Hukum Maluku 

Terdakwa Fransiskus Rumajak Bantah Korupsi Dana Hibah Gereja Santo Michael, Minta Dibebaskan

Ambon, indonesiatimur.co — Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gereja Baru Santo Michael di Meyano, Bab, Saumlaki, kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Ambon, Senin (27/04/2026), dengan agenda pembacaan pledoi oleh terdakwa Fransiskus Rumajak. Dalam pembelaannya, Fransiskus secara tegas membantah seluruh tuduhan jaksa penuntut umum (JPU). Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam perkara tersebut. “Saya memastikan bahwa dana hibah yang diterima digunakan untuk pembangunan gereja dan tidak ada niat sedikit pun untuk menyalahgunakannya,” ujarnya di hadapan majelis…

Read More
Hukum Maluku 

BAP dan Tanda Tangan Diduga Palsu, Saksi Seret Jaksa ke Polda Maluku

Ambon, indonesiatimur.co — Dugaan pelanggaran serius dalam proses penegakan hukum kembali mencuat. Seorang saksi dalam perkara dugaan korupsi PT Tanimbar Energi, Valen Batilmurik, resmi melaporkan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar ke Polda Maluku, Senin (27/04/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dinilai tidak sah dan mengandung kejanggalan serius dalam proses persidangan. Saksi Bantah Pernah Diperiksa Melalui kuasa hukumnya, Fileo Pistos Noija dan Clasian Polatu, Valen mengungkapkan bahwa dirinya disebut telah memberikan keterangan dalam BAP tertanggal 21 November 2025. Namun, ia menegaskan hal tersebut…

Read More
Hukum Maluku 

Sekda KKT : Pemda Belum Terima Surat Penetapan Tersangka 6 ASN BPKAD

Saumlaki, indonesiatimur.co – Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Sekda KKT), Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu, M.M., saat dimintai keterangannya, Senin (06/02/2023), membeberkan bahwa Pemerintah Daerah hingga saat ini belum menerima Surat Penetapan enam orang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Tersangka atas Kasus Korupsi anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KKT senilai Rp9 milyar. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada, bahwasanya Surat Penetapan Tersangka tersebut telah diterima dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) KKT. “Kita belum terima penetapan itu. Kalau sudah dapat,…

Read More
Hukum Maluku 

Akhirnya 6 Tersangka Kasus Korupsi SPPD Fiktif 9M BPKAD, Ditetapkan Kejari KKT

Saumlaki, indonesiatimur.co -Akhirnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Kejari KKT) menetapkan enam orang tersangka dalam Kaskus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas Fiktif (SPPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KKT senilai Rp9 milyar tahun anggaran 2020. Penetapan para tersangka ini diumumkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) KKT Gunawan Sumarsono, S.H., M.H., dalam keterangan persnya kepada media di Aula Kejari setempat, Kamis (02/02/2023), pukul 11.00 WIT. Kajari yang didampingi para penyidiknya itu, menetapkan enam orang tersangka yang merupakan para pejabat tinggi (Pati)…

Read More
Daerah Maluku 

Bupati Fatlolon Beri Dukungan Penuh Untuk Demo Berantas Korupsi

Saumlaki, indonesiatimur.co – Sehubungan dengan aksi demo yang digelar oleh para pemuda-pemudi dan mahasiswa yang tergabung dibawah Panji Yayasan Lelemuku maupun Himpunam Mahasiswa dan Pelajar (Himapel), baik di Kota Saumlaki maupun pada Ibu Kota Provinsi Maluku, dimana menyoroti tentang masalah pemberantasan korupsi dan proyek-proyek yang diduga mangkrak, serta beberapa laporan lainnya, ditanggapi serius Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon. Bupati menegaskan, atas nama pemerintah daerah, dirinya menyampaikan dukungan penuh kepada semua pihak yang mau untuk daerah ini maju, termasuk penegakan hukum. Bupati juga tidak segan menyebutkan bahwa aksi unjuk rasa yang…

Read More
Hukum Maluku 

KPK Gelar Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Maluku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi ( rakor) program pemberantasan korupsi terintegrasi. Program ini dilakukan dalam upaya pencegahan korupsi serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di Maluku, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim koordinasi dan supervisi pencegahan.

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

Dalam Setahun, Kejati Sulut Tuntaskan 19 Kasus Korupsi

Manado – Selang Januari hingga November 2015, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) berhasil menuntaskan 19 kasus korupsi. Selain 19 kasus itu, ada juga 14 kasus korupsi dari kepolisian yang ditangani dan telah mencapai persidangan. “Penuntutan yang sementara sidang di Pengadilan Tipikor mencapai 19 kasus,” ujar Kajati Sulut, Teuku Muhamad Syah Rizal, seperti dilansir TribunManado (12/12). Menurutnya, total kasus korupsi yang bergulir di Tipikor Manado mencapai 33 kasus sementara di Kejari-kejari ada 10 kasus. “Sehingga Januari hingga November 2015 ini, ada 43 kasus yang lidik,”ucapnya. Sementara itu, kata dia,…

Read More
Hukum 

Bareskrim Polri; Seorang Kepala Daerah di Sulawesi Jadi Tersangka Kasus Pemerasan

Jakarta – Salah seorang kepala daerah di Sulawesi terlibat kasus pemerasan dan dinyatakan layak menjadi tersangka. Namun sayang, tak ada identitas secara detail mengenai si kepala daerah yang kini sudah jadi tersangka tersebut. “Satu kepala daerah di Sulawesi yang kita usut,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Simanjuntak di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, seperti dilansir Metrotv News, Senin (13/7/2015). Victor menjelaskan bahwa penyidik sudah melakukan gelar perkara Rabu lalu dan dari situ polisi kemudian menyimpulkan kepala daerah tersebut layak jadi tersangka. “Kita yakin bahwa yang bersangkutan…

Read More
Hukum Sulawesi Tengah 

Perkebunan Sawit di Sulteng Jadi Lahan Korupsi Para Pejabat

Jakarta – Perkebunan kelapa sawit di wilayah Sulawesi memang cukup luas, namun sayang hal ini bagi sebagian pihak dijadikan lahan korupsi. Bahkan berdasarkan data yang ada, salah satu daerah di sulawesi yakni Sulawesi Tengah diduga menjadi daerah di Indonesia yang paling besar korupsi di bidang perkebunan kelapa sawit. “Potensi kerugian negara mencapai Rp110 miliar dari korupsi yang terjadi di perusahaan kelapa sawit di Sulawesi Tengah,” kata peneliti Sawit Watch, Ronald Siahaan di Jakarta seperti dilansir CNN, Kamis (2/7). Menurutnya, berdasarkan investigasi yang dilakukan, hampir semua wilayah di Indonesia dari Sumatera…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Tindak Pidana Korupsi di NTT Naik 225 Persen

Kupang— Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi daerah yang rawan akan tindak pidana korupsi. Buktinya, tingkat korupsi daerah tersebut selama tahun 2014 mencapai 225% jika dibanding tahun sebelumnya. Selama tahun 2014, Polda NTT menangani sebanyak 91 kasus korupsi. Jumlah tersebut melonjak dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya 28 kasus saja. “Dari 91 kasus tersebut, 25 kasus diantaranya berhasil dituntaskan atau P21,” kata Kapolda Nusa Tenggara Timur Brigjen Endang Sunjaya di Polda NTT, Selasa (30/12), seperti dilansir media indonesia. Sisanya, lanjut Endang , tinggal 19 kasus dalam proses penyelidikan dan 47 kasus…

Read More