Daerah Maluku 

RAKYAT KKT APRESIASI MERCY BARENDS TENTANG PI 10%

Ambon, indonesiatimur.co – Membaca pemberitaan di salah satu media online, dimana salah satu anggota DPR RI dapil Maluku, Mercy Barends, minta agar Pemprov Maluku buka diri dalam hal pengelolaan PI 10%, mendapat apresiasi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jaflaun Batlayeri, SH.

Menurutnya, pengalaman pengelolaan PI 10% di berbagai tempat menunjukkan bahwa terbuka ruang yang luas bagi para tengkulak migas untuk “bermain” dengan cara menalangi lebih dulu pembiayaan PI 10% milik daerah dengan bunga yang sangat besar. “Akibatnya, daerah-daerah “miskin” akan kesulitan mendapatkan “manfaat sesungguhnya” dari pengelolaan PI 10% karena terjebak pada kewajiban mengembalikan biaya talangan beserta bunganya kepada para tengkulak Migas tersebut,”ungkapnya dalam rilis yang dikirim kepada media ini pada Rabu (14/04/2021)

Advertisements

Dikatakannya, kondisi ini ternyata disadari sungguh oleh Pemerintah sehingga telah diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 guna mengurangi, menghilangkan, dan memperkecil kegiatan monopoli pada Industri Migas agar supaya daerah-daerah penghasil atau terdampak dapat benar-benar mandiri dalam pengelolaan PI 10% sehingga hasilnya juga benar-benar dapat dinikmati oleh daerah tersebut. “Dengan “sistem tangguh” yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 37/2016 tersebut, maka problem pembiayaan PI 10% yang klasik terjadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota “miskin” dapat ditalangi oleh operator KKKS lebih dulu,”tandasnya.

Menyadari akan problem yang berpotensi terjadi akibat permainan para tengkulak Migas dalam pengelolaan PI 10% Blok Masela, Batlayeri mengatakan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) sejak awal telah berinisiatif untuk mendapatkan “hak pengelolaan” dalam PI 10% Blok Masela. “Hal ini bukan saja soal hak rakyat Tanimbar atas kekayaan SDA yang ada, tetapi sekaligus dapat mengontrol praktek-praktek monopoli yang berpotensi terjadi, yang dapat merugikan rakyat KKT di kemudian hari,”jelasnya.

Bahwa pandangan dan anjuran Mercy Barends selaku Anggota Komisi VII DPR RI kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk “membuka diri” dengan Kabupaten/Kota dalam urusan pengelolaan PI 10% utamanya KKT dan MBD sebagai wilayah terdampak, bagi Ketua DPRD KKT, ini menunjukkan bahwa Komisi VII DPR RI sangat paham problem PI 10% Blok Masela dan turut merasakan suasana kebatinan dan perjuangan rakyat KKT, sehingga secara nyata mendukung alokasi PI 10% Blok Masela kepada KKT, sebagai daerah penghasil sekaligus daerah terdampak.
” Olehnya itu, atas nama rakyat Tanimbar, kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komisi VII DPR RI, khususnya Ibu Mercy Barends,”ucapnya.

Batlayeri menegaskan, pada prinsipnya, KKT sebagai bagian integral dari Provinsi Maluku sejak awal selalu menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi sebagai “Orang Tua” guna duduk bersama dan berbicara dalam semangat kekeluargaan. Problemnya kini terletak pada kesediaan untuk membuka diri dari Pemerintah Provinsi sebagaimana diutarakan Mercy Barends tersebut. (it-02)

 

Terkait

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.