Hukum – Page 206 of 242 – Indonesia Timur

Maraknya Trafficking di NTT Diduga Akibat Kemisikinan

25/11/201427/11/2014 anis hidayah, migrant care, Traficking0 comment

Jakarta – Kasus Traficking atau perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT) memang menjadi kasus yang sangat sering terjadi. Salah satu penyebabnya disinyalir lantaran kemisikinan yang melanda wilayah bagaian timur Indonesia tersebut. “Jadi kalau melihat peta perdagangan orang di Indonesia, terutama yang dikirim ke luar negeri dengan modus buruh migran, itu orang Nusa Tenggara Timur (NTT) yang peringkat pertama,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, Senin (24/11/2014) seperti dilansir metrotvnews.com. Menurut Anis perempuan NTT seringg menjadi sasaran empuk yang dijadikan korban untuk “dilego” ke luar negeri. Akan tetapi dia…

Hukum Papua

Nabire Jadi Terminal Peredaran Miras di Papua

24/11/201427/11/2014 Miras, nabire0 comment

Dogiyai – Nabire disebut-sebut sebagai pintu masuk peredaran minuman keras (Miras) di beberapa wilayah kabupaten di pengunungan tengah Papua. Oleh karena itu, Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai, Herman Auwe meminta kepada pemerintah Kabupaten Nabire agar meminimalisir peredaran Miras tersebut. “Saya sangat prihatin dengan peredaran Miras yang banyak mendatangkan petaka,” katanya seperti dilansir majalahselangkah.com, Sabtu (22/11). Herman menjelaskan, Nabire sebagai kota pelabuhan menjadi terminal miras di pengungan tengah Papua. Karenanya, Pemerintah daerah harus berani berani mengambil kebijakan terkait pencabutan Perda tentang peredaran Miras di Nabire tersebut. “Miras mendatangkan berbagai unsur negatif dalam…

Agenda Hukum Papua Barat

19 Desember 2014, Polda Papua Barat Bakal Diresmikan

22/11/201427/11/2014 manokwari, polisi, sorong, Sutarman0 comment

Jayapura – Pembentukan Polda Papua Barat kini sudah masuk ke tahap pinal yakni tinggal menunggu peresmiannya. Rencananya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Sutarman yang akan meresmikannya secara langsung pada 19 Desember 2014 mendatang. Wakapolda Papua Brigjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw mengungkapkan bahwa Polda Papua Barat nantinya akan membawahi 9 Polres yang kebanyakan berada di wilayah pesisir pantai perairan Barat Daya Papua. “Kesembilan Polres itu yakni Polres Kaimana, Polres Fakfak, Polres Manokwari, Polres Sorong Kota, Polres Aimas, Polres Sorong Selatan, Polres Raja Ampat, Polres Bintuni dan Polres Teluk Wondama,” tuturnya…

Daerah Hukum Maluku

Dipicu Kesalahpahaman, Dua Desa di Malteng Terlibat Bentrokan

22/11/201427/11/2014 bentrokan, maluku tenggara0 comment

Tual – Bentrokan antara warga kembali terjadi di Maluku. Kini yang terlibat yakni dua desa berdekatan yakni Desa Taar dan Desa Hollat yang berdomisili di Kota Tual, Maluku Tenggara. Bentrokan yang terjadi pada Kamis malam 20 November 2014 tersebut diduga dipicu karena terjadi kesalahpahaman antara pemuda yang kemudian mengakibatkan keterlibatan antara warga dari due kampung tersebut. Seperti dilansir sindonews.com, kedua warga kemudian saling serang dengan mengunakan senjata tajam. Bahkan peristiwa saling serang antara kedua warga desa tersebut terjadi dalam kondisi lampu jalan yang mati. Kapolres Malteng AKBP M Rum…

Hukum Nusa Tenggara Timur

NTT Jadi Wilayah Rawan Human Traficking

21/11/2014 AMPERA, Human Traficking0 comment

Kupang – Akibat banyaknya kasus trafficking yang terjadi, kini Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk sebagai daerah darurat trafficking yang butuh penanganan ekstra. Kini NTT sejajar dengan beberapa daerah rawan lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Koordinator Aliansi Menolak Perdagangan Orang (Ampera) NTT, Gregorius R Daeng mengatakan bahwa masuknya NTT sebagai salah satu kantong perdanganan manusia di Indonesia itu terlihat dari maraknya kasus-kasus yang terjadi. “Bisnis Manusia Fakta Buram Wajah NTT dalam Rantai Perdagangan Orang” kata Gregorius seperti dilansir beritasatu.com. Gregorius mengungkapkan, modus traficking ini kian hari kian…

