Pentingnya Pemutakhiran Data, Pemkot Gelar Bimtek Pengelolaan Data Fakir Miskin
Ambon, indonesiatimur.co – Pemerintah Kota Ambon, melalui Dinas Sosial, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota, di Marina Hotel, Kamis (15/12/2022).
Kegiatan ini menghadirkan seluruh operator yang ada pada desa negeri dan kelurahan di Kota Ambon.
Dalam sambutannya, Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena mengatakan kemiskinan merupakan salah satu isu yang sangat dinamis disaat ini. Oleh karena itu berbagai upaya terus-menerus dilakukan oleh pemerintah pusat provinsi hingga kabupaten/kota dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan itu.
Salah satunya yakni, berupa bantuan sosial baik dari pemerintah pusat dalam bentuk bantuan kepada KPM, PKH, BLT, BBM, BPNT atau Bansos sembako bahkan bantuan sosial lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah terus.
“Semua bantuan itu diberikan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dan juga dalam upaya menangani kemiskinan,” ungkap Wattimena.
Menurutnya, upaya penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini.
“Ipaya tersebut secara langsung terkait dengan seberapa jauh pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan “jelasnya.
Pada sisi lain, lanjutnya, keakuratan data terus-menerus ditingkatkan melalui mekanisme verifikasi dan validasi data penerima bantuan, sehingga data yang akurat dan mutakhir termasuk data calon penerima program perlindungan sosial akan menjamin program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.
Berdasarkan pasal 8 ayat 5 undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, tambahnya, di mana data terpadu harus diverifikasi dan divalidasi secara rutin setiap bulan berjalan dan hal ini pun telah disiasati dalam peraturan menteri Sosial nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS).
Untuk itu, Wattimena berharap, bimtek tersebut dapat dipahami oleh para operator terkait dengan pemutakhiran data, sehingga data tersebut layak digunakan dalam upaya intervensi program dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat melalui seluruh program yang terintegrasi antar Kementerian atau lembaga termasuk lintas instansi atau OPD di Kota Ambon
“Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas data tersebut, terangnya, maka cakupan kegiatan pengelolaan data secara berkala harus dilakukan di semua kabupaten kota sampai di tingkat desa kelurahan. Kegiatan ini memiliki arti strategis dalam upaya perbaikan DTKS sebagai basis data agar dapat digunakan dalam semua intervensi program dan kegiatan termasuk perbaikan data penerimaan bangsa maupun pengusulan bansos,” tandasnya. (it-02)
