Umar Key: Pilkada Maluku Harus Kedepankan Pela Gandong

Ambon, indonesiatimur.co – Ketua Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) Umar Key, mengingatkan masyarakat Maluku, bahwa Pilkada Gubernur Maluku tahun 2018 ini harus kedepankan Pela-Gandong. “Saya sebagai putra Maluku di tanah rantau dan sebagai Ketua Umum Front Pemuda Muslim Maluku, mengingatkan bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi Pilkada Gubernur. Kita harus kedepankan Pela – Gandong dalam berdemokrasi. Apalagi yang maju dalam pencalonan adalah putra daerah,” tandasnya.

Umar Key juga menyatakan dukungannya kepada pasangan SANTUN (Said Assagaff – Anderias Rentanubun) dalam Pilkada 2018 ini. “Said Assagaff adalah Ketua Dewan Penasihat FPMM. Murad Ismail adalah Ketua Dewan Pembina di FPMM. Tanpa mereka berdua, FPMM tidak dikenal. Tetapi dalam sebuah pertandingan ada yang menang ada yg kalah. Jadi saya ijin berpihak kepada salah satu. Saya mohon maaf kepada Pak Murad, karena saya sudah mendukung Pak Said sejak beliau maju sebagai wagub. Jadi saya tidak bisa mundur. Saya mendukung karena beliau sportif dan memegang janji. Bukan berarti Murad tidak pegang janji, tetapi beiau kan belum pernah jadi Gubernur,” tandasnya.

Dirinya juga meminta masyarakat Maluku untuk tidak membawa-bawa isu agama, khususnya dalam pilkada. “Saya minta masyarakat Maluku di 11 Kabupaten Kota untuk tidak bawa-bawa isu agama khususnya dalam pilkada .Saya ini pemimpin organisasi Pemuda Muslim. Tapi dari 42ribu anggota FPMM, 62% anggotanya beragama Protestan dan Katolik. Jadi merekalah yang berdiri di depan. Kita di Maluku jangan ikut cara-cara pilkda DKI,” tegasnya.

Umar Key juga berpesan kepada Gubernur terpilih nantinya, untuk tidak dibohongi Pemerintah Pusat. “Pemerintah pusat memberikan jatah PNS kepada kita. Tapi ujiannya dengan sistem komputerisasi. Padahal kita memiliki keterbatasaan dalam pengadaan komputer dan kemampuan sumber daya kita juga belum terbiasa memakai komputer. Sehingga banyak yang tidak lolos bahkan pernah tidak ada yang lolos. Ini menyebabkan kita kehilangan kuota penerimaan CPNS. Gubernur terpilih nantinya harus bisa berjuang agar standarisasi ini bisa diperhatikan,” ujarnya.

Dia juga meminta, pemerintah daerah bisa menggandeng investor lebih banyak lagi, agar lapangan kerja semakin terbuka di Maluku. “Jika lapangan kerja semakin terbuka, maka lulusan dari Maluku tidak perlu jadi debt collector,” harapnya. (it-02)