Hukum – Page 182 of 233 – Indonesia Timur

Jangan Anggap Remeh Aksi Separatisme di Indonesia Timur

09/05/2015 aksi separatisme, opm0 comment

Jakarta – Pemerintah diminta untuk tidak menganggap remeh gerakan separatisme yang muncul di sejumlah daerah di Kawasan Indonesia Timur. Apabila hal ini dibiarkan, maka perpecahan indonesia akan kembali menjadi kenyataan. Peneliti Sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM) Arif Subekti mengatakan bahwa Separatisme adalah gerakan serius yang dilakukan masyarakat atas ketidakadilan yang mereka rasakan selama ini. “Ketimpangan kesejahteraan dan diskriminasi harga yang terjadi antara Indonesia timur dengan Indonesia barat. Di wilayah timur Indonesia harga kebutuhan pokok sehari-hari jauh lebih mahal dibanding wilayah Indonesia barat,” kata Arif seperti dilansir poskotanews.com, 06/05/15. Arif menilai…

Hukum Nasional

Reformasi Birokrasi, Solusi Hilangkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

05/05/2015 KKN, reformasi birokrasi0 comment

Palu – Ada banyak cara yang harus dilakukan untuk mewujudkan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satunya adalah dengan adanya reformasi birokrasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Deputi Bidang RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Moh Yusuf mengatakan bahwa reformasi birokrasi dapat dilakukan melalui beberapa langkah. “Mulai dari penataan struktur organisasi pemerintahan, penataan jumlah dan distribusi ulang PNS, pengembangan sistem seleksi calon PNS dan promosi PNS secara terbuka, hingga peningkatan kesejahteraan PNS dan efisiensi belanja pegawai,” katanya seperti…

Hot Hukum Maluku

Moratorium Berujung Pengrusakan Kantor MTJ

01/05/201510/07/2016 kota tual, mtj0 comment

TUAL – Kebijakan moratorium yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dibawah Komando Menteri Susi Pujiastuti ternyata memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi perusahaan perikanan di Indonesia, salah satunya Industri Perikanan Terpadu PT Maritim Timur Jaya (MTJ). Pasalnya, puluhan kapal ikan milik perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) ini tidak bisa beroperasi dan terpaksa harus berlabuh di pelabuhan miliknya. Hal ini menyebabkan, Anak Buah Kapal (ABK) dari kapal penangkap milik perusahaan yang tergabung dalam jaringan bisnis Artha Graha ini tidak bisa pergi melaut. Karena merasa sudah empat bulan…

Hukum Sulawesi Utara

Kesadaran Hukum Warga Sulut Cukup Tinggi

01/05/2015 Menkumham, sadar hukum, warga sulut, Yassona Laoly0 comment

Manado – Warga manado memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi meski angka kriminalitas di di daerah tersebut akhir-akhir ini tergolong tinggi. Hal itu terbukti dari diterimanya penghargaan oleh 45 Desa dan Kelurahan belum lama ini. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menkumham, Yassona Laoly di ruang C J Rantung, kantor Gubernur Sulut, Kamis (30/4). Yassona juga memberikan apresiasi kepada upaya yang dilakukan pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dalam membina masyarakatnya. “Kesadaran hukum sangat menentukan kemajuan daerah, sebab dengan kesadaran hukumlah masyarakat proses pembangunan akan berjalan sesuai rulenya,” kata Yassona…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Bakar Rumah Terduga Santet, 6 Warga Ditangkap Polisi

24/04/2015 pembakaran, tukang santet0 comment

Manggarai Barat – Enam dari sekian banyak pelaku pembakaran rumah, kios, dan gudang di Kampung Ngiring Kabupaten Manggarai Barat, ditangkap polisi, Kamis (12/3). Mereka terbukti sebagai pelaku penting dalam pembakaran aset milik Stefanus Darlin (45) dan keluarganya. Kapolres Manggarai Barat, AKBP Jules Abraham Abast mengatakan bahwa enam tersangka yang ditahan itu adalah Stanislaus Ndehong, Blasius Hani, Anselmus Jeharu, Albertus Juku, Johanes Hasbin dan Bonifasius Jeharu. “Baru enam orang telah kita tahan sejak Selasa (21/4). Namun, akan ada penambahan tersangka dan pasti ditahan,” kata Abraham seperti diansir Suara Pembaruan, Kamis (23/4).…

