Hukum Sulawesi Utara 

Tak Terima Dituduh, Gubernur Sulut Laporkan LSM Ke Polisi

25/01/2015 Gubernur Sulut, SHS

Sulut – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Sinyo Harry Sarundajang (SHS) berang atas tuduhan yang diorasikan oleh Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM) PAMI di gedung KPK beberapa waktu lalu. SHS mengambil langkah hukum yakni dengan melaporkan organisasi tersebut ke Polisi karena dinilai telah melakukan fitnah.

Melalui kuasa hukumnya, Johanes Budiman SH, dikatakan bahwa pihaknya telah melakukan uji materi isi aksi demo PAMI di KPK.

“Banyak peluang untuk menjerat mereka melalui UU Informasi Teknologi (IT) dan KUHAP,” katanya.

Menurut Yohanes, hampir semua yang dituduhkan sudah pernah terangkat dan sering diulang-ulang setiap tahun.

“Jelas, itu ada masalah. Kami akan laporkan tudingan Rommy melalui PAMI ke Polda Jakarta, sesuai Locus Delicti. Dan akan melaporkannya ke Polda Sulut,” tuturnya.

PAMI diduga telah melanggar tindak pidana pasal 154, pasal 155 dan pasal 310 sampai pasal 317 KUH Pidana junto pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi (IT). [ak]

Bagikan artikel ini

• Untuk Pengakuan Pempus, Negeri Adat Harus Miliki Raja Definitif
• Tradisi Blood Taboo Persalinan Masih Berlaku di Papua
• Kisah Bergabungnya Kerajaan Timor Ke Dalam RI
• Islam di NTT Bermula di Pulau Solor

Related Posts:

• Pendapat dan Sikap Ketua DPRD KKT Atas Laporan Surat…
• Kebijakan Privasi
• Batlayeri: Kalau Mau Habisi Saya, Jangan Korbankan…
• Maluku Juara Umum Pesparawi Nasional XI
• Sarundajang Masuk Sebagai Capres dari Indonesia Timur
• Polres KKT Respon Laporan, Senin Ketua DPRD Dimintai…

Related posts

• Hukum Maluku 

  Sidang SPPD Fiktif Setda KKT, Terdakwa Akui Bupati Tidak Terlibat

  24/04/202425/04/2024 Hakim Selang, petrus fatlolon, Petrus masela, Ruben Benharvioto Moriolkossu, Sidang SPPD Fiktif Setda KKT

  Ambon, indonesiatimur.co  – Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan...
• Hukum Maluku 

  Ijin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Ijin Tinggal WNA di RI

  23/04/202423/04/2024 Direktur Jenderal Imigrasi, ijin tinggal peralihan, Silmy Karim, transisi ijin tinggal, WNA di RI

  Jakarta, indonesiatimur.co – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan kebijakan Ijin Tinggal Peralihan, yang...
• Hukum Maluku 

  Pantau Kehadiran dan Silaturahmi, Kakanwil Kemenkumham Maluku Sambangi UPT Kota Ambon

  17/04/202418/04/2024 Kakanwil Hendro Tri Prasetyo, kemenkumham maluku, UPT Kota Ambon

  Ambon, indonesiatimur.co – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, Hendro Tri Prasetyo...