Hukum – Page 182 of 241 – Indonesia Timur

Amankan Idul Adha di Tolikara, Polda Papua Siagakan Pasukan

08/09/2015 0 comment

Jayapura – Polda Papua menyiapkan pasukan untuk pengamanan di Tolikara saat perayaan Idul Adha pada 24 September 2015 nanti. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kejadian kerusuhan seperti yang terjadi pada Idul Fitri kemarin. Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw mengungkapkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti GIDI dan tokoh Muslim di sana untuk menentukan lokasi salat dan pengamanannya. “‎Pengamanan spesifik pasti di Tolikara. Nanti akan dikoordinasikan lagi di mana lokasinya (salat Idul Adha). Intinya kami siap mengamankan,” ujar Paulus, seperti dilansir NabireNet, (6/9). Kapolda mengatakan bahwa pihaknya masih akan…

Hukum Sulawesi Tenggara

Prajurit Yonif 725/Woroagi Siap Dikirim ke Perbatasan

04/09/2015 0 comment

Kendari — Prajurit Yonif 725/Woroagi ditugaskan sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia (RI)-Republik Demokrasi Timur Leste (RDTL). “Kemampuan prajurit 725 yang saya lihat ini lebih bersemangat dan enerjik,” kata Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI, Mayjen TNI Fransen G. Siahaan saat memantau kesiapan prajurit, seperti dilansir kendarinews, 03/09. Kunjungan Asops kali ini didampingi langsung Pangdam VII/Wirabuana, Mayjend TNI Bachtiar. Kemudian, disambut langsung Komandan Batalyon (Danyon) 725, Mayor (Inf) Nurman Syahreda beserta para personilnya. “Saya yakin kemampuan batalyon tidak kalah dengan lainnya,” tutur Fransen G. Siahaan. Fransen mengaku jika…

Hot Hukum Maluku Utara

Wilayah Laut Maluku Utara Dikuasai Asing

02/09/201505/09/2015 ilegal fishing, nelayan asing0 comment

Ternate – Tidak salah jika dikatakan bahwa saat ini perairan Maluku Utara (Malut) tengah dikuasai oleh pihak asing. Betapa tidak, ada banyak nelayan warga negara asing (WNA) seperti dari Filipina yang melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Berdasarkan informasi seperti dilansir Malutpost, ironisnya para nelayan asing ini mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang diduga dibuat oleh pemilik kapal ikan. Selain mereka memiliki kapal sendiri, ada sebagian nelayan Filipina dipekerjakan oleh nelayan lokal yang memiliki kapal ikan. Beberapa informasi menyebutkan bahwa di Pelabuhan Perikanan Dufa Dufa Ternate kerap ditemukan ABK…

Ekonomi & Bisnis Hukum Nusa Tenggara Timur

Sekitar 400 Buruh di NTT Kena PHK

02/09/2015 buruh, PHK0 comment

Kupang – Selama 2015, sekitar 400 buruh di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh pengusaha. Buruh yang dipecat antara lain dosen di beberapa perguruan tinggi serta pekerja toko dan perusahaan daerah (PD). Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) NTT Stanis Tefa mengatakan bahwa mereka di-PHK karena berbagai masalah. “Setahun ini, 300-400 buruh dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja,” kata Tefa kepada Tempo, Selasa, 1/09. Menurutnya berbagai alasan pemecatan yang dilakukan perusahaan seperti gaji tidak sesuai dengan upah minimum regional (UMR) serta tidak diberikan jaminan…

Hukum Sulawesi Utara

Kapolres Minahasa: Polwan Harus Jadi ‘Penyejuk’ bagi Masyarakat

02/09/2015 Kapolres Minahasa, polwan0 comment

Tondano – Kapolres Minahasa AKBP Ronald Rumondor SIK MSi mengatakan jika seharusnya keberadaan Polwan menjadi ‘penyejuk’ bagi masyarakat dalam kehidupan. “Terkadang di tengah-tengah kehidupan masyarakat terdapat banyak sekali permasalahan,” kata AKBP Ronald Rumondor SIK MSi kepada BeritaManado.com, (1/9). Menurutnya, mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga suasana menegangkan akibat suatu kejadian, semuanya menuntut profesionalitas Polisi untuk mengatasinya. “Polwan sebagai bagian dari Polri juga punya andil di dalamnya,” ungkapnya. Selain itu, dia berharap agar para Polwan yang bertugas di jajaran Polres Minahasa kiranya dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan semangat Ayo Kerja.…

