Capaian Makro Ekonomi Maluku Alami Peningkatan
Ambon, indonesiatimur.co – Capaian makro ekonomi Maluku dari tahun ke tahun mengalami perbaikan atau peningkatan. Hal ini selaras dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang berimplikasi pada pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah.
‘’Saya mengajak kita untuk menjaga keberhasilan pembangunan yang telah kita capai, dengan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD), sehingga target-target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah kita sepakati bersama dapat tercapai. Sebagai bentuk kita mensejahterakan kehidupan masyarakat di Maluku,’’ ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua yang disampaikan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Rony Tairas pada acara Rapat Evaluasi Anggaran APBD/APBN Triwulan IV dan Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018 di Lantai 6 Kantor Gubenur Maluku.
Sahuburua katakan, pagu anggaran APBD Provinsi Maluku Tahun 2017 sebesar Rp.3,18 trilyun, terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.1,52 trilyun dengan realisasi sebesar Rp.1,2 trilyun atau 82,53 persen. Belanja tidak langsung sebesar Rp.1,83 trilyun, dengan realisasi sebesar Rp.1,52 trilyun atau 92,98 persen.
‘’Sehingga evaluasi pelaksanaan anggaran APBD per 31 Desember 2017, total keseluruhan realisasi belanja dari pagu yang dimiliki sebesar Rp. 2,72 trilyun atau 87,90 persen,’’ungkapnya.
Dalam rangka percepatan atau akselerasi pembangunan di daerah, lanjut Sahuburua, pada tahun 2017, Provinsi Maluku juga melalui alokasi dari APBN memperoleh anggaran sebesar Rp.7,45 trilyun yang terdiri dari kantor pusat sebesar Rp.1,98 trilyun dengan realiasasi Rp.1,82 trilyun atau 91,91 persen dan dilaksanakan oleh 31 satuan kerja (Satker).
‘’Satker daerah sebesar Rp.5,02 trilyun dengan realisasi sebesar Rp.4,63 trilyun atau 92,03 persen,’’ujar Sahuburua.
Dia menambahkan, untuk Dana Dekonsentrasi, Provinsi Maluku memperoleh anggaran sebesar Rp.142,11 milyar, dengan realiasasi sebesar Rp.130,78 miliyar atau 92,03 persen, dan dilaksanakan oleh 60 satker. Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp. 301,85 miliyar dengan realisasi Rp.248,73 miliyar atau 42,39 persen dan dilaksanakan oleh 76 satker, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Urusan Bersama (UB) pagu sebesar Rp. 6,79 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 6,59 milyar atau 97,05 persen.
‘’Sehingga Total pagu APBN yang dimiliki pada tahun 2017 realisasinya sebesar Rp.6,48 trilyun atau 91,81 persen,’’bebernya.
Menurut Sahuburua, realisasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD maupun APBN tersebut, sangat berimplikasi pada pencapaian target pembangunan daerah tahun berjalan.
Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya capaian indikator makro ekonomi pada tahun 2017. ‘’Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 5,81 persen, tingkat inflasi 0,78 persen, tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 18,29 persen dan tingkat pengangguran tersisa 9,29 persen,’’ jelas Sahuburua.
Untuk itu, Sahuburua menyebutkan, rapat evaluasi yang dilakukan, harus dipandang sebagai wujud pencapaian target pembangunan daerah, sebagaimana telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019.
‘’Pada sisi lain secara substansi, rapat ini dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana perkembangan realisasi pelaksanaan APBD-APBN serta RPJMD Provinsi Maluku, baik dari sisi penyerapan anggaran serta capaian kinerja outputnya yang berkaitan dengan capaian indikator makro pembangunan daerah di Provinsi Maluku, sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis sebagai dorongan atau koreksi yang konstruktif untuk optimalisasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018 maupun penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 baik APBD maupun APBN,’’ paparnya.
Dengan demikian, dirinya sangat berharap melalui forum ini dapat dilakukan perubahan-perubahan yang mendasar yang tentunya, tidak hanya sebatas berbicara seberapa besar realisasi penyerapan anggaran.
‘’Lebih dari itu, membicarakan seberapa besar capaian target pembangunan sampai dengan saat ini, dan bagaimana mengoptimalkan target kinerja pembangunan baik dalam skala tahunan dan menengah maupun nasional,’’pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Pimpinan SKPD, Satker Pengelola APBN lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Bappeda kabupaten/kota se-Maluku.(it-01)
