PKC PMII MALUKU dan DPD IMM Maluku Minta Masalah Dana Kwarda Maluku Tidak Dibesar-besarkan
Ambon, indonesiatimur.co – Menyikapi polemik terkait penyampaian dana Kwarda Pramuka oleh oknum DPRD Maluku beberapa hari yang lalu, Ketua DPD IMM Maluku, Abubakar Mahu menilai masalah tersebut telah menimbulkan kegaduhan di publik.
Dalam rilis yang diterima media ini Minggu (30/07/2023), Mahu menyampaikan, kalaupun ada temuan pelanggaran penyalahgunaan anggaran, mestinya harus di kembalikan kepada BPK, yang dimana sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Sementara itu, Ketua PKC PMII Maluku, M Saleh Ohorella menyampaikan polemik terkait masalah tersebut seharusnya tidak boleh dibesar-besarkan ke hadapan publik, sehingga tidak berdampak di tengah-tengah masyarakat.
“Polemik tersebut membuat masyarakat merasa resah dengan tingkah para elit yang tidak dewasa dan tidak memberikan etika yang baik sebagai pelayaan rakyat,”ujarnya.
Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi poin pernyataan PKC PMII Maluku dan DPD IMM Maluku, yaitu:
1. Kami meminta untuk menghentikan polemik terkait penyampaian oknum DPRD dana kwarda pramuka, karena telah menimbulkan kegaduhan publik
2. Kami menilai mekanisme yg diciptakan dalam sistim ketatanegaraan kita mengandung etika dan tanggungjawab moral untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mufakat, bukan membuat gaduh publik dengan pernyataan yg menggiring opini publik, tugas legislasi harusnya mengedepankan hal tersebut, sehingga setiap pejabat publik adalah aset Maluku, sumber daya yg dibutuhkan oleh setiap rakyat Maluku, untuk itu kami minta agar tidak saling menyerang di ruang publik dan bersifat kekanak-kanakan.
3. Kami meminta oknum-oknum DPRD tidak menggiring masalah pribadi atau internal kepartaian sebagai ajang saling menjatuhkan dan menyerang, masyarakat tidak membutuhkan konflik kalian, rakyat membutuhkan pengabdian tanpa batas agar mereka bisa menikmati kerja keras dan upaya yg terbangun dalam sinergitas antara eksekutif dan legislatif.
4. Kami minta semua pihak untuk colling down dan tidak dan memperkeruh permasalahan ini, yang sudah terjadi di hari kemarin jadi pelajaran, jangan lagi memberi contoh kepada rakyat terkhusus generasi muda akan drama yang publik sudah mengetahui kebenaran tersebut dan di giring untuk kepentingan apa dan sapa di tahun politik ini.
5. Apabila drama ini tidak segera di selesaikan oleh pemerintah ( eksekutif dan legislatif) , dan tidak menggubris himbauan ini, maka kami akan turun jalan dan mendorong pihak berwenang untuk mengaudit setiap perjalanan dinas dan aspirasi anggota DPRD yang terhormat yg konon memiliki hak imunitas untuk tidak diperiksa. (it-02)
