Hukum – Page 183 of 233 – Indonesia Timur

Papua Tak Akan Menuntut Merdeka Jika Sejahtera, Benarkah?

12/04/2015 papua merdeka, warga papua0 comment

Jayapura – Ketua DPW Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Papua Ramses Wally mengungkapkan bahwa rakyat Papua tidak akan menuntut pemisahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jika tingkat kesejahteraaan mereka diperhatikan. “Kalau kita menciptakan rakyat Papua sejahtera, maka itulah tujuan akhir suatu bangsa merdeka,” kata Ramses Wally seperti dilansir BintangPapua.com, 12/04/15. Hal inilah, kata Ramses, yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah untuk mengentaskan berbagai masalah di Papua. “Jika rakyat Papua menuntut memisahkan diri dari NKRI justru tak relevan lagi, karena rakyat Papua harus menyadari bahwa untuk pemerintah telah…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Diduga Terjadi Suap, TPDI; ‘NTT Harus Jadi Target Operasi Tangkap Tangan’

12/04/2015 kpk, operasi tangkap tangan, Tim Pembela Demokrasi Indonesia0 comment

Kupang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan untuk memperluas wilayah Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke daerah-daerah yang jadi target pengusaha tambang. Salah satu daerah yang patut dijadikan perluasan adalah Nusa Tenggara Timur. “NTT banyak diincar pengusaha tambang sehingga izin usaha tambang di sana menjadi ladang empuk suap bagi para pejabat di sana,” kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, seperti dilansir JPNN, 11/04/15. Menurut Petrus, NTT merupakan salah satu provinsi yang dalam satu tahun ke depan akan menggelar pilkada serentak. “Bupati dan wakil bupati juga sekda berlomba-lomba maju…

Hukum Sulawesi Utara

Istri Wali Kota Manado Diperiksa Polisi

12/04/2015 manado0 comment

Manado – Akibat tersangkut kasus jual beli tanah di Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Manado, istri Wali Kota Manado Vicky Lumentut, Paula Runtuwene diperiksa polisi. Kini beliau diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. “Tanah di Malalayang yang saya beli itu, secara hukum dan atas nama saya,” tegas Paula, seperti dilansir Paula, Sabtu (11/4/2015). Baru-baru ini, kata dia, ada seseorang yang mengakui tanah tersebut miliknya dan bahkan melaporkan Paula ke Polresta Manado. Menurutnya, seseorang yang datang melapor itu bukanlah orang yang menawarkan tanah yang saya beli waktu itu. “Entah, dia…

Daerah Hukum Maluku

Dua Sekolah di Segel, Siswa di Ambon Terlantar

11/04/2015 ambon, sekolah disegel0 comment

Ambon – Sebanyak 700 siswa di dua sekolah di Ambon maluku tidak bisa belajar. Pasalnya dua gedung sekolah dasar (SD) Negeri disegel warga pada Sabtu (11/4/20105) pagi. Josina Maria Souisa yang melakukan aksi penyegelan tersebut. Dia mengaku sebagai pemilik tanah dua bangunan sekolah tersebut yakni SDN Inpres 50 Ambon dan SDN 64 Ambon. Menurut Josina, Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku belum melunasi pembayaran tanah tersebut. Para siswa pun tampak sedih saat melihat sekolah mereka disegel dan mereka tidak bisa belajar. “Sengketa lahan sekolah ini terjadi sejak 1981,” kata…

Hukum Sulawesi Utara

Brigade Manguni Siap Selamatkan Indonesia Timur dari Ancaman ISIS

11/04/201515/04/2015 Brigade Manguni Indonesia, ISIS1 Comment

Manado – Sulawesi Utara merupakan jalur teroris dan paham-paham radikalisme lainnya dari Moro Mindanao Selatan ke Poso Sulawesi Tengah. Hal itu diungkapkan oleh Tonaas Wangko Brigade Manguni Indonesia (BMI) BMI Dicky Maengkom. “Daerah ini rawan disusupi,” kata seperti dilansir ManadoPosOnline, 11/04/15. Karena itu, kata dia, pihaknya siap mengamankan Sulut khususnya dan Indonesia Timur pada umumnya dari ancaman ISIS dan terorisme. “Kami sebagai organisasi adat dan budaya, siap mengamankan daerah kita ini dari lintasan terorisme termasuk ISIS,’’ tegas Tonaas. Menurut Tonaas, BMI menurunkan sebagian kekuatannya untuk mendukung Polri pada umumnya dan…

Daerah Hukum Papua

Papua Tidak Aman Untuk Dikunjungi Jokowi, Benarkah?

