Geliat  Gunung Botak, Diduga Karena Ada Setoran

Namlea, indonesiatimur.co – Beberapa bulan terakhir ini, aktivitas tambang ilegal Gunung Botak yang ada di Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru kembali ramai. Bahkan yang sebelumnya hanya aktivitas masyarakat dengan membuat lubang galian dan kodok-kodok, kini merambah lebih besar dengan adanya dompeng, tong dan rendaman.

Konon kabarnya, keberanian para pelaku tambang ilegal ini didukung dengan setoran ke oknum-oknum tertentu.
Namun, setelah diberitakan terkait dengan dugaan setoran, Matatemon Nurlatu, Yohanes Nurlatu mengaku tidak ada setoran dari tambang ilegal Gunung Botak (GB) untuk Kapolres Pulau Buru maupun TNI.

Berbanding terbalik dengan pengakuan salah satu masyarakat adat itu, ada beredar rekaman berdurasi 0.58 detik yang didalam rekaman itu menyebutkan, ada oknum yang meminta uang untuk atasannya.

Dalam rekaman yang beredar di kalangan terbatas itu berisi, pengakuan satu penambang di GB yang mengaku diminta oleh oknum dengan nilai setoran sebesar Rp 50 juta, dengan dalih untuk atasannya.

Dalam rekaman itu juga, si penambang ini mengeluh harus beri lagi Rp 50 juta. Padahal ia baru saja memberikan setoran belum terlalu lama tapi sudah diminta lagi.
Sampai berita ini dikirim, pihak yang disebutkan dalam rekaman itu belum dapat dihubungi untuk dikonfirmasi.

Sementara itu, klarifikasi yang dikatakan Nurlatu itu dalam pertemuan antara masyarakat adat yang dipimpin oleh Rusman Soamole dengan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Buru, Kamis (05/08/2021) di ruang rapat utama Kantor Bupati Buru.

“Selama kita bekerja di gunung botak belum pernah ada setoran ke Kapolres maupun TNI. Jadi itu berita bohong,” klarifikasi Yohanes Nurlatu saat bersilaturahim dengan Sekda.

Pantauan media ini menyebutkan, kedatangan Matatemon Nurlatu dan sejumlah tokoh adat itu dibawa oleh Mantan ketua Parlemen Jalanan , Rusman Soamole yang akrab dipanggil Ucok.

 

Di hadapan sekda, Yohanes Nurlatu mempermasalahkan aksi demo Mahasiswa Buru di Ambon beberapa hari lalu yang meminta Kapolda copot Kapolres.”Yang demo di Ambon mahasiswa atas nama masyarakat Buru. Disini kami tidak menyuruh mereka untuk bilang copot jabatan Kapolres,”tegas Yohanes Nurlatu.

Setelah menyampaikan pendapat membela Kapolres, Yohanes dengan suara yang lantang juga meminta wartawan agar tidak menyiarkan berita negatif tentang pimpinan di Kabupaten Buru.

“Teman-teman wartawan saya mohon kalau kasih naik berita apapun tolong jangan disebar-sebar kita punya pimpinan di daerah, contoh pak Kapolres, pak Kapolsek. Mereka itu pagar negara buat kita,”ucap Yohanes yang mendapat  tepuk tangan dari sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan itu.

Yohanes juga meminta pers dan mahasiswa agar berkoordinasi baik-baik. Bahkan ia melontarkan kalimat yang menyerang wartawan.”Teman wartawan setiap hari nongkrong di tong, kenapa tuduh pak Kapolres minta uang. Saya tidak punya bukti kalau pak Kapolres minta uang.Tapi kalau mereka di tong saya punya bukti,”sergah Yohanes Nurlatu.

Diakuinya, kalau tambang Gunung Botak ini memang belum punya izin. Tapi atas nama masyarakat, ia memohon agar Sekda Buru mau menyampaikan ke Gubernur Maluku, Murad Ismail agar masyarakat bisa tetap kerja di sana.

“Kasihan dengan masyarakat, saya bicara ini air mata mau gugur pak.Mereka tiap hari mengeluh bapak soa ini bagaimana Kita punya anak sekolah, kuliah, tidak bisa dibiayai,”ungkit Yohanes.

Sekali lagi, Yohanes Nurlatu meminta tolong kepada pers agar kedepan bila hendak menaikkan berita soal GB agar berkoordinasi.

“Kalau mau kasih naik berita datang dulu. Kita kerjasama, kita warga negara lain, kita warga negara Indonesia kok,”dalih Yohanes.

Dalam silaturahmi itu juga sekda didampingi Asisten I, kepala Inspektorat dan Kadis LH. Sedianya, masyarakat adat berharap kapolres dan Dandim juga ikut hadir bersama-sama, namun keduanya berhalangan.

Dalam kesempatan tersebut, Ucok yang mengaku baru hijrah itu meminta agar oknum-oknum yang menjelekan institusi agar diproses hukum. Ia juga menyentil proses perizinan tambang rakyat dari tahun 2016 lalu hingga kini belum membuahkan solusi .Namun masyarakat terus bersabar.

Katanya, bila silaturahmi itu ikut dihadiri Kapolres dan Dandim, para tokoh adat ini akan menyerahkan surat yang dikirimkan kepada gubernur dan kepada Presiden RI. Namun tidak jadi diberikan dengan alasan belum lengkap.

Sedangkan sekda dalam arahan singkatnya mengatakan, klarifikasi yang disampaikan prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung.”Klarifikasi pada sore hari ini akan saya laporkan kepada pimpinan pak bupati dan forkopimda untuk selanjutnya disikapi baik tindak-lanjut ke provinsi maupun ke pusat,”jawab sekda. (it-05)

Find this content useful? Share it with your friends!

Terkait

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.