Bupati Fatlolon Beri Dukungan Penuh Untuk Demo Berantas Korupsi
Saumlaki, indonesiatimur.co –
Sehubungan dengan aksi demo yang digelar oleh para pemuda-pemudi dan mahasiswa yang tergabung dibawah Panji Yayasan Lelemuku maupun Himpunam Mahasiswa dan Pelajar (Himapel), baik di Kota Saumlaki maupun pada Ibu Kota Provinsi Maluku, dimana menyoroti tentang masalah pemberantasan korupsi dan proyek-proyek yang diduga mangkrak, serta beberapa laporan lainnya, ditanggapi serius Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon.
Bupati menegaskan, atas nama pemerintah daerah, dirinya menyampaikan dukungan penuh kepada semua pihak yang mau untuk daerah ini maju, termasuk penegakan hukum. Bupati juga tidak segan menyebutkan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan tersebut, kuat dugaan ada yang mensponsorinya. Bahkan sengaja memanfaatkan untuk mendiskreditkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
“Semua proses untuk penegakan hukum dan berantas korupsi di KKT, saya dukung. Tapi kalau ternyata ada diantara para pejabat saya baik OPD maupun BUMD yang salah gunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, saya dukung untuk kita berantas agar negeri ini bebas dari korupsi,” tandasnya.
Namun kembali Bupati Fatlolon mengingatkan, tudingan itu harus disertai dengan bukti yang cukup. Akan tetapi jika hanya berupa fitnah bahwa dinas atau badan dalam lingkup Pemda korupsi, maka dipastikan bahwa pihaknya akan lawan fitnahan tersebut.
Dalam sesi wawancara di ruang kerjanya, Kamis (15/10), Bupati Fatlolon mengaku kalau sebelum adanya aksi demo, dirinya telah membuat memo kepada Wakil Bupati Agustinus Utuwally, untuk melakukan pengawasan. Juga kepada Kepala Inspektur Daerah Jedita Huwae guna melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan-kegiatan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KKT.
Ia menjelaskan, hal tersebut bertujuan untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan jangan sampai ada kerugian negara. Jika ada kerugian negara, untuk segera dikembalikan ke kas daerah. Kemudian dirinya juga meminta Kejaksaan Negeri maupun Polres KKT guna melakukan penanganan hukum kepada yang bersangkutan.
“Sejauh ini Kepala Kejaksaan Negeri maupun pak Kapolres sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita percaya mereka mampu menjaga negeri ini agar jangan sampai ada tindakan-tindakan atau kelompok yang rugikan daerah,” ucapnya, yang menambahkan bahwa semua memiliki tanggungjawab bersama untuk mencegah jika ada yang terindikasi rugikan keuangan daerah untuk nantinya ditindak sesuai hukum yang berlaku. (it-03)