Hukum Papua

Tempat Prostitusi dan Toko Miras di Jayapura Segera Ditutup

22/04/2015 Miras, prostitusi0 comment

Jayapura – Kasus kejahatan di Papua semakin meningkat bahkan berimbas terhadap kemanan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal disana. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura akan segera menutup beberapa pemicu dari tindak kejahatan tersebut seperti tempat prostitusi dan toko penjual minuman keras. Kapolres Jayapura, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sondang Siagian di Sentani mengatakan bahwa hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. “Tercatat ada 25 pengusaha yang menjual Miras di daerah ini, beberapa waktu lalu dalam hearing dengan pihak DPRD,” jelasnya seperti dilansir majalahselangkah, 22/04/15. Menurutnya, pihaknya…

Gorontalo Hukum

Banyak Pegawai Pemkab Gorut Kerja Pakai Sandal Jepit

22/04/2015 aparatur sipil negara, gorut0 comment

Gorontalo – Setelah melakukan inspeksi mendadak di kantor Sekretariat Daerah dan DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Utara, Ismail Patamani menemukan ada banyak aparatur sipil negara (ASN) yang memakai sendal jepit saat jam kerja. “Saya geram, menemukan sejumlah aparatur di Sekretariat DPRD hanya memakai sendal saat ngantor,” ujarnya, seperti dilansir Republika, Selasa (21/4). Menurutnya, buday ini mencerminkan buruknya pelayanan pemerintahan daerah. Padahal menurutnya, aparatur adalah teladan bagi masyarakat. “Apa kata tamu atau masyarakat yang datang di kantor pemerintahan jika melihat banyak aparatur hanya memakai sendal,” ucapnya. Dia menegaskan bahwa pada…

Hukum Sulawesi Tenggara

21 Ribu Warga Sultra Kecanduan Narkoba

20/04/2015 narkoba0 comment

Kendari – Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), ada sekitar 21 ribu warga di Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi pecandu narkotika obat-obatan terlarang (narkoba). Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah karena data tersebut diambil pada pada tahun 2011 lalu. Bahkan, aparat kepolisian sudah memproses 14 kasus narkoba di Kota Kendari dalam kurun waktu empat bulan terakhir. Jumlah ini, diperkirakan bertambah jika dikumpulkan dengan kasus yang ada di 16 kabupaten / kota di wilayah tersebut. Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata mengatakan bahwa Sultra bisa dikatakan sedang darurat narkoba dan butuh penanganan…

Hukum Nasional

Human Traficking di Asia Timur, Indonesia Ada di Posisi Pertama

17/04/2015 0 comment

Jakarta – Direktur Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Kementerian Sosial (Kemensos) Indonesia, Akifah Elansary mengatakan bahwa jumlah kasus perdagangan manusia (human trafficking) warga negara Indonesia (WNI) tercatat paling tinggi di Asia Timur. Menurutnya, ada lebih dari 20 ribu kasus kasus human trafficking WNI di Malaysia ditangani selama tahun 2014. Jumlah tersebut adalah rekor yang pernah dicapai karena sebelumnya tidak mencapai jumlah seperti itu. “Itu belum ditambah dengan korban di Yordania, Turki, hingga Suriah. Makanya, kasus human trafficking Indonesia tertinggi se-Asia Timur,” katanya seperti dilansir Republika, Kamis (16/4).…

Hukum Maluku

Perbudakan di Benjina, Menteri Susi Ditekan Pihak Asing

15/04/201523/05/2015 Menteri Kelautan dan Perikanan, perikanan, Susi Pudjiastuti0 comment

Jakarta – Setelah beberapa waktu lalu dugaan praktik perbudakan di Benjina kepulauan Aru Maluku mencuat, berbagai reaksipun bermunculan. Bahkan saat ini, kasus itu sudah menjadi sorotan dunia internasional. “Dugaan praktik perbudakan di Benjina itu sudah menjadi sorotan dunia internasional,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti seperti dilansir liputan6, 14/04/15. Menurut Susi, negara-negara internasional kini masih setia mengikuti dan menunggu perkembangan terbaru dari kejadian tersebut. “Konsen negara luar terhadap Benjina sangat besar,” terangnya. Oleh karenanya, kata Susi, pemerintah harus berhati-hati dalam menangani dugaan praktik perbudakan itu. “Kalau mengerjakannya tidak serius,…