Hukum Sulawesi Selatan

Pasca Kenaikan BBM, Kediaman Wapres JK Jadi Sasaran Demonstran

19/11/201427/11/2014 bbm, BBM Naik, jusuf kalla, makassar0 comment

Makassar – Setelah kenaikan bahan bakar minyak (BBM) diumumkan naik, gerakan penolakan muncul di berbagai daerah dan dari berbagai kalangan. Bahkan mereka tidak mengenal waktu dan tempat, seperti yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Demonstran yang terdiri dari gabungan beberapa mahasiswa mengunjungi kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Haji Bau, Makassar dini hari, Selasa (18/11). Seperti dilansir JPNN, puluhan mahasiswa dari Organisasi Kampus Se-Kota Makassar berkumpul di depan kediaman JK sejak pukul 00.30 WITA. Aksi tersebut sempat mengundang perhatian warga setempat. “Kami berada di sini, meminta bapak JK, sebagai…

Hukum Sulawesi Tenggara

16 PNS Sultra Diberhentikan Secara Tidak Hormat

15/11/2014 PNS Dipecat0 comment

Kendari – 16 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup pemerintahan provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diberhentikan secara tidak hormat. Pemecatan belasan PNS lingkup pemprov Sultra itu karena terbukti membangkang dan berulang kali tidak lagi melakukan tugas dengan baik. Sekretaris Daerah Sultra, Dr Lukman Abunawas mengatakan bahwa SK pemecatan itu sudah ditandatangani oleh gubernur Sultra, Nur Alam. “Pemecatan karyawan PNS setelah melalui beberapa pertimbangan yang ada baik melalui persyaratan perundang-undang maupun peraturan pemerintah dan surat edaran kepala BAKN,” kata Lukman di Kendari, Kamis (13/11), seperti dilansir Antara. Menurut Lukman, yang bersangkutan sudah…

Daerah Hukum Papua

Tak Berikan Pelayanan, Puskesmas di Kab Dogiyai Terancam Dibakar

13/11/201425/11/2014 kabupaten dogiyai, Pelayanan Medis, puskesmas0 comment

Dogiyai – Selama 2 tahun belakangan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Timeepa distrik Mapia Tengah, kabupaten Dogiyai tidak memberikan pelayanan medis. Karenanya, warga Timeepa mengancam akan membakar puskesmas tersebut karena dinilai tak ada petugas medis sekalipun yang melayani. Salah satu warga Timeepa, Albertus Mote kepada majalahselangkah.com menagatakan bahwa, semua tenaga medis yang dapat tempat tugas di Timeepa tidak pernah bertugas. “Yang melayani kami adalah bekas mantri, maka masyarakat rencana akan bakar puskesmas” kata Albertus. Sementara itu, kepala kampung Gabaikunu, Timeepa, Zaverus Wakei juga membenarkan hal itu. Menurutnya, Puskesmas Timeepa tidak pernah…

Hukum Maluku

Pengguna Narkoba 19.000 Orang , Maluku Hanya Punya 1 Pusat Rehabilitasi

12/11/2014 narkoba, rehabilitasi0 comment

Ambon – Jumlah pengguna narkoba di Maluku kini sudah mencapai 19.000 orang. Namun sayang Mluku hanya baru memiliki satu tempat rehabilitasi, itu pun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang fasilitasnya bukan untuk rehabilitasi secara keseluruhan. Oleh karenanya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol. Anang Iskandar meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk membangun pusat rehabilitasi dengan fasilitas yang memadai. “Ini adalah salah satu cara untuk mengurangi jumlah pengguna narkoba di Maluku yang sudah mencapai 19.000 orang,” kata di Ambon, Selasa (11/11) seperti dilansir beritasatu.com. Komjen Pol. Anang menuturkan bahwa…

Hukum Papua Papua Barat

Kasus Narkoba di Tanah Papua Meningkat 95 Persen

11/11/2014 Miras, narkoba0 comment

Jayapura – Peredaran narkoba dan minuman keras di wilayah Papua dan Papua Barat meningkat secara drastis. Hal itu, dikatakan oleh Juru Bicara Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Sulistyo Pudjo Hartono. “Peningkatan peredaran narkoba dan miras di Papua ini jauh dari pada tahun, 2013 lalu,” tulis bintangpapua.com. Hal ini terbukti, kata Pudjo, atas keberhasilan Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua dan Jajaran dalam mengungkap berbagai kasus berkaitan dengan Narkoba dan Miras dari Bulan Agustus hingga Bulan Oktober 2014. “Pengungkapan kasus narkoba yang ditangani sejak bulan Agustus ada sekitar 10 kasus yang terdiri…