Hukum – Page 204 of 242 – Indonesia Timur

Cegah Penangkapan Ikan Ilegal, Polair Gorontalo Kerahkan 4 Kapal Patroli

20/12/2014 AKBP Edion, Direktur Polair Polda Gorontalo, gorontalo, pencurian ikan0 comment

Gorontalo – Pencurian ikan saat ini memang marak terjadi di kawasan indonesia timur khususnya seperti di Gorontalo. Di gorontalo penangkapan ikan secara illegal banyak ditemui di wilayah perbatasan bagian utara Provinsi Gorontalo. Menanggapi hal itu, Polair Polda Gorontalo menerjunkan pasukan dan empat unit kapal patroli ke sejumlah titik di wilayah perbatasan Gorontalo Utara. “Saya sudah mengerahkan empat kapal di wilayah utara Gorontalo sejak Tanggal 12 Desember 2014,” kata Direktur Polair Polda Gorontalo AKBP Edion kepada gorontalopost.com. Meski sudah ada beberapa kapal yang tertangkap, pihaknya belum bisa menyeret kapal-kapal tersebut dengan alasan…

Hukum Maluku Utara

Polda Maluku Siapkan 1.800 Polisi Buat Amankan Natal di Malut

20/12/2014 maluku utara, natal, tahun baru0 comment

Ternate – Menjelang perayaan natal yang tinggal beberapa hari, pihak kepolisian terus bersiaga di berbagai daerah. Salah satuny di Maluku, Kepolisian Daerah Maluku Utara menyiagakan sedikitnya 1.800 polisi. Untuk pengamanan natal dan tahun baru. Kepala Biro Operasi Polda Maluku Utara Komisaris Besar Suroso Miharjo mengataka bahwa pasukan itu disiagakan di sembilan wilayah di Maluku Utara. “Ini penyiagaan pasukan sebagai langkah antisipatif,” ujarnya kepada Tempo, Selasa, 16 Desember 2014. Kombes Suroso mengungkapkan bahwa di sembilan wilayah di Maluku Utara masing-masing ditempatkan sekitar 300 polisi. Hal itu karena daerah tersebut diprediksi memiliki…

Hukum Nasional

Keterbatasan BBM Jadi Alasan Kurangnya Pengamanan Laut Indonesia Timur

19/12/2014 Arie Henrycus Sembiring, laut indonesia timur0 comment

Ambon – Kawasan laut indonesia timur memang sangat luas, sehingga muncul beragam hambatan dalam operasi pengamanan teritorial. Karena terbatasnya operasi pengamanan tersebut menyebabkan banyaknya kasus pencurian ikan terus dengan seenaknya tanpa terendus oleh operasi. Salah satu masalah yang dijadikan alasan kurangnya operasi teritorial indonesia timur itu adalah keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM). “Pengamanan wilayah laut tidak dapat dilakukan optimal karena tidak tersedia alokasi BBM yang dibutuhkan bagi kapal-kapal patroli,” kata Panglima Armada Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Arie Henrycus Sembiring kepada Antara, di Ambon, Selasa. Menurut Arie, dalam sehari dibutuhkan…

Hukum Sulawesi Tenggara

Seluruh Kepala Sekolah di Bombana Dinonaktifkan

19/12/2014 Bupati Bombana, H Tafdil0 comment

Bombana – Dalam upaya memuluskan proses lelang jabatan fungsional, pemerintah kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara (Sultra) menonaktifkan seluruh kepala sekolah di Bombana. Ini sebagai bentuk gerbrakan dari Bupati Bombana, H Tafdil yang ingin benar-benar mengubah nomenklatur pada seluruh jenjang jabatan yang ada. Karena di non-aktifkan, maka 215 sekolah negeri yang ada kini dipimpin oleh seorang pelaksana tugas (Plt). Kepala Bidang Prasekolah dan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana, Malik S.Pd, M.Pd mengaku bahwa dirinya juga belum mengetahui sampai kapan masa jabatan 215 guru ini menjadi Plt kepala sekolah. Dilansir kendarinews.com,…

Hukum Nasional

Berantas Pencurian Laut, Pemerintah Akan Beli 145 Kapal Patroli

18/12/2014 Andi Widjajanto, maritim, Sekretaris Kabinet0 comment

Tarakan – Salah satu program utama pemerintahan Jokowi-JK yang paling serius ditangani saat ini adalah menjadikan indonesia sebagai poros maritim dunia. Misalnya, salah satu upaya pemberantasan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia, Pemerintah bakal memperkuat jumlah dan jenis armada untuk pengawasan maritim. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto saat mendampingi Presiden Joko Widodo mengunjungi kampung perikanan di Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih terkendala minimnya armada pengintai. “Penindakan maritim sekarang ini masih bergantung kepada pesawat tempur Sukhoi,” katanya kepada Antara. Andi mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk menambah armada…

