Ini Tanggapan Pj Wali Kota Terkait Usulan KPK Tentang Aset Yang Ditempati Warga
Ambon, indonesiatimur.co – Beberapa waktu lalu, tepatnya Selasa (27/09/2022), Tim Kopsurgah KPK dan Pemerintah Kota Ambon melakukan kunjungan untuk penertiban pembayaran pajak dan aset daerah ke beberapa lokasi. Salah satunya ke Kadewatan, Kecamatan Sirimau, dimana terdapat aset milik Pemkot yaitu Dinas Pendidikan, gudang buku, yang lebih dari 30 tahun ditempati warga.
Usai kunjungan tersebut, Ketua Tim Kopsurgah KPK Wilayah Maluku dan Papua, Dian Ali katakan bahwa
jika saat ini warga menempati aset daerah tersebut, ini bagian dari kesalahan masa lalu. Jadi harus bermartabat dan bijaksana.
Dian Ali mengusulkan beberapa tindakan yang bisa diambil Pemkot, mengingat masyarakat yang menempati gudang buku tersebut pekerjaannya sebagai tukang becak dan buruh, sehingga mereka tidak mempunyai rumah lain untuk pindah. Oleh karena itu, dia mengusulkan agar pemkot menyewakan kepada mereka dengan harga murah atau bahkan nol rupiah, atau menyediakan tempat tinggal lain bagi mereka.
Menanggapi usulan tersebut, Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin M Wattimena katakan, ada mekanisme jadi pengelola aset ini. Kalau aset bergerak harus di tarik , kalau aset tetap seperti tanah, bangunan kalau sudah dihuni oleh masyarakat dalam sekian waktu, ada mekanisme untuk lakukan perubahan terhadap status kepemilikan aset.
“Itu nanti kita diskusikan, karena rata-rata yang mendiami ini masyarakat dan itu sudah berlangsung sangat lama. Dalam beberapa kasus bisa dilakukan pemutihan, bisa dilakukan pengalihan status,”tandasnya usai pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Sabtu (01/10/2022) di Balai Kota Ambon.
Menurutnya , sekarang ini Pemkot Ambon sementara menata aset.
“Nanti pada waktunya kita akan tahu aset mana yang mesti kita tarik kembali, aset mana yang mesti kita proses misalnya seperti usulan dari Pak Dian Ali,”tutupnya. (it-02)
