Bupati Tanimbar Lantik 17 Pejabat Tinggi Pratama Dan Pejabat Administrator

Saumlaki, indonesiatimur.co –

Menjelang akhir masa jabatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon – Agustinus Utuwally, kembali melakukan penyegaran birokrasi yang dilaksanakan di Gedung Enos, Pandopo Bupati, Senin (07/06/2021). Pelantikan tersebut diikuti sebanyak 17 orang Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang diambil sumpahnya oleh Bupati Fatlolon.

Ke-17 orang Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator tersebut antara lain, Herman Y. Lerebulan (Kadis Pariwisata), Damianus Lemere, ST (Kadis PMPTSP), Paulus A. Sabono, AP (Kadis PMD), Bambang E. Priyanto, S.Pd (Kadis Dikbud), Jems J. Kelwulan (Ass. Bid. Pembangunan Ekokesra), Juliana Ongirwalu, S.Sos (Sekretaris DPRD), Ir. Alowisius Batkormbawa (Kadis Perikanan), Drs. Deutero A. T. Sabono, M.Si (Kepala Bapenda), Ir. Minrik Batlolona, MT (Kadis Perhubungan), Drs. Dominggus Sanamase, M.Si (Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang), Ir. Messala Hutabarat (Kadis Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi), Cornelis Belay, S.Sos., M.Si (Kaban Pengelolaan Perbatasan Negara), Poly D. F. Matitaputty, S.Pi (Ass. Bid. Administrasi dan Umum), Junus F. Batlayeri, SH (Ass. Bid. Pemerintahan), Joseph R. F. Titirloloby, S.Hut., M.Si (Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Daerah), Drs. Francois Z. Tagurihi (Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah), dan Drs. Mervin Amalo (Sek. Dinas PMPTSP).

Dalam sambutannya, Bupati Fatlolon mengatakan, setelah melakukan evaluasi pada beberapa program prioritas untuk visi misi dirinya dan wabub yang tinggal setahun lagi kepemimpinannya, ternyata progres target program prioritas belum mencapai target yang diharapkan. Banyak harapan yang dirinya letakan kepada para pejabat yang baru dilantik tersebut agar mempersiapkan program-program prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga target-target pembangunan yang merupakan implementasi kepala daerah dapat terwujud di sisa waktu pengabdian ini.

“Proses pelantikan ini sudah sesuai ketentuan dan telah ada persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara. Kedepan Pemda dihadapkan dengan tantangan pembangunan yang makin berat serta kompleks. Maka itu kita lakukan rotasi pejabat agar birokrasi tetap eksis dan berikan pelayanan yang maksimal kepada rakyat,” ujarnya.

Fatlolon, juga menekankan pada masalah perikanan yang belakangan ini mendapat protes yang cukup tajam dari masyarakat. Oleh sebab itu, dirinya meminta Kadis Perikanan Alowisius Batkormbawa yang baru dilantik untuk lakukan konsolidasi internal dalam dinasnya, kemudian evaluasi terhadap nelayan-nelayan di Desa Seira.

“Saya monitor di media-media sosial, masalah ini dapat kritik yang tajam. Saya harap kadis bisa benahi sektor perikanan,” pesannya.

Kemudian untuk pendidikan dan kesehatan juga belum mencapai sasaran target pembangunan yang diharapkan, dimana program pendidikan gratis dan kesehatan gratis yang dicanangkan tahun 2017 lalu haruslah dievaluasi program-programnya dengan mengacu pada visi misi pilihannya.

“Gratis itu pengertiannya bahwa siswa di sekolah negeri mestinya tidak bayar SPP, karena itu janji bupati dan wabub yang harus diwujudnyatakan. Bidang kesehatan juga harus pastikan palayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah dan pustu-pustu mestinya tidak bebankan biaya kepada masyarakat,” ujarnya.

Tak lupa juga dirinya ingatkan para pimpinan OPD hingga staf tentang tahun politik yang akan dimasuki tahun depan. Oleh karena itu, para birokrat ini diminta bekerja sesuai aturan perundangan dan mekanisme yang berlaku. Hal itu harus dipesankannya, agar tidak menimbulkan masalah hukum bagi pimpinan OPD dan staf. (it-03)