Gubernur Harap Peletakan Batu Pertama RSUP Akhir 2017
Dobo, indonesiatimur.co – Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff berharap kepada Menteri Kesehatan RI, Dr. Nila Farid Anfasa Moeloek, agar peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di kawasan Rumahtiga Ambon, bisa dilakukan pada akhir tahun 2017 ini.
Harapan tersebut disampaikan Gubernur Assagaff pada acara Rapat Kesehatan Daerah (Rakersda) Maluku, di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Minggu (5/11/2017).
“Kementerian Kesehatan juga telah membantu kita. Tadi ada penandatanganan MoU antara kami dengan Sekjen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tentang pengadaan tanah. Insya Allah, mudah mudahan dalam tahun ini, Ibu Menteri, kita sudah bisa melaksanakan peletakan batu pertama Rumas Sakit Umum Pusat di Ambon,” ujar Assagaff.
Optimisnya Gubernur Assagaff yang disampaikan kepada Menkes ini, menurutnya, mengingat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku juga sudah siap terkait pembangunan RSUP Ambon tersebut.
“Semoga kita bisa melakukan peletakan batu pertama di akhir tahun ini. Dengan begitu, rumah sakit terbesar, saya kira nanti ada satu di Papau, satu di Maluku,” tutur Assagaff.
Lebih lanjut Assagaff katakan, seiring dengan era baru kebangkitan sektor maritim, yang ditandai bergulirnya program pemerintahan Jokowi- Jk tentang tol laut di Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sejatinya momentum yang tepat untuk kita menyusun kembali program perencanaan pembagunan kesehatan yang benar-benar bernuansa kemaritiman.
“Jika tidak, masyarakat saya yang ada di pulau-pulau yang jauh dari kota atau di pulau-pulau terdepan tidak akan mendapat pelayanan kesehatan secara adil dan optimal,” ujarnya.
Karena itu, Assagaff menyebut, pengembangan kesehatan yang berbasis gugus pulau di Maluku merupakan program yang benar-benar sangat relevan dan strategis. Dimana pemetaan di Maluku dibagi menjadi 12 gugus pulau.
Dan ini, tambah Assagaff, diterjemahkan oleh dinas kesehatan menjadi 39 gugus pelayanan kesehatan. Pada masing-masing gugus pelayanan, akan dibangun Rumah Sakit Pratama dalam rangka mendekatkan aktivitas pelayanan kesehatan dengan masyarakat.
“Alhamdulillah ini sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Maluku untuk mengimplementasikan program gugus pulau ini, Kementerian Kesehatan telah membantu kita untuk pembangunan RSUP di Ambon itu,” ungkapnya.
Gubernur berharap, semoga saja melalui berbagai program strategis di sektor kesehatan, bisa mewujudkan Maluku Sehat, yang bebas dari penyakit menular maupun penyakit tidak menular.
Dia menyebutkan, penyakit menular di Maluku seperi HIV/AIDS, TBC dan malaria. Dan khususnya untuk penyakit malaria yang dianggap endemik di Maluku selain Papua dan Sulawesi.
“Kita akan mengeleminasikan pada tahun 2023. Kita sudah sepakat Ibu, tahun 2023 lebih cepat dari target nasional yaitu tahun 2030. Indikator tereliminasinya malaria menurut Annual Parasit Index (API), harus di bawah 1 persen atau 0 persen,” tandasnya.
Assagaff mengungkapkan, untuk Maluku, pada bulan Desember 2016, itu berada pada 4,3 persen. Sekarang pada bulan Juli 2017, sudah mengalami penurunan drastis yaitu 1,7 persen.
“Berarti Ibu Kadis, target 2023 terlalu lama lagi musti dipercepat. Ini indikator positif merupakan modal dasar untuk kita di Maluku dapat mengeliminasi malaria di Maluku pada tahun 2023 nanti,” ujar Gubernur Assagaff kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Meykal Pontoh.
Menurut Gubernur, hal ini terasa makin mudah, jika didukung oleh semua kabupaten kota yang ada di Maluku. Terutama yang masih dianggap rawan malaria, selain kesadaran masyarakat untuk tetap bisa hidup sehat.
Pada kesempatan tersebut, Menkes Dr. Nila Farid Anfasa Moeloek mengamini harapan Gubernur soal peletakan batu pertama RSUP di Ambon.
“Saya sangat setuju Pak, mudah-mudahan kita bisa selesaikan dengan sebaik-baiknya rumah sakit vertikal yang ada berada di Kota Ambon itu,” ujar Menkes.
Terkait kondisi kesehatan yang ada di daerah ini, Menkes katakan, Kementerian Kesehatan mencoba melakukan apa yang disebut Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), yang secara sistematis coba secara terencana dilakukan bersama-sama.
“Kata bersama-sama ini barangkali betul-betul kita harus lakukan Pak Gubernur. Ini artinya bukan hanya Kementerian Kesehatan tetapi kita memerlukan kementerian-kementerian yang lain, untuk juga melakukan bersama-sama,” tandas Menkes.
Karena secara human development index atau indeks pembangunan manusia, lanjut Memkes, kesehatan itu berada pada posisi di hulu.
“Seperti tadi yang saya katakan tadi, kesehatan yang lebih dahulu baru kita bisa berpendidikan dan sejahtera. Jadi mari kita sama-sama lihat, apa tantangan dan apa peluang kita, untuk sama-sama memajukan sektor kesehatan di daerah ini,” ujar Menkes.(it-01)
