Ekonomi & Bisnis – Page 65 of 149

Perum Bulog Sulut Terpaksa Impor Beras 4.800 ton dari Vietnam

04/11/2015 beras, bulog, impor beras, Sulut0 comment

Manado – Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara mendatangkan beras sebanyak 4.800 ton dari Vietnam. Hal itu dilakukan dengan terpaksa akibat musim kekeringan yang menyebabkan gagal panen massal di wilayah tersebut. Kepala Divisi Regional Perum Bulog Sulawesi Utara Sabaruddin Amrullah mengatakan bahwa ketahanan stok Bulog Divre Sulut hanya mampu bertahan hingga dua bulan ke depan. “Idealnya, stok ketahanan beras itu 3,5 bulan,” ujarnya seperti dilansir BisnisCom, (04/11). Menurutnya, beberapa daerah yang biasanya mampu membantu defisit suplai beras di Sulawesi Utara tidak bisa lagi membantu. Mereka seperti Palu, Kendari, Makassar, dan…

Ekonomi & Bisnis Papua Barat Pariwisata

Papua Barat Bisa Kembangkan Pariwisata Industri Sagu

04/11/201504/11/2015 Hutan Sagu, Judith Dipodiputro, pabrik sagu, papua barat, Pariwisata Industri Sagu, pokja Papua, sorong0 comment

Sorong – Sebagai pemilik hutan sagu terbesar di dunia, Papua Barat memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Salah satunya adalah dimana bisa menjadikan pabrik sagu milik Perhutani menjadi wisata industri. Ketua Pokja Papua Judith Dipodiputro mengatakan bahwa jika hal ini dilakukan dengan baik, maka ini bisa memberi pemasukan bagi warganya. “Luar biasa lagi mereka bisa kembangkan pariwisata industri sagu, orang ingin tahu pabrik sagu,” kata Judith seperti dilansir Metrotvnews, beberapa waktu lalau. Menurutnya, selama ini belum ada konsep wisata dalam bisnis sagu di tempat lain, sehingga jika diterapkan ini akan…

Ekonomi & Bisnis Maluku

Beberapa Daerah di Maluku Tolak Raskin, Optimalkan Panganan Lokal

03/11/2015 ambon, beras raskin, panganan lokal, raskin, Richard Louhenapessy, sagu, walikota ambon0 comment

Ambon – Beberapa daerah di Maluku seperti Pemkot Ambon berupaya untuk mendorong warganya agar lebih meningkatkan konsumsi pangan lokal. Hal itu dilakukan guna menekan ketergantungan masyarakat akan beras untuk warga miskin (raskin). “Sagu akan kita dorong sebagai pangan lokal, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada raskin ini,” kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy seperti dilansir Kompas.com, (3/11). Selama ini, kata Richard, distribusi raskin di wilayahnya sering menimbulkan masalah bahkan berujung pada masalah hukum pidana. “Persoalan raskin ini kerap memicu masalah hukum,” ucapnya. Bahkan, lanjut Richard, tak jarang para camat dan…

Ekonomi & Bisnis

Investasi di Indonesia Timur Terhambat Pasokan Listrik

03/11/2015 indonesia timur, investasi, investor, Kamar Dagang dan Industri, pasokan listrik0 comment

Manado – Pemerintah terus berupaya mendatangkan dan mengarahkan para investor ke kawasan Timur Indonesia. Namun masih terkendala banyak masalah seperti salah satunya adalah keterbatasan pasokan energi listrik di wilayah tersebut. Karenanya, pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah segera mencari solusinya agar segera terselesaikann. “Ini masalah yang harus diatasai segera oleh pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN),” kata Wakil Ketua Umum Kadin Annar Salahudin Sampetoding seperti dilansir SP di Manado, (3/11) Kalau dibiarkan, kata dia, hal ini bisa menghambat jalannya investasi di wilayah tersebut karena listrik menjadi…

Ekonomi & Bisnis Nasional

KKP Luncurkan Aplikasi Pendeteksi Kapal Ilegal Fishing

03/11/2015 global fishing watch, ilegal fishing, kkp, menteri KKP, Susi Pudjiastuti0 comment

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya melakukan terobosan untuk mencegah praktek pencurian ikan (ilegal fishing) di perairan Indonesia. Belum lama ini, KKP meluncurkan aplikasi baru bernama Global Fishing Watch. “Aplikasi tersebut nantinya dapat memantau pergerakan kapal-kapal penangkap ikan di seluruh perairan Indonesia,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan ‎Susi Pudjiastuti di Gedung Mina Bahari III, dalam siaran Pers-nya, Jumat (30/10). Menurutnya, aplikasi ini merupakan hasil kerjasama KKP dengan SkyTruth, Ocenea, dan juga mesin percari Google. “Aplikasi ini mampu memantau 24 juta data kapal sekaligus,” sambungnya. ‎Dengan melakukan kerjasama…