Hukum Nasional

Desember 2014, Komando Armada RI Kawasan Timur Tangkap 23 Kapal Ilegal

18/12/2014 Arie Hendrycus Sembiring Meliala, pencurian ikan0 comment

Ambon – Komando Armada RI Kawasan Timur(Koarmatim) berhasil menangkap 23 kapal ilegal yang melakukan berbagai pelanggaran di laut Indonesia. Ke-23 kapal tersebut ditangkap hanya dalam selang waktu beberapa hari saja yakni selama awal bulan Desemeber 2014. Seluruh kapal tersebut ditangkap oleh kapal perang Indonesia yang melakukan patroli khusus. Selain itu, juga diamankan hasil tangkapan ilegal sebanyak 160 ton ikan tuna dan cakalang. Darihasil pemeriksaan, seperti dilansir lensaindonesia.com, kapal tersebut melakukan pelanggaran tentang pelayaran antara lain tidak memilki Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) lambung, tidak memilki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(Siupal),…

Hukum Sulawesi Selatan

Geng Motor Beraksi Lagi, 5 Minimarket di Makassar Dirampok

17/12/2014 geng motor0 comment

Makassar – Keberadaan geng motor di Makassar memang tak ada jeranya. Meski sudah banyak yang ditangkap polisi, namun masih banyak para anggotanya yang masih merajalela. Selasa (16/12/2014) dini hari, mereka kembali beraksi dengan merampok 5 pusat perbelanjaan. Kelima tempat perbelanjaan tersebut yakni tiga pusat perbelanjaan Indomaret dan dua Alfamaret bahkan yang letaknya dekat dengan Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian tersebut terjadi secara bersamaan yakni sekitar pukul 03.00 Wita. Pelaku yang berjumlah belasan orang tersebut masuk merampok minimarket dengan mengancam karyawan. “Pelaku berjumlah sekitar enam…

Hukum Maluku Nasional

Rugi Rp3.000 triliun Akibat Pencurian Laut, Menteri Susi; ‘Itu Cukup Buat Bayar Hutang Negara’

15/12/201423/05/2015 perikanan, Susi Pudjiastuti0 comment

Ambon – Maluku menjadi salah satu daerah yang ada di indonesia timur yang memiliki potensi penangkapan ikan yang menjanjikan. Namun sayang, selama ini penangkapa ikan tidak dilakukan sepenuhnya oleh warga pribumi. “Tidak ada wilayah perikanan sebaik dan sepotensial daerah ini,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, di Ambon, beberapa waktu lalu. Susi menginginkan agar masyarakat / nelayan pribumi menjadi tuan rumah atas wilayah sendiri. Hal itu agar seluruh potensi yang terkandung di dalamnya bisa dikuasai dan dipergunakan untuk kesejahteraan warga. “Itu harus dikuasai para pemain pribumi dan kapal penangkapnya…

Hukum Sulawesi Tenggara

PNS ‘Doyan Kawin’ atau Selingkuh, Siap-siap Dipecat

14/12/2014 Ali Akbar, PNS, Sekretaris Korpri Sultra0 comment

Kendari – Menjadi pegawai negeri sipil memang harus patuh dan taat terhadap beberapa aturan yang dibuat pemerintah. Pasalnya PNS adalah pegawai pemerintah yang harus mengabdi dan menjadi contoh bagi warga lainnya. Selain mematuhi tugas dan kewajibannya, PNS juga perlu mentaati aturan lain seperti tidak boleh kawin lebih dari satu kali apalagi selingkuh. Sekretaris Korpri Sultra, Ali Akbar mengungkapkan bahwa dalam undang-undang No 4 tahun 2014 tentang ASN, menggantikan UU No.8 tahun 1974 junto UU No.43 tahun 1994, ada aturan yang mengatur ketat kinerja PNS. “Pemerintah saat ini punya kekuasaan untuk…

Hukum Maluku

Kerusuhan di Maluku Tengah, 3 Kantor Kecamatan Dibakar Warga

13/12/2014 Abdullah Tuasikal, Bupati Maluku Tengah0 comment

Ambon – Pasca kerusuhan yang terjadi di Maluku Tengah, ada banyak fasilitas negara yang dirusak massa bahkan dibakar. Kerusuhan massa yang terjadi pada Kamis, 11 Desember 2014 tersebut dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah yang tidak menanggapi pemekaran wilayah Seram Utara menjadi kabupaten baru. Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasikal mengungkapkan bahwa ada berbagai fasilitas pemerintah dibakar massa seperti kantor kecamatan, kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku Tengah serta tempat penginapan. Tiga kantor kecamatan yang dibakar yakni Kecamatan Seram Utara, Seram Utara Timur Kobi, dan…