Sekda: Harus Selaraskan Program 2019 Dengan Visi Misi Gubernur Terpilih
Ambon, indonesiatimur.co – Setelah KPU menetapkan pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno sebagai Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, dan kemudian ditindaklanjuti DPRD Maluku dengan paripurna penetapan, maka Sekretaris Daerah Maluku, Biro Pemerintahan Setda Maluku selanjutnya berkordinasi dengan DPRD Maluku untuk menyiapkan berkas-berkas yang nantinya akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilaporkan. Demikian dikatakan Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir saat ditanya wartawan si ruang kerjanya, Selasa (21/8). “Kita sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk melihat waktu yang pas untuk bersama-sama dengan Biro Pemerintahan, pimpinan DPRD dan saya untuk menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri walaupun kemungkinan pelantikan nantinya dilakukan di sana,”jelasnya.
Sekda mengatakan, Biro Pemerintahan juga akan bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk persiapan-persiapan atribut-atribut sebagai kepala daerah. “Biro pemerintahan juga nantinya akan ketemu Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk persiapan terkait dengan atribut-atribut sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mekanismenya memang begitu,”ungkapnya.
Menurutnya, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih nantinya dilangsungkan pada 11 Maret 2019 , karena masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur Said Assagaff dan Zeth Sahuburua akan berakhir pada 10 Maret 2019. “Yang jelas bahwa masa bakti Gubernur Maluku yang sekarang akan berakhir pada 10 Maret. Jadi kemungkinan pelantikan pada tanggal 11 Maret 2019,”jelasnya.
Namun demikian selain koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 2019, juga harus ada koordinasi antara Bappeda dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk program-program pembangun tahun 2019.
“Selain koordinasi tentang pelantikan, juga harus ada koordinasi antara Bappeda dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk selaraskan dan sinkronkan program- program nasional,”jelasnya.
Dikatakannya, sinkronisasi juga harus dilakukan Bappeda dengan Gubernur dan Wagub terpilih untuk visi misi mereka untuk dituangkan dalam RPJMD. “Sekaligus juga nanti akan di tanyakan program-program pokok mereka pada saat kampanye termasuk visi misi, untuk dituangkan dalam kegiatan mereka di tahun 2019. Ini tentu sesuai kewenangan oleh pemerintah provinsi itu sendiri,”tandasnya. ( it-01)