Ekonomi & Bisnis Nasional

Kemenperin Luncurkan 3 Paket Kebijakan Ekonomi

03/11/2015 Darmin Nasution, kemenperin, paket kebijakan ekonomi0 comment

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian meluncurkan paket kebijakan ekonomi V. Dalam paket kebijakan ekonomi tersebut, ada tiga kebijakan deregulasi yang dikeluarkan yakni (1) Revaluasi Aset, (2) Menghilangkan pajak berganda dana investasi Real Estate, Properti dan Infrastruktur, dan (3) Deregulasi di bidang perbankan syariah. Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam siaran pers-nya mengatakan bahwa kebijakan Revaluasi Aset dikeluarkan karena masih banyak perusahaan yang belum melakukan revaluasi aktiva dengan adanya perubahan nilai aktiva, baik akibat inflasi maupun depresiasi rupiah. “Juga dipandang perlu adanya dukungan pemerintah untuk meningkatkan performa finansial perusahaan melalui revaluasi…

Ekonomi & Bisnis Sulawesi Tengah

Gubernur Sulteng Sediakan ‘Karpet Merah’ Buat Investor yang Serius

02/11/2015 gubernur sulteng, investasi, investor, longki djanggola0 comment

Palu – Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyediakan ‘karpet merah’ khusus untuk para investor yang serius. Artinya, para investor yang serius dalam merealisasikan investasinya, maka mereka akan mendapat berbagai kemudahan termasuk fasilitas yang dibutuhkan. “Investor yang serius kami sambut dengan karpet merah,” ujar Longki seperti dilansir Okezone, (28/10). Selama ini, kata dia, banyak investor di berbagai bidang yang telah mendapatkan izin-izin dari pemerintah namun tidak serius merealisasikan kegiatannya. Namun meski demikian, saat ini Sulteng berhasil mencatatkan diri dalam 10 besar daerah dengan realisasi penanaman…

Ekonomi & Bisnis Nusa Tenggara Timur

Semakin Banyak Kapal Luar yang Tangkap Ikan di Perairan NTT

02/11/2015 ilegal fishing, kapal nelayan, nelayan, perairan NTT0 comment

Kupang – “Kalau mereka tidak punya izin ya harus kita tindak. Apalagi nelayan-nelayan dari luar yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT Abraham Maulaka. Abraham mengaku jika pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat khususnya nelayan asal NTT dimana ada banyak kapal-kapal dari luar NTT yang menangkap ikan. Bahkan mereka menggunakan pukat harimau atau cantrang yang notabene dilarang. “Saya sudah bertemu dan berbicara dengan pihak keamanan laut kita, untuk memantau wilayah perairan kita,” ucapnya di Kupang, seperti dilansir Antara, Senin (02/11). Selama ini, kata…

Ekonomi & Bisnis Sulawesi Utara

UMP Sulut Tertinggi di Pulau Sulawesi, Ketiga Nasional

02/11/2015 Pulau Sulawesi, Sulut, ump, Upah Minimum Provinsi0 comment

Manado – Penjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Dr Soni Sumarsono, MDM menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulut sebesar Rp. 2.400.000. Penetapan tersebut menjadikan Sulut sebagai Provinsi yang UMP-nya tertinggi di Pulau Sulawesi dan tertinggi ketiga di Indonesia. Setelah penetapan tersebut, Soni berharap agar ini dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menetapkan gaji/upah kepada para karyawannya. “Saya harap tidak ada resistensi terhadap UMP 2,4 juta rupiah tersebut,” kata dia seperti dilansir BeritaManado, (01/11). Soni juga mengharapkan agar keputusan ini bisa diterima karena keputusan tersebut berdasarkan kesepakatan para pengusaha di Sulut, sedangkan…

Ekonomi & Bisnis Papua

Bandara Frans Kaisepo Biak Diusulkan Jadi Bandara Internasional

01/11/2015 bandara Frans Kaisepo, Bandara Internasional0 comment

Jayapura – Pemprov Papua berupaya mendorong pengembangan Bandar Udara (Bandara) Frans Kaisepo di Kabupaten Biak Numfor menjadi Bandara Internasional. Keputusan hal itu, kini ada ditangan Angkasa Pura karena bandara tersebut dibawah kewenangan Kementerian BUMN. “Pengembangan Bandara Frans Kaisepo menjadi internasional, pemprov sudah berupaya membantu dengan memberikan penguatan kapasitas,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Yusuf Yambe Yabdi, di Jayapura, seperti dilansir Antara (30/10). Menurut Yusuf, secara fisik bandara ini memang sudah memiliki standar internasional, namun jika dilihat dari kelembagaan, Bandara ini adadibawah Angkasa Pura. “Jika nanti ada rencana pengembangan sebaiknya…