Kapolda : Ada 11 Potensi Konflik Dalam Pilkada
Ambon, indonesiatimur.co – Kapolda Maluku, Brigjen Pol Andap Budhi Revianto S.I.K, dalam acara silaturahmi denga KPU Maluku, juga bertatap muka dengan Ketua-ketua KPU Kabupaten Kota se Maluku, pada Rabu (28/3), di The City Hotel. Pada pertemuan itu, Kapolda katakan bahwa ada 11 potensi konflik dalam pilkada.
Yang pertama adalah profesionalisme penyelenggara pemilu. “Dari catatan kepolisian, ada beberapa masalah dalam pilkada Maluku yang menjadi konflik akibat tidak profesionalnya penyelenggara
Contohnya ada yang bahkan markup DPT,”ujarnya.
Kapolda mengingatkan bahwa penyelenggara pemilu harus profesional, karena mereka adalah panutan keluarga, jadi harus menjadi teladan.
Potensi konflik kedua adalah terjadinya perusakan. Dirinya mencontohkan pernah terjadi pembakaran 9 Kantor Dinas di Kabupaten MTB, yang dibakar salah satu pendukung pasangan yang kalah. Bahkan pernah juga ada pelemparan rumah Ketua KPUD di Maluku Tengah. “Berbicara profesionalitas, kita harus sesuai dengan profesi masing2. Kenali tugas kita agar tidak terjadi kesalahan. Saling mengingatkan itu perlu, karena itu dibutuhkan kebersamaan,”tandasnya.
Potensi konflik yang harus diperhatikan adalah dari pasangam calon. Contoh di Maluku saat ini. Ada 3 pasangan calon. Menurut Andap, ini artinya daerah ini terbagi menjadi 3 bagian.
Masalah internal partai juga menjadi potensi konflik keempat. “Kadang dalam partai ada dualisme. Sehingga terjadi perbedaan dukungan. Bahkan ada yang diberhentikan partai. Padahal mereka juga punya pendukung. Jika dia menggerakkan pendukungnya, maka bisa terjadi konflik,”jelasnya.
Menurut mantan Kapolda Sulawesi Tenggara ini, karakteristik masyarakat menjadi salah satu potensi konflik. “Karakteristik masyarakat berarti berbicara fanatisme. Termasuk asal orang tersebut. Jadi dalam melayani masyarakat, kita jangan memilah-milah. Semuanya harus dirangkul,”ungkapnya
Selain itu Kapolda mengatakan, perlu antisipasi provokasi. Informasi memang dibutuhkan. Tetapi harus berhati-hati dengan infornasi yang salah. “Informasi mempunyai kekuatan besar. Oleh karena itu sampaikanlah informasi yang benar, agar masyarakat juga tau kebenaran,”tegasnya.
Kondisi sosial juga menjadi potensi konflik yang harus diantisipasi. ” Contohnya money politic. Jangan mempertaruhkan daerah kita dengan uang Rp 100ribu. Ini pembelajaran politik didalam demokrasi yang harus disampaikan. Mudah-mudahan yang akan terpilih nanti sesuai dengan keinginan masyarakat,”ujarnya.
Kapolda mengingatkan agar masyarakat Maluku jangan rela diklasifikasi sebagai daerah rawan. “Mari kita ubah dunia menjadi lebih baik . Saya juga tidak rela jika Maluku dikatakan tidak aman. Mari kita tunjukkan pada Indonesia bahwa Maluku aman,”ungkapnya.
Kondisi geografis Maluku yang 97% wilayahnya adalah laut dan 3 persen daratan, merupakan salah satu potensi konflik yang harus diantisipasi. “Masalah geografis ini juga harus diperhatikan. Adanya daerah rawan banjir, rawan longsor dan tingginya gelombang laut harus diperhitungkan untuk distribusi surat suara dan penempatan TPS,”katanya.
Srlsin iti, gangguan kamtibmas yang didominasi kejahatan konvensional seperti mabuk dan berkelahi, harus diantisipasi. “Saya ajak semua masyarakat untuk bersama-sama aparat keamanan menjaga kamtibmas ditempat tinggal kita masing-masing,”himbaunya.
Menurut Kapolda, isu SARA merupakan potensi konflik yang harus dieliminir. “Mari kita eliminir isu SARA. Kita semua bersaudara. Maluku ini milik kita bersama tanpa memandan suku, agama dan ras. Mari kita jaga dan bangun Maluku,”tandasnya.(it-04)
