Hukum – Page 205 of 242 – Indonesia Timur

Tiga Pengadilan Perikanan di Indonesia Timur Resmi Beroperasi

11/12/201423/05/2015 indonesia timur, Menteri Kelautan dan Perikanan, perikanan, Susi Pudjiastuti0 comment

Ambon – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) Mohammad Hatta Ali secara simbolis meresmikan tiga Pengadilan Perikanan di kawasan Indonesia Timur di Pengadilan Negeri Ambon, Maluku, Kamis (11/12/2014). Ketiga pengadilan yang diresmikan tersebut meliputi Pengadilan Perikanan Ambon, Pengadilan Perikanan Sorong, dan Pengadilan Perikanan Merauke. “Untuk menekan tindak pencurian ikan di daerah ini, pemerintah membentuk pengadilan perikanan agar proses penegakan hukum pencurian ikan berjalan maksimal,” kata Menteri Susi di PN Ambon seperti dilansir metrotvnews.com. Selain itu, Susi juga menyatakan jika pembentukan tiga Pengadilan Perikanan di kawasan…

Gorontalo Hukum

Penggelembungan Anggaran Dominasi Kasus Korupsi di Gorontalo

10/12/201420/01/2015 Herman Kudubun, kasus korupsi, korupsi, Wakil Kejati Gorontalo0 comment

Gorontalo – Dari semua kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo dari Januari hingga Desember 2014, sebagian besar kasus yang terkuak didominasi oleh adanya penggelembungan anggaran. “Sejak Januari hingga Desember 2014, kami telah menangani 13 kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan, anggota legislatif hingga rekanan swasta,” kata Wakil Kejati Gorontalo Herman Kudubun, Selasa 09/12. Seperti dilansir skalanews.com, salah satu kasus korupsi dengan modus mak up yang ditangani oleh kejati gorontalo adalah kasus korupsi pemeliharaan aset pipa Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Gorontalo tahun 2010/2011. “Direktur Badan Usaha Milik…

Hukum

Laut Indonesia Timur Jadi Lahan Konglomerasi Kejahatan

10/12/2014 Bambang Widjojanto, indonesia timur, kpk, Universitas Gadjah Mada0 comment

Yogyakarta – Pantai dan pulau-pulau di wilayah Indonesia timur sudah sejak lama menjadi konglomerasi hitam. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, seusai pembukaan acara peringatan Hari Antikorupsi Dunia di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (9/12/2014). “Cek saja, pengusaan lepas pantai, dan pulau-pulau wilayah Indonesia timur, itu anda bisa lihat,” kata Bambang. Menurut Bambang, para konglomerat hitam yang dimaksud adalah pemilik modal yang bersekutu dengan para birokrat yang ada di daerah. “Sejak lama laut menjadi sumber penghasilan konglomerat hitam,” ucapnya. Selain…

Hukum

Kondisi infrastruktur Kejaksaan di KTI Sangat Memperihatinkan

08/12/2014 kejaksaan0 comment

Semarang – Kondisi infrastruktur dan sarana prasarana terkait upaya pemberantasan korupsi di wilayah Indonesia Timur sangat memperihatinkan. Saat ini, persidangan kasus korupsi masih hanya dilakukan di ibu kota provinsi. “Banyak hal yang akan kita lakukan dalam rangka perbaikan,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo dalam rangka Peringatan Hari Korupsi Sedunia di halaman Kejati Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (7/12) seperti dilansir merdeka.com. Menurut Prasetyo, penting dan perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana di beberapa wilayah Indonesia Timur karena ini masih merepotkan untuk menyelesaikan proses hukum. “Di Indonesia Timur sana di Maluku,…

Hukum Politik Sulawesi Tenggara

Kepala Daerah Pergi Ke Luar Negeri Harus Seizin Gubernur

30/11/2014 bupati, kepala daerah, sanksi, walikota0 comment

Baubau – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam memperingatkan para kepala daerah untuk tidak melancong ke luar negeri tanpa seizinnya. Jika peringatan tersebut diabaikan, maka kepala daerah yang tidak mematuhi aturan itu bakal disanksi non-aktif “Komitmen yang harus dibentuk bersatu padu dengan satu kekuatan penuh adalah pemerintahan mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota,” kata Gubernur Sultra seperti dilansir kendarinews.com. Menurut Nur Alam, tugas gubernur disamping memberikan pembinaan dan pengawasan, sekarang sudah bisa memberikan sanksi. “Jika bupati atau wali kota ke luar negeri tanpa izin gubernur sebanyak dua kali maka…

