Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Optimis Turunkan Angka Miskin dan Miskin Ekstrim
Saumlaki, indonesiatimur.co –
Melalui sambutannya dalam acara Sosialisasi Pembentukan Karang Taruna dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tahun Anggaran 2023 yang digelar oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu, MM., sangat optimis dan bertekad di akhir tahun 2023 ini, dapat menurunkan angka kemiskinan di bawah angka 20 persen dan juga angka kemiskinan ekstrim menjadi 3 persen.
Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek yang digelar Dinas Sosial setempat ini berlangsung di Gedung Biara MSC, Kota Saumlaki, KKT, Jumat (21/07/2023), dimana dalam kegiatan Sosialisasi pembentukan Karang Taruna dan Puskeos ini turut melibatkan 145 peserta yang nantinya akan difokuskan pada dua kecamatan, yakni Tanimbar Selatan dan Molu Maru.
Dikatakan Penjabat Bupati yang baru dipercayakan memimpin Bumi Duan Lolat ini bahwa untuk mencapai target menurunkan angka miskin dan miskin ekstrim itu, dibutuhkan kerja sama dan kerja keras semua pihak. Sebab jika melihat angka kemiskinan di KKT dari tahun 2021 mencapai 27,27 persen dan di tahun 2022 mengalami penurunan di angka 23,88 persen. Sedangkan untuk angka kemiskinan ekstrim d tahun 2021 tercatat sebesar 10,58 persen dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 6,63 persen.
“Ini menjadi salah satu program prioritas, yakni penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim,” tandas Moriolkossu.
Dikatakan, untuk mewujudkan komitmen progam prioritas penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim dimaksud, telah disusun langkah strategi dan kebijakan dalam memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga pemberian bantuan sosial diharapkan bisa tepat sasaran.
“Untuk menjadi tepat sasaran, dibutuhkan kerjasama Kepala Desa dan Kelembagaan Desa di masing-masing desa, sehingga penduduk miskin bisa maksimal terlayani bantuan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurut Moriolkossu, ada dua masalah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, seperti absennya mekanisme penanganan keluhan yang terintegrasi, serta akurasi data keluarga miskin. Kedua hal tersebut menyebabkan warga miskin harus menjalani prosedur yang berbelit-belit dan dalam waktu lama untuk mendapatkan layanan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Sebab dari hemat Moriolkossu, yang juga sebagai Sekda KKT ini bahwa selama ini, berbagai program penanggulangan kemiskinan ditangani oleh banyak Satuan Kerja (Satker), seperti Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), Beras Sejahtera (Rastra), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di Dinas Sosial, dan juga pengurusan Program Indonesia Sehat (PIS) dan program kesehatan daerah atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Dinas Kesehatan, dan Program Indonesi Pintar (PIP) di Dinas Pendidikan.
“Realitanya, Kepala Keluarga dari warga miskin memerlukan keempat program penanggulangan kemiskinan tersebut sekaligus. Betapa beratnya biaya, tenaga, dan waktu bagi keluarga miskin untuk mengurus empat pelayanan tersebut di tempat yang berbeda,” imbuh Moriolkossu.
Berdasarkan hal itu, dirinya kemudian menyarankan agar penyaluran bantuan kepada keluarga miskin bisa tepat sasaran, maka diperlukan data yang akurat dengan pemutakhiran dinamis di daerah. Apalagi kenyataan dalam pelaksanaannya, masih banyak warga yang mampu secara ekonomi justru mendapatkan bantuan, sementara banyak warga yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan.
“Ketika bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran, maka upaya menurunkan angka kemiskinan tidak berjalan optimal,” tegas dia.
Dirinya berharap, kegiatan yang nantinya akan difokuskan pada Kecamatan Tanimbar Selatan dan Molu Maru ini, bisa mampu menjadi pilar percepatan dan ketepatan pelayanan bagi masyarakat miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di level Kecamatan, dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di level desa dan kelurahan.
Ia juga mengimbau agar dalam menjalankan peran dan fungsi untuk melayani warga miskin dan rentan miskin, setiap Puskesos memiliki strategi dan cara pengembangan kelembagaan, tergantung pada kondisi daerah atau desa setempat. Begitu juga Karang Taruna, diimbau juga agar dapat berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama pada peningkatan potensi dan peran aktif generasi muda dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
“Saya mengharapkan kepada para peserta agar apa yang diperoleh dalam kegiatan ini dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pelayanan sosial di lembaga yang saudara-saudari mengabdi,” pinta Moriolkossu. (it-03)
