Wali Kota Ambon Tekankan Implementasi Nyata Pengendalian Inflasi Daerah

Ambon, indonesiatimur.co – Wali Kota Ambon menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak boleh berhenti pada tataran dokumen perencanaan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret dan konsisten di lapangan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Ambon saat memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Penyusun Roadmap Penanggulangan Inflasi Daerah Kota Ambon tahun 2025-2027, pada Jumat (30/01/2026).

Wali Kota menjelaskan, kenaikan harga sejumlah komoditas di Kota Ambon, termasuk dampak kebijakan pusat seperti BBM dan transportasi udara, telah menjadi perhatian pemerintah daerah dan dikomunikasikan dalam rapat bersama pemerintah pusat. Ia menilai kontribusi terbesar inflasi di Ambon berasal dari biaya administrasi dan distribusi, terutama harga tiket transportasi udarq, serta komoditas pangan bergejolak.

“Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan harus memastikan harga tiket tidak terlalu tinggi, begitu juga dengan Kementerian ESDM agar kebijakan BBM tidak berdampak besar ke daerah. Tapi di luar itu, ada tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengendalikan harga-harga bergejolak,” tegasnya.

Menurut Wali Kota, sejumlah komoditas seperti cabai rawit, ikan, dan bawang merah merupakan pemicu inflasi yang hampir selalu muncul setiap bulan. Karena itu, dibutuhkan strategi berbasis data untuk mengidentifikasi penyebab, menganalisis pola kenaikan, serta merumuskan solusi yang tepat.

Intervensi Pasar

Ia menyoroti pentingnya intervensi pasar, terutama pada saat terjadi lonjakan harga musiman, seperti ketika cuaca buruk yang menyebabkan pasokan ikan berkurang. Pemerintah daerah, kata dia, dapat memanfaatkan momentum saat produksi melimpah untuk melakukan pembelian dan penyimpanan, kemudian mendistribusikannya kembali kepada masyarakat ketika harga mulai naik.

“Inilah yang disebut intervensi pemerintah. Jangan sampai setiap tahun kita hanya mencatat kenaikan harga, tapi tidak pernah menyiapkan langkah antisipasi,” ujarnya.

Wali Kota juga menyinggung kerja sama antar daerah yang selama ini dinilai belum memberikan dampak nyata. Ia mencontohkan kerja sama dengan Kabupaten Maluku Tengah dalam pemenuhan cabai rawit yang belum diimplementasikan secara maksimal saat harga melonjak di Kota Ambon.

“Kerja sama antar daerah jangan hanya untuk memenuhi indikator administrasi. Harus ada dampak nyata di pasar. Kalau perlu, kita yang ambil langsung pasokan ke daerah mitra,” katanya.

Optimalisasi Lahan Kosong

Selain itu, Wali Kota mendorong optimalisasi lahan kosong melalui program pertanian skala rumah tangga. Menurutnya, pemanfaatan lahan kecil untuk menanam sayuran seperti kangkung dapat mengurangi permintaan pasar dan membantu menekan harga.
“Kalau sebagian warga menanam sendiri, otomatis permintaan di pasar turun dan harga tidak melonjak setinggi sekarang,” jelasnya.

Ia juga meminta seluruh OPD rutin berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau fluktuasi harga mingguan, sehingga potensi kenaikan dapat diantisipasi lebih cepat.

Mengakhiri arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan komitmen bersama dan kerja tim yang
konsisten. Ia menilai inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat dan menjadi indikator kesehatan ekonomi daerah.

“Perencanaan yang baik tidak akan berarti tanpa implementasi. Kalau dilakukan konsisten, dampaknya pasti dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (it-02)