Gubernur Maluku Minta Peran Dharma Wanita Ikut Berantas Korupsi
Ambon, indonesiatimur.co – Gubernur Maluku Ir. Assagaff meminta dukungan para ibu Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku untuk ikut berperan memberantas korupsi.
“Aparat Sipil Negara (ASN) Maluku harus bebas korupsi, dan tidak dapat disangkal, bahwa di sana turut berpengaruh peran ibu-ibu, peran istri-istri sebagai salah satu indikator berpengaruh. Maka sudah barang tentu, Dharma Wanita Persatuan secara organisasi juga turut berperan,” ujar Gubernur Assagaff.
Dia menyampaikan hal tersebut, saat membuka Rapat Kerja Dharma Wanita persatuan Provinsi Maluku tahun 2017, di Gedung Dharma Wanita, Ambon, Selasa (5/12).
Assagaff katakan, dirinya terus mendorong dan menegaskan seluruh jajaran ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota se-Maluku, agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh masalah pengelolaan keuangan daerah.
“Kita tidak ingin ada lagi ASN yang bermasalah tindak pidana korupsi di daerah ini,” tegas Assagaff.
Lantaran itu, dia memberikan apresiasi atas terselenggaranya Rapat Kerja Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku tersebut.
“Apalagi tema yang diangkat, yakni Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan untuk Sukses Pembangunan Nasional Melalui Profesional Anggota, menjadi sebuah komitmen bersama untuk menyoroti setidaknya dua hal strategis,” tuturnya.
Dua hal strategis tersebut, menurut Assagaff, yaitu evaluasi terhadap capaian program dan kinerja yang lalu, dan kedua, merancang bangun program kerja ke depan. Baik itu program berkelanjutan maupun program baru kreatif dan inovatif.
Ruang lingkup kerja Dharma Wanita, disebut Assagaff, sesungguhnya berada pada masalah-masalah bersifat sosial.
“Karena itu, saya berharap program-program unggulan yang dihasilkan, mesti menyentuh masalah sosial kemanusiaan,” imbuhnya.
Dia menyebutkan, apakah itu sebatas anggota Dharma Wanita Persatuan dan keluarganya saja? Ataukah bisa menjangkau masyarakat lain, misalnya anak-anak yatim piatu pada panti-panti asuhan, anak-anak yang bermasalah dengan hukum, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban narkoba, HIV/AIDs dan lain sebagainya.
Itu semua menurut Assagaff, sangat bergantung pada kapasitas dan kemampuan yang dimiliki Dharma Wanita Persatuan.
“Kuncinya adalah bagaimana mengelola dan memberdayakan potensi yang ada, sebagai upaya bersama mewujudkan capaian kinerja organisasi ini, masa kini dan ke depan,” tuturnya.
Dari tema itu pula, Assagaff mengakui, dirinya melihat adanya kesungguhan hati dari jajaran pengurus bersama-sama dengan para anggota yang setia, dan siap berkarya untuk keluarga dan masyarakat. Bagi dirinya, kesungguhan adalah modal berharga yang sangat penting.
Assagaff juga mengingatkan, di tahun 2018 nanti, Provinsi Maluku akan melaksanakan Pilkada Gubernur Maluku, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.
“Saya berharap agar Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku untuk bersama-sama melanjutkan program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Negeri Siwalima ini, serta dapat mensukseskan agenda demokrasi dimaksud,” demikian Assagaff.(it-01)
