Program Perbaikan Perikanan Untuk Keberlanjutan Sumberdaya Ikan Dan Kesejahteraan Masyarakat Maluku
Ambon, indonesiatimur.co – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku bersama Marine Stewardship Council (MSC) menggelar pertemuan koordinasi dan identifikasi program perbaikan perikanan (Fisheries Improvement Program/FIP) yang dilaksanakan luring di ballroom Swiss-Belhotel Ambon pada Selasa (10/01/2023) yang dihadiri Kepala Dinas Perikanan kabupaten/kota, perwakilan perusahaan perikanan, asosiasi perikanan, dan NGO.
Pada sambutan pembuka yang disampaikan oleh Direktur Pengelolaan SDI DJPT KKP RI Dr. Ridwan Mulyana secara daring, bahwa negara kita dianugerahi sumberdaya kelautan perikanan yang melimpah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. “Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.000an pulau dan memiliki garis pantai terpanjang no 2 di dunia potensi laut harus dimanfaatkan secara ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Sesuai Kepmen KP no 19/2022. SDI kita mencapai 12.01 juta ton harus dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dan mengangkat peran sektor kelautan dan perikanan dalam menyumbang devisa negara pada negara kita,” kata Ridwan.
Ridwan menambahkan FIP ini bagian dari kita mengelola perikanan agar lebih lestari dan berkelanjutan. Memanfaatkan potensi secara optimal dan berkelanjutan dalam basis WPP NRI karena setiap WPP NRI memiliki karakteristik yang berbeda. Indonesia adalah negara tropis yang memiliki kekhasan sumberdaya ikan tersendiri. “Kita multi spesies, menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan perikanan pastinya berbeda pengelolaan perikanan yang singel spesies pada negara-negara sub tropis. Kita juga multi gears dengan berbagai jenis alat tangkap selain itu juga memiliki kearifan lokal seperti sasi di Maluku, panglima laot di aceh dan lain-lain,”tandasnya.
Menurutnya, KKP dan DKP terus mendukung dan menunjang kegiatan pengelolaan perikanan agar lestari dan berkelanjutan. Salah satunya FIP untuk menunjang program KKP tersebut ada 5 program utama yang di prioritaskan diantaranya perluasan kawasan konservasi 30 ha, penangkapan ikan terukur /PIT, pengembangan sektor budidaya, penataan ruang laut dan menjaga kesehatan laut.
“Pertemuan pada hari ini menguatkan produksi perikanan di Indonesia dan Maluku dan sebagai salah satu tindaklanjut Memorandum saling pengertian antara DKP dan MSC. Terkait produk komoditas unggulan dan rantai pasok SDI akan memastikan perangkat pengelolaan, penguatan kapasitas, keahlian dan media komunikasi, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan pengelolaan perikanan dengan baik melalui FIP.
Terdapat penangkapan ikan yang terkendali melalui karakteristik penangkapan ikan terukur berdasarkan kuota, sebelumnya angka perkiraan atau estimasi. PIT targetnya adalah output kontrol, rill berkeadilan. 3 WPP popoler di Maluku yakni 714, 715 dan 718 harus dimanfaatkan secara baik dan berkelanjutan, Pertemuan hari ini yang membahas pembahasan FIP menjadi ruang koordinasi dan meningkatkan . kesepahaman antara pemangku kepentingan “harapnya.
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Dr. Erawan Asikin menyampaikan bahwa MSC Sudah berkerjasama sejak 2019 terkait pengelolaan tuna. “Terimakasih karena sudah banyak perluasan dari cakupan MSC kita. Sebelumnya di Buru, Maluku Tengah dan Maluku tenggara. Kegiatan ini berhubungan dengan keberlanjutan dan ekonomi masyarakat sejalan dengan misi Provinsi Maluku. MSC sudah banyak membantu provinsi Maluku dalam pengelolaan di Sektor Perikanan,”jelasnya.
Selain yang sudah berlangsung, diharapkan program juga akan mencakup perikanan yang masuk dalam perbaikan perikanannya contohnya komoditas kepiting, kakap dan kerapu. “Capaiannya bisa seperti komuditas tuna. Sebagai catatan bahwa 86.000 ekor kepiting bakau dari Maluku diekspor ke Singapura dan untuk kabupaten kepulauan Aru hampir 30 ton setiap bulan dari sana untuk ekspor. Untuk Kabupaten Seram Bagian Barat dan Seram bagian Timur salah satu komuditas unggulannya adalah kepiting bakau sehingga akselarasi program sangat kami harapkan untuk dicapai bersama. Selain Untuk Rencana kerja tahunannya dapat ditambahkan ikan Lemuru .” sebut Erawan
Dikatakannya, kegiatan perbaikan perikanan dapat mendorong atau meminimalisir kemiskinan di Maluku misalnya di Aru potensi perikanan sangat besar yang perlu dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada desa-desa sentra perikanan disana agar maju dan berkembang. Rantai pasok perlu dijaga ketelusurannya guna mendukung pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan pemasaran hasil perikanan yang memiliki daya saing dan memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Selain itu kebijakan pemerintah terkait penangkapan ikan terukur dengan mempertimbangkan ekologi dan ekonomi dimana kelestarian ekologi, karaktersitik sumberdaya perikanan, peningkatan produksi perikanan tangkap merupakan faktor pendorong mejadi salah satu isu harus dapat dibahas dalam rapat koordinasi ini.
Hirmen Syofyanto (Direktur program MSC Indonesia) mengungkapkan, sebagai organisasi nirlaba internasional untuk mengatasi permasalahan perikanan yang tidak berkelanjutan dan menjaga pasokan makanan hasil laut masa depan dengan visi lautan dunia penuh kehidupan dan pasokan makan hasil laut dilindungi untuk generasi sekarang dan yang akan datang kiranya kegiatan ini merupakan dukungan percepatan pengelolaan perikanan tangkap dan produk hasil perikanan yang berkelanjutan di Maluku dan Indonesia secara luas.
MSC pada periodisasi 2021-2022 memberikan pengaruh bagi perikanan diantaranya 19 persen perikanan tangkapan laut yang dinilai dan terkait dengan MSC, kemudian 628 kegiatan perikanan terlibat dengan MSC dan 2,087 perbaikan dilakukan oleh perikanan bersertifikasi MSC hingga 31 maret 2022. Selain itu untuk pengaruhnya bagi pasar adalah telah 20,447 produk perikanan berlabel biru MSC, Nilai penjualan retail mencapai $ 12,28 miliar, 62 negara konsumen berlabel MSC serta 46,277 lokasi pemilik serifikat CoC. Standar perikanan MSC adalah standar lingkungan terkemuka untuk perikanan yakni stok ikan yang sehat, dampak terhadap ekosistem dan manajemen yang efektif.
“Untuk rencana kerja tahunan (RKT) antara MSC dan DKP Maluku secara teknis di lapangan akan bekerjasama dengan mitra pelaksana yaitu Universitas Pattimura , Yayasan WWF Indonesia, Yayasan MDPI, Yayasan Coral Triangle Center (CTC) dan atau lembaga lokal/kelompok masyarakat adat yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan. Dan rencana lokasi sasaran diantaranya adalah Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur dan dilaksanakan untuk perikanan prioritas Kakap/kerapu, Tuna, cakalang, tongkol, lemuru dan kepiting bakau,”tutup Hirmen