Hukum

Anggaran Kejati Wilayah Indonesia Timur Bakal Ditambah

29/11/2014 anggaran, kejaksaan tinggi, kejati0 comment

Bogor – Sebagai upaya untuk mengenjot kinerja dan mengoptimalkan penanganan perkara di wilayah timur Indonesia, Presiden Joko Widodo berencana menambah anggaran terhadap beberapa Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang ada di wilayah tersebut. Hal itu diungkapkan Jokowi seusai memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia di Istana Bogor, Bogor, Jumat (18/11/2014). Beberapa kejati yang bakal ditambah anggarannya diantaranya Kejati Papua dan juga Maluku. Hal itu tentu berdasarkan pertimbangan salah satunya pertimbangan transfortasi dan akomodasi yang masih susah dijangkau. “Di Maluku dan Papua untuk mendatangkan saksi dari sebuah pulau ke harus naik…

Hukum Sulawesi Tengah

Giliran Mantan Gubernur Sulteng yang Jadi Tersangka Korupsi

28/11/2014 korupsi0 comment

Palu – Mantan gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Mayjen TNI (Purn) HB Paliudju resmi menjadi tersangka dugaan korupsi pencucian uang. Penetapan HB Paliudju sebagai tersangka terungkap dalam persidang di Pengadilan Tipikor Palu Kamis kemarin (27/11). Pada saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan terhadap terdakwa Rita Sahara yakni terdakwa yang merupakan adik ipar dari Paliudju, disebutkan bahwa HB Paliudju juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama. “HB Paliudju ditetapkan sebagai tersangka, tertera salah satu poin amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Rita Sahara,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspinsus) Kejaksaan Tinggi…

Hukum Papua Barat

Lengkapi Formasi Polda Papua Barat, 500 anggota Brimob Didatangkan

27/11/201427/11/2014 brimob, Polda Papua Barat, polisi0 comment

Manokwari – Sebanyak 500 anggota Brimob akan didatangkan dari luar Papua untuk mengisi Polda Papua Barat. Hal itu menyusul rencana pembentukan Polda Papua Barat yang dalam waktu dekat ini akan diresmikan. “500 personil anggota Brimob yang akan didatangkan untuk Polda Papua Barat berdasarkan keputusan Kapolri,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende kepada Antara, beberapa waktu lalu. Irjen Pol Yotje mengatakan bahwa di Papua Barat saat ini sudah ada satu detasemen dan satu kompi Brimob. “Tinggal menambah satu setengah detaseman dengan jumlah 500 personil,” ungkapnya. Menurut Irjen Pol Yotje, personil…

Hukum Maluku

Tahun ini, BI Maluku Telah Memusnahkan Rp493,5 M Uang Tak Layak Edar

26/11/2014 bank indonesia, uang lusuh, uang palsu0 comment

Ambon – Selama periode Januari hingga menjelang akhir bulan November 2014, Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku telah memusnahkan uang tidak layak edar (lusuh) senilai Rp493.522.793.550. Diperkirakan hingga Desember 2014 mendatang, nilai uang lusuh tersebut akan semakin bertambah lagi serta lebih banyak dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp356 Miliar. “BI memusnahkan uang lusuh ini setiap bulan berkisar antara Rp37,8 miliar hingga Rp59,1 miliar,” kata Deputi Kepala Perwakilan KPW BI Provinsi Maluku Ircham AN di Ambon, Rabu (26/11/2014) seperti dilansir Antara. Menurut Ircham, uang yang tidak layak edar tersebut ditarik untuk dimusnahkan…

Gorontalo Hukum

Satlantas Polres Gorontalo Gelar Operasi Dengan Melibatkan Ustadz

25/11/201427/11/2014 kota gorontalo, operasi lalu lintas0 comment

Gorontalo – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Gorontalo Kota menggelar operasi rutin bagi para pengendara di jalan raya. Namun dalam operasi tersebut yakni dimana Satlantas Polres Gorontalo Kota melibatkan seorang Ustadz dalam pelaksanaan operasi tersebut. “Tujuan operasi Lalu lintas dengan melibatkan ulama atau ustadz ini, karena di Gorontalo dijuluki dengan kota serambi medinah yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim,“ Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota AKBP Wawan Andi SIK kepada Gorontalo Post. Meski melibatkan ustadz, AKBP Wawan mengatakan bahwa yang diberi ceramah hanyalah pelanggar yang beragama muslim saja. “Pengendara yang…