Perkuat Infrastruktur, Pemda Bisa Manfaatkan Pinjaman PT SMI
Ambon, indonesiatimur.co – Pemerintah Daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat memanfaatkan pinjaman yang digelontorkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.
Demikian terungkap saat Sosialisasi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Provinsi Maluku PT. SMI yang telah diberikan mandat oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan RI, bertempat di The City Hotel, Kamis (26/4).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Kepala BPKAD Provinsi Maluku, Lutfi Rumbia, mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku sangat memberikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan sosialisasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan berbagai agenda pembangunan infrastruktur di Maluku.
Sahuburua menyebutkan, secara geografis, Maluku berkarateristik kepulauan dengan luas wilayah 712.479,69 kilometer persegi atau 92,4% dan daratan seluas 54.185 kilometer persegi atau 7,6%, dengan sebaran pulau kurang lebih 1.340 buah. “Sebagai daerah berkarateristik kepulauan, tentunya memberi konsekuensi logis tersendiri terhadap tata kelola pembangunannya, terutama terkait pembangunan infrastruktur di daerah ini,’’ ujarnya.
Alasan inilah, disebut Sahuburua, yang menjadikan daerah-daerah kepulauan memintakan adanya perubahan perlakuan bagi percepatan pembangunan. “Ini bukan sesuatu yang mengada-ngada, tetapi justeru karena realitas tantangan yang mesti dihadapi dan jauh lebih kompleks. Diantaranya, keberpihakan regulasi yang masih berorientasi Negara kontinental, masih lambannya perputaran roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
Termasuk di dalamnya, lanjut Sahuburua, masalah rentang kendali yang berakibat pada minimnya infrastruktur komunikasi dan transportasi dan lain-lain, lalu berujung pada keterisolasian sebagian besar wilayah sehingga dikategorikan sebagai kawasan tertinggal, terbatasnya kapasitas sumber-sumber pembiayaan daerah, tantangan-tantangan lainnya,’’ bebernya.
Untuk itu, menurut Sahuburua, sosialisasi tentang alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah yang dilaksanakan saat ini, sangat relevan untuk menjawab berbagai tantangan, permasalahan dan agenda pembangunan di daerah, khususnya bagi daerah yang berciri kepulauan. “Karena kita ketahui bersama, bahwa Pemerintahan Jokowi-JK telah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas,’’ ucapnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, dia katakan, pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia saat ini, masih menjadi perhatian utama Pemerintah, karena dengan ketersediaan infrastruktur akan berdampak pada kelancaran konektivitas antar wilayah serta memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. “Untuk menjawab tantangan dan kendala terkait dengan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dihadapi oleh daerah, kehadiran PT SMI juga dalam menjadi alternatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah,’’ nilainya.
.
Dirinya berharap, para peserta dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik, sehingga dapat menghasilkan sumbangan pemikiran yang konstruktif, inovatif dan produktif dan merasakan manfaat dari hadirnya PT SMI. “Dengan begitu, Pemerintah Daerah bisa berkesempatan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tetapi bisa mendapatkan pinjaman dari PT SMI, yang pada gilirannya dapat menopang penguatan daya saing dan mendorong terwujudnya peningkatan derajat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat di Provinsi Maluku,’’ tandasnya.(it-01)
