Hukum – Page 215 of 242 – Indonesia Timur

BPK Temukan Penyalahgunaan Anggaran di Pemkot Ternate

05/07/2014 bpk, Penyalahgunaan Anggaran0 comment

Ternate – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran tahun 2012 di Pemerintah Kota Ternate. Bahkan jumlah anggaran dana tersebut mencapai miliyaran rupiah. Dalam temuan tersebut, BPK menemukan adanya surat perintah pencairan dana (SP2D) tahun anggaran 2011 sebesar Rp 19,9 miliar dan pencairan anggaran Rp 8,1 miliar tahun 2012. Dana tersebut tidak tercantum dalam APBD yang sudah di tentukan. Seperi dilansir malutpos.co.id, BPK mengungkapkan bahwa temuan tersebut mengakibatkan belanja tahun anggaran 2011 sebesar Rp 19,9 miliar membebani APBD tahun anggaran 2012. Sehingga terdapat pengeluaran sebesar Rp 8,1 miliar…

Hukum Papua

Meski Sudah 16.750 Pecandu, Di Papua Belum Ada Panti Rehabilitasi

01/07/201425/06/2020 narkoba, panti rehabilitasi, pecandu narkotika0 comment

Jayapura – Sampai sekarang, terdapat 16.750 pecandu narkotika dan obat-obatan di Papua. Hal itu disebutkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua Kombes Pol Antonius Kandarmanta mengatakan, meski jumlah pecandu sudah sangat banyak baik itu yang coba pakai, pecandu dan pengedar serta pengguna narkoba suntik, namun hingga saat ini belum ada panti rehabilitasi. “Belum ada panti rehabilitasi pecandu narkoba, padahal ada 16.750 pengguna narkoba,” kata seperti dikutip Antaranews.com. Lebih lanjut, di merinci bahwa ada sebanyak 4.250 merupakan pengguna narkoba nonsuntik, 250 orang penggguna…

Hukum Nusa Tenggara Timur Politik

Amankan Pilpres, Polda NTT Terjunkan 6.772 personil

01/07/2014 pengamanan pilpres, pilpres 20140 comment

Kupang – Sedikitnya 6.772 personil diterjunkan oleh Kepolisian daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengamankan pemilu presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014 nanti. Kepala Kapolda NTT Brigadir Jenderal Untung Yoga Ana, mengatakan bahwa seluruh personil tersebut berasal dari Polda dan jajaran kepolisian resort (Polres) se-NTT. “Kami siagakan 6.722 personil untuk mengamankan pilpres di daerah ini,” katanya, seperti dilansir nttterkini.com, Senin, 30 Juni 2014. Selain itu, lanjut dia, Polda NTT juga mendapatkan dukungan tambahan dari TNI sebanyak 754 personil dan Linmas 18.677 personil. “Jika dibutuhkan, mereka bisa membantu untuk memback…

Hukum Nasional

Pembungkus Rokok Wajib Bergambar Menyeramkan

27/06/2014 undang-undang rokok0 comment

Jakarta – Perusahaan rokok dalam waktu satu dua bulan ini diharuskan untuk segera menarik produk-produk mereka yang belum disertai peringatan “Merokok Membahayakan Kesehatan” dengan gambar yang menyeramkan. Hal itu diungkapkan oleh Menko Kesra Agung Laksono belum lama ini. Agung mengatakan bahwa ini sesuai ketentuan Undang-Undang 36 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 pemerintah. “Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2013, mulai Selasa (24/6/2014), semua produk rokok di tanah air wajib mencantumkan peringatan Bahaya…

Hukum Papua Politik

Di Papua, Ancaman Keamanan Pilpres Terus Bermunculan

27/06/2014 Ancaman Pilpres, pilpres 20140 comment

Jayapura – Jelang Pemilihan Presiden yang tinggal beberapa hari lagi, Kodam XVII/Cenderawasih Papua menggelar acara Pemantapan Pelaksanaaan Pilpres di Jayapura, Rabu (25/6/2014). Mayjen Christian Zebua selaku Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Papua mengatakan, pihaknya menemukan beberapa ancaman pilpres seperti ajakan boikot dan ancaman keamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 lainnya. “Ajakan boikot ada yang disampaikan melalui SMS dan ada juga yang disampaikan melalui selebaran yang bertuliskan pro-referendum,” katanya seperti dilansir majalahselangkah.com. Selain itu, lanjut dia, ada juga ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB)/Organisasi Papua Merdeka. “Mereka mengancam akan melakukan…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Pemkot Kupang Antisipasi Kedatangan PSK dari Dolly

