Omans Batlayeri : Pemda KKT Perlu Gandeng Swasta, Antisipasi Inflasi Akibat Naiknya BBM
Saumlaki, indonesiatimur.co – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) didorong untuk proaktif dalam mengendalikan inflasi di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak BBM). Salah satunya dengan cara Pemda harus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan. Termasuk dengan menggandeng pihak swasta dengan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk digunakan sebagai bantalan sosial bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.
Hal ini disampaikan Tokoh Masyarakat Tanimbar Utara (Tanut) Omans Batlayeri. Pasalnya, pasca kenaikan harga pada 3 September lalu oleh pemerintah, harga BBM untuk wilayah kota Saumlaki pada SPBU yang ada, relatif sama sesuai keputusan Pemerintah Pusat untuk jenis Pertalite Rp10 ribu per liter. Sementara fakta untuk BBM yang disuplai ke kecamatan-kecamatan hingga desa-desa yang ada di Tanimbar, rakyat membeli dengan harga dua kali lipat, yakni Rp20 ribu per liternya.
“Saya minta kepada pak Penjabat Bupati untuk segera bentuk tim pengawasan yang melibatkan forum pimpinan daerah serta juga Pertamina,” tandas Omans, yang juga sebagai Anggota DPRD setempat, Kamis (15/09/2022).
Dikatakan, efek domino yang dipicu kenaikan harga BBM perlu diantisipasi agar tidak mengerek angka inflasi terlalu tinggi di daerah. Untuk itu, peran Pemda dalam mengendalikan tingkat inflasi sangat dibutuhkan saat ini.
Di lain pihak, Omans, juga mengingatkan, kebijakan penyesuaian tarif untuk angkutan umum di KKT yang sampai saat ini belum mendapat kepastian harga. Alhasil, para supir angkutan umum akhirnya kebingungan dalam harga angkutan. Hal ini haruslah diperhatikan serius oleh Pemda.
“Kenaikan tarif pada angkutan umum tidak boleh hanya menguntungkan pihak tertentu. Kenaikan tarif angkutan umum dan jasa transportasi lain harus juga dapat meningkatkan kesejahteraan para supir,” pesan politisi dengan daerah pemilihan (Dapil) tiga ini.
Kesempatan itu, dirinya juga mengingatkan untuk anggaran pemerintah yang dialokasikan bagi Dana Desa, Dana Alokasi Umum, Bantuan Sosial, serta belanja tidak tetap, dapat diprioritaskan untuk jaring pengaman sosial rakyat miskin dan rentan miskin di seluruh Bumi Duan Lolat.
Pendataan dan penyaluran subsidi bagi pekerja di sektor-sektor yang terdampak langsung terhadap kenaikan BB, harus dipercepat. Sejumlah sektor yang terdampak langsung antara lain pekerja jasa transportasi umum dan ojek, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, nelayan atau pekerja di sektor perikanan, hingga pekerja di sektor pertanian dan pangan yang mengandalkan angkutan logistik.
“Berikan bantuan berupa perlindungan sosial kepada mereka yang benar berhak menerima. Jangan karena itu saudara atau keluarga jadi harus dikasih,” pesan Omans. (it-03)