Ekonomi & Bisnis Hot Hukum

Program Diskon Pajak untuk Indonesia Timur Dihentikan

31/08/201505/09/2015 bambang brodjonegoro, menteri keuangan, Pajak Bumi dan Bangunan0 comment

Jakarta – Selama ini, penanam modal di wilayah Timur Indonesia mendapatkan pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun kini, pengurangan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena adanya peraturan baru. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa ini berlaku efektif per 20 Agustus 2015, bersamaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Nomor 161/PMK.010/2015 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 748/KMK.04/1990 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Investasi di Wilayah Tertentu,” katanya seperti dilansir CNN, 31/08. Menurutnya, pencabutan fasilitas ini karena KMK Nomor 748/KMK.04/1990 dianggap sudah tidak sesuai dengan…

Hukum Papua Barat

Polisi Tangkap Kapal Pengangkut 7,5 Ton Miras di Manokwari

31/08/201502/03/2021 Miras, Miras Oplosan, narkoba0 comment

Manokwari – Sebuah kapal kayu KM Yaffe kedapatan mengangkut sebanyak 7,5 ton minuman keras ilegal. Mereka ditangkap dan diamankan oleh aparat gabungan Polres dan Brimob Manokwari, Provinsi Papua Barat. Wakapolres Manokwari Komisaris Polisi Fredrickus W Maclarimboen mengatakan bahwa kapal tersebut berlayar dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, dengan tujuan Pulau Numfor Kabupaten Biak, Papua. “Mereka ditangkap saat melintas di perairan Pulau Kaki Kabupaten Manokwari,” kata Fredrickus di Manokwari, seperti dilansir rimanews, 30/08. Penangkapan kapal bermuatan ribuan liter minuman keras oplosan asal Sulawesi Utara tersebut, kata Fredrickus, berawal dari informasi yang diperoleh…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Ratusan CTKI Ilegal Asal NTT Diamankan, Ada Tiga Bayi dan Lima Balita

30/08/2015 TKI Ilegal0 comment

Kupang – 139 Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ilegal yang akan dikirim bekerja di luar NTT berhasil diamankan Korem 161 Wira Sakti Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka ditangkap Sabtu, 29 Agustus 2015 dan terdapat tiga bayi dan lima balita. “Ironisnya, terdapat tiga bayi dan lima balita,” kata Komandan Korem 161 Wira Sakti Kupang Brigadir Jenderal TNI Heri Wiranto kepada wartawan seperti dilansir Tempo, 29/08. Mereka kemudian didata dab selanjutnya diserahkan ke Kepolisian Daerah (Polda) NTT untuk tindak lanjuti. “Kami sudah serahkan ke Polda untuk diproses lebih lanjut,” ujarnya. Dia…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Wilfrida Soik, TKW Asal NTT Bebas Dari Hukuman Gantung

25/08/2015 TKW Ilegal, Wilfrida Soik0 comment

Jakarta – Dari hasil sidang banding di Mahkamah Rayuan Putrajaya Malaysia, akhirnya TKW asal Kabupaten Belu Wilfrida Soik divonis tidak bersalah. Vonis bebas ini membuat Wilfrida bisa bernafas lega karena terbebas dari tuntutan hukum. “Wilfrida harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Permai Johor Bahru hingga mendapatkan pengampunan dari Sultan Kelantan,” begitu disampaikan Duta Besar RI di Malaysia Herman Prayitno melalui siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, seperti dilansir RMOL, Selasa (25/8) Menurut Herman, keputusan ini membuat proses hukum terhadap Wilfrida berkekuatan hukum tetap alias inkrach. “Dengan telah berakhirnya…

Hukum Papua Barat

Jaga Perairan Indonesia Timur, TNI AL Bangun Pangkalan Utama di Sorong

22/08/2015 ade supandi, Pangkalan Utama TNI AL0 comment

Sorong – Tanah Papua menjadi wilayah yang menjadi fokus pengamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Belum lama ini, Pangkalan TNI AL (Lanal) Sorong resmi dinaikkan statusnya menjadi Pangkalan Utama TNI AL. Peresmian tersebut berlangsung di Mako Lantamal XIV Jalan Bubara no 1 Sorong Kota, Papua Barat Jumat (21/8/2015). Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi bertindak selaku inspektur upacara dalam acara tersebut. Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan, peningkatan status Lanal Sorong menjadi Lantamal XIV diharapkan dapat mewujudkan gelar pangkalan TNI Angkatan Laut yang ideal. “Ini guna meningkatkan dukungan logistik…