Politik 

Anggota DPD: Harus Ada Kantor Pusat di Indonesia Timur

[foto: int]
[foto: int]
Jakarta – Hampir seluruh provinsi ataupun kabupaten yang masih tergolong tertinggal berada di wilayah Indonesia Timur. Oleh karenanya beberapa pihak seperti anggota DPD RI dari Provinsi Maluku, Letjen TNI (Mar) Purn Nono Sampono mengusulkan ide pembangunan kantor pusat pemerintahan di kawasan Indonesia Timur.

“Saya mengusulkan pembangunan kantor pemerintahan pusat di Wilayah Timur Indonesia,” kata Nono, seperti dilansir Indopos, 25/09.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk pemerataan di wilayah yang mana selama ini kesenjangan pembangunan sangat terasa.

“Bisa secara permanen ataupun temporer. Sewaktu-waktu bisa dibubarkan jika pemerataan pembangunan sudah tercapai,” tutur Nono.

Nantinya, kata Nono, Presiden dan Wakil Presiden bisa secara bergantian berada di kantor pusat pemerintahan DKI Jakarta dan pemerintahan pusat di wilayah Timur.

“Itu artinya, para menteri dan pejabat setingkat menteri bisa ikut menyesuaikan,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, rentang kendali pengawasan dan birokrasi juga bisa dipangkas. Keuntungan lainnya, bisa memperpendek jarak dan waktu koordinasi para kepala daerah dan pejabat daerah di kawasan timur Indonesia.

“Dengan sendirinya akan terjadi percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi laut,” jelasnya.

Selanjutnya, Nono mengusulkan agar pemerintah membangun perguruan tinggi bervisi maritime oriented di wilayah Timur.

“Saya yakin 5-10 tahun yang akan datang akan lahir kampus unggulan di luar pulau Jawa,” tuturnya. (aK)

Find this content useful? Share it with your friends!

Terkait

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Dirgahayu Kota Ambon