10/04/2015 fransen siahaan, jokowi, Pangdam XVII/Cenderawasih, papua aman0 comment

Jayapura – Ada pendapat yang menyatakan jika daerah Puncak Jaya dan sekitarnya dalam kondisi kurang aman. Karenanya, bagi para pejabat yang akan berkunjung kesana termasuk presiden Joko Widodo dihimbau untuk berhati-hati. Akan tetapi, isu tersebut dibantah oleh Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan. Menurutnya, wilayah pegunungan tengah Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya dan sekitarnya, kondusif dan aman. “Kita selalu mengatakan Papua tanah damai. Kita, baik itu aparat, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung pernyataan tersebut. Kita tunjukkan bahwa daerah Puncak Jaya aman,” Fransen di Kota…

Hot Hukum Internasional Maluku

Dibuang Kapten Kapal, 300 Nelayan Asing Diselamatkan Pemerintah Indonesia

10/04/201510/04/2015 nelayan asing, perbudakan ABK0 comment

Jakarta – Pemerintah Indonesia berhasil menyelamatkan lebih dari 300 nelayan asing yang telantar di wilayah terpencil, Desa Benjina, Maluku. Para nelayan asing tersebut terdampar di Maluku setelah dibuang kapten kapal yang kebanyakan berasal dari Thailand karena menolak bekerja. Hingga kemarin, 09/04, mereka yang berasal dari Burma, Laos, dan Kamboja tersebut masih berada di fasilitas penampungan yang disediakan Pemerintah Tual. Mereka mengaku sering diperlakukan tidak wajar di atas kapal. Apalagi kapal yang mereka tumpangi itu sebelumnya juga diduga kuat akan melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Mereka berpikir tujuh kali…

Hukum Nasional

‘Sedih Melihat Ikan-Ikan itu Dicuri, Tapi Saya Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa’

03/04/201523/05/2015 ABK, pencurian ikan, perikanan, Susi Pudjiastuti1 Comment

Maluku – Pada masa pemerintahan Jokowi – JK, ada banyak kasus pencurian ikan ilegal terungkap. Menariknya lagi, ternyata ada banyak Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang pernah dipekerjakan di kapal-kapal pencuri ikan asing tersebut. Mereka menyaksikan bagaimana praktik ilegal itu berlangsung selama puluhan tahun. Mereka melihat bagaimana ikan-ikan Indonesia diangkut lalu dibawa ke luar negeri tanpa pengawasan. “Ada perasaan sedih juga melihat ikan-ikan itu dicuri. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, namanya juga kerja,” kata pria yang namanya meminta tak disebut itu kepada detikcom, Kamis (2/4/2015). Dia pernah bekerja di…

Daerah Hukum Maluku

Pemkot Ambon Diprotes Karena Bakal Menaikan Pajak PBB Hingga 300%,

03/04/2015 ambon, PBB0 comment

Ambon – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berencana untuk menaikkan nilai terendah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 300 persen. Kenaikan tersebut yakni sebesar Rp 15.000 dari harga sebelumnya yang hanya Rp 5.000. Rencana kenaikan tersebut ternyata menuai penolakan dari berbagai pihak karena dinilai terlalu tinggi dan tidak memihak kepada masyarakat. “Rencana menaikan nilai terendah PBB sampai 300 persen itu sebuah sikap arogansi dari Kepala Dispenda,” kata Joseph Siwabessy, salah seorang warga Ambon seperti dilansir Kompas, 01/04/15. Menurutnya, rencana kebijakan ini tidak tepat dan seharusnya pajak pajak PBB tersebut ditiadakan saja…

Hukum Papua

Wakapolresta Jayapura; ‘Jangan Berani-Berani Demo Kemerdekaan Papua di Atas Tanah NKRI’

02/04/2015 Kiki Kurnia, Wakapolresta Jayapura0 comment

Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota (Wakapolresta) Jayapura, Kiki Kurnia meminta dengan tegas untuk tidak menggelar aksi bernada politik Papua merdeka. Hal itu diungkapkan di hadapan masa aksi mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Cendrawasih (Kabesma Uncen), Senin (16/03/2015). “Jangan berani-berani demo kemerdekaan Papua di atas tanah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegas Kiki seperti dilansir majalahselangkah, Senin (16/03/2015). Kiki mengungkapkan bahwa pihaknya akan sangat siap untuk mengawal aksi mahasiswa apabila aksi tersebut apabila mengenai kemanusiaan. “Tetapi tidak untuk aksi bernada politik,” terangnya. Apabila demo kemanusiaan, korupsi dan lain-lain…