25/06/2014 Pemkoy Kupang, Pitrad, PSK0 comment

Kupang – Pekerja seks komersial (PSK) dari Dolly, Surabaya, Jawa Timur diprediksi bakal bermigrasi ke daerah Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man, Selasa, 24 Juni 2014. “Bukan tidak mungkin, PSK dari Dolly masuk ke daerah ini pasca penutupan beberapa waktu lalu,” katanya seperti dilansir nttterkini.com. Untuk mengantisipasi hal itu, kata Hermanus, pemerintah akan mengecek surat keterangan pindah seluruh warga yang masuk ke daerah itu. “Kami akan awasi semua lokalisasi dan tempat pijat tradisional yang menambah orang baru,” sambungnya. Hermanus menambahkan,…

Hukum Sulawesi Utara

60 WNI Diusir Pemerintah Filipina

24/06/2014 Filipina, WNI0 comment

Manado – Karena mendiami salah satu pulau milik Filipina di wilayah perbatasan NKRI-Filipina, Pemerintah Filipina mengusir 11 kepala keluarga terdiri dari 60 jiwa WNI. Adapun pengusiran WNI tersebut telah berdasarkan putusan pengadilan Filipina beberapa waktu lalu. Sekretaris komisi 1 DPRD Sulut Frangky Wongkar usai rapat bersama BPBD provinsi, Selasa (24/6/2014) mengatakan, putusan pengadilan di Filipina bahwa pulau yang diduduki WNI berpuluh-puluh tahun tersebut bukan milik mereka. “Pemerintah Filipina memberi waktu hingga September 2014 untuk keluar dari pulau tersebut,” ujarnya seperti dilansir beritamanado.com. 60 WNI tersebut, kata Frangky, adalah warga Nusa…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Bulan Puasa, Jam Operasi THM di Kupang Bakal Dibatasi

24/06/2014 bulan puasa, Hiburan Malam, ramadhan0 comment

Kupang – Jelang puasa ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi, pemerintah Kota Kupang akan membatasi jam operasi tempat hiburan malam (THM) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif khususnya menghargai kaum muslim yang menjalankan ibadah puasa. Wali Kota Kupang, Jonas Salean mengatakan, jam operasi tempat hiburan malam dibatasi hanya hingga pukul 00.00 Wita dari biasanya di buka hingga pukul 02.00 Wita. “Kami segera keluarkan himbauan sebagai pegangan dan dasar bagi pemilik usaha untuk menaatinya,” katanyaseperti dilansir nttterkini.com. Kebijakan ini, kata Jonas, bertujuan untuk memberikan…

Hukum Maluku Utara Politik

Amankan Pilpres, Polres Ternate Siapkan 366 Personil

22/06/2014 pilpres 2014, polres ternate0 comment

Ternate – Polres Ternate telah menyiapkan personil untuk mengamankankan jalannya proses pencoblosan Pilpres 9 Juli mendatang. Ada sebanyak 366 personil yang akan ditempatkan pada 337 TPS di Kota Ternate. Kapolres Ternate, AKBP M Anis Prasetyo mengatakan, hal itu sebagai tindak lanjut dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) yang digelar Polda terkait pengamanan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres). “Seluruh anggota kita akan ditempatkan di seluruh TPS yang ada di kota Ternate,”katanya seperti dilansir malut.co.id. Selain itu, Kapolres juga menghimbau seluruh masyarakat khususnya di Ternate agar tidak menjaga kemanan pilpres. “Kami himbau seluruh…

Hukum Maluku

Jika Kinerja Tak Maksimal, Pimpinan SKPD Maluku Terancam Dipecat

22/06/201415/09/2014 Said Assagaff0 comment

Ambon – Pimpinan SKPD di jajaran Pemprov Maluku patut waswas. Pasalnya jika kinerjanya tak maksimal, maka mereka terancam dipecat. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Maluku Said Assagaff di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Jumat (20/6). Gubernur mengingatkan para pimpinan SKPD agar tetap bekerja secara maksimal khususnya menyikapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemprov Maluku Tahun Anggaran 2013. “Saya minta pimpinan SDKP harus serius menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan BPK. Jika tidak maka saya akan berhentikan. Saya akan pecat siapa saja, karena kalau ada kotor…