Kapolda Papua Resmi Diganti
Kapolda Papua Irjen Pol. M. Tito Karnavian digantikan secara resmi oleh Brigjen Pol Yotje Mende, Kasespimti Lemdik Polri.
Read MoreCategory: Hukum
Berita Hukum
Korupsi Pengadaan Buku, 5 PNS di Kupang Divonis 1,3 tahun Penjara
Kupang— Vonis penjara masing-masing 1,3 tahun dijatuhkan kepada lima pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka sebelumnya bertugas sebagai anggota Professional Hand-over (PHO) proyek pengadaan buku. Vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor setempat, Jumat (11/7) menyatakan bahwa lima PNS Fransiskus Kemis, Sahidi Djahilape, Simon Bunga, Evi Herlina Rata, dan Agustinus Kia Bala Miten terbukti melakukan korupsi. Selain vonis penjara, dalam putusan dibacakan majelis hakim Khairulludin itu menyatakan mereka wajib membayar denda Rp 50juta subsider tiga bulan penjara. Diketahui, mereka terlibat kasus korupsi proyek pengadaan buku mata…
Read More
Izin Dua Trayek Angkot di Kupang Bakal Dicabut
Kupang – Dua izin trayek angkutan kota (angkot) di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) terpaksa harus dicabut izin-nya karena kedua angkot itu mendapat izin trayek dari Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perizinan Dinas Perhubungan Provinsi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Yogerens Leka mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan UPTD Perizinan soal pengaduan sopir angkot, maka UPTD Perizinan berjanji siap mencabut izin kedua angkot. “Kami berharap, rencana pencabutan izin segera dilakukan secepatnya, sehingga tidak mempengaruhi hal-hal ikutan yang terjadi di lapangan,” katanya, seperti dilansir nttterkini.com. Leka berharap, semua proses dalam mengambil kebijakan…
Read More
Pilpres di Gorontalo, 3.077 Personil TNI-Polri Diterjunkan
Gorontalo – Pemilihan Calon Presiden dan calon Wakil Presiden 2014 tinggal menghitung jam. Semua pihak terus merampungkan beragam persiapan termasuk petugas pengamanan kepolisian yang sampai saat ini terus bersiaga. Di Gorontalo misalnya, ada sekitar 2.477 personil sudah ploting ke 1.928 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo AKBP Lisma Dunggio mengatakan pengamanan pilpres memang sudah dilakukan sejak hari ini, ada yang sudah mulai melakukan pengamanan di kantor Desa/Kelurahan, bahkan ada juga yang patroli keliling untuk memantau suasana Kamtibas. “Khusus untuk lokasi TPS yang medanya cukup berat dikawal oleh…
Read More
Inilah 5 Kelompok yang Menjadi Ancaman Pilpres 2014 di Papua
Papua – Polda Papua mengidentifikasi ada lima kelompok bersenjata yang berpotensi mengganggu jalannya Pemilu Presiden di daerah tersebut. Kelima kelompok bersenjata yang patut diwaspadai karena mereka sudah beberapa kali melakukan keributan. Yang pertama (1) yakni kelompok di perbatasan Skow Kabupaten Jayapura dengan Wutung, Papua Nugini (PNG). Kelompok ini merupakan kelompok bersenjata yang sudah beberapa kali melakukan aksi penembakan terhadap aparat. Selanjutnya, yang kedua (2) adalah kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya dan Lani Jaya, (3) kelompok bersenjata di Kabupaten Paniai, (4) kelompok bersenjata di Kabupaten Yapen, dan (5) kelompok bersenjata…
Read More
Di Poso, 693 Personil Disiagakan untuk Amankan Pilpres
Poso – Untuk pengamanan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden pada 9 Juli 2014 mendatang, sebanyak 693 personil TNI dan Polisi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah disiagakan. Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi Susnadi mengatakan, sebanyak 693 kekuatan yang dikerahkan tersebut terdiri dari anggota Polisi sebanyak 547 personil dan 145 orang pasukan Brimob. “Mereka akan ditempatkan di wilayah yang dikategorikan rawan mendapat perhatian khusus dengan menempatkan anggota pada setiap TPS,” ujarnya seperti dilansir metrosulteng.com. Susnadi menjelaskan, untuk desa yang dianggap rawan gangguan keamanan oleh kelompok sipil bersenjata itu, kepolisian menempatkan pasukan Brimob.…
Read More
BPK Temukan Penyalahgunaan Anggaran di Pemkot Ternate
Ternate – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran tahun 2012 di Pemerintah Kota Ternate. Bahkan jumlah anggaran dana tersebut mencapai miliyaran rupiah. Dalam temuan tersebut, BPK menemukan adanya surat perintah pencairan dana (SP2D) tahun anggaran 2011 sebesar Rp 19,9 miliar dan pencairan anggaran Rp 8,1 miliar tahun 2012. Dana tersebut tidak tercantum dalam APBD yang sudah di tentukan. Seperi dilansir malutpos.co.id, BPK mengungkapkan bahwa temuan tersebut mengakibatkan belanja tahun anggaran 2011 sebesar Rp 19,9 miliar membebani APBD tahun anggaran 2012. Sehingga terdapat pengeluaran sebesar Rp 8,1 miliar…
Read More
Meski Sudah 16.750 Pecandu, Di Papua Belum Ada Panti Rehabilitasi
Jayapura – Sampai sekarang, terdapat 16.750 pecandu narkotika dan obat-obatan di Papua. Hal itu disebutkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua Kombes Pol Antonius Kandarmanta mengatakan, meski jumlah pecandu sudah sangat banyak baik itu yang coba pakai, pecandu dan pengedar serta pengguna narkoba suntik, namun hingga saat ini belum ada panti rehabilitasi. “Belum ada panti rehabilitasi pecandu narkoba, padahal ada 16.750 pengguna narkoba,” kata seperti dikutip Antaranews.com. Lebih lanjut, di merinci bahwa ada sebanyak 4.250 merupakan pengguna narkoba nonsuntik, 250 orang penggguna…
Read More
Amankan Pilpres, Polda NTT Terjunkan 6.772 personil
Kupang – Sedikitnya 6.772 personil diterjunkan oleh Kepolisian daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengamankan pemilu presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014 nanti. Kepala Kapolda NTT Brigadir Jenderal Untung Yoga Ana, mengatakan bahwa seluruh personil tersebut berasal dari Polda dan jajaran kepolisian resort (Polres) se-NTT. “Kami siagakan 6.722 personil untuk mengamankan pilpres di daerah ini,” katanya, seperti dilansir nttterkini.com, Senin, 30 Juni 2014. Selain itu, lanjut dia, Polda NTT juga mendapatkan dukungan tambahan dari TNI sebanyak 754 personil dan Linmas 18.677 personil. “Jika dibutuhkan, mereka bisa membantu untuk memback…
Read More
Pembungkus Rokok Wajib Bergambar Menyeramkan
Jakarta – Perusahaan rokok dalam waktu satu dua bulan ini diharuskan untuk segera menarik produk-produk mereka yang belum disertai peringatan “Merokok Membahayakan Kesehatan” dengan gambar yang menyeramkan. Hal itu diungkapkan oleh Menko Kesra Agung Laksono belum lama ini. Agung mengatakan bahwa ini sesuai ketentuan Undang-Undang 36 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 pemerintah. “Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2013, mulai Selasa (24/6/2014), semua produk rokok di tanah air wajib mencantumkan peringatan Bahaya…
Read More