung ke SBB. Ini merupakan bukti keseriusan KKP mewujudkan Maluku sebagai LIN,” tandasnya.
Dalam acara penandatangan MoU antara KKP dengan Pemkab SBB, hadir juga Gubernur Maluku Utara, Bupati Halmahera Timur dan Walikota Ternate.
“SBB juga sebagai percontohan kawasan ekonomi khusus kelautan dan perikanan, yang nantinya akan diikuti daerah lain khususnya yang ada di Mauluku Utara. Oleh karenanya, pada penandatangan tersebut, Gubernur Maluku Utara, Bupati Halmahera Timur dan Walikota Ternate hadir sebagai peninjau,” katanya.
Sebelum dilangsungnya penandatanganan Mou tersebut, Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat diterima Menteri KKP, Sharif Cicip Sutarjo. [GKS]
