Hukum Sulawesi Tenggara 

Dinas Pendapatan Kota Kendari Terbitkan 80.000 SPPT Pajak

Kendari – Pada awal pekan ini, dinas pendapatan daerah Kota Kendari mulai membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Kendari Nahwa Umar. Pihaknya mengaku Kota Kendari sudah menyelesaikan pembagian SPPT di 8 kecamatan di Kota kendari hingga hari Jumat (21/2) Dispenda. “Dari 10 kecamatan di kota Kendari tinggal Kecamatan Kadia dan Kecamatan Mandonga yang belum dibagikan,” ujar Nahwa seperti dilansir kendarinews.com, Minggu, 23/2. Lebih lanjut Nahwa menjelaskan jika rencananya pembagian SPPT di kedua kecamatan itu akan dirampungkan hari senin(24/2)…

Read More
Hukum Sulawesi Barat 

Sejumlah PNS di Majene Terancam Tidak Naik Pangkat

Majene- Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Majene saat ini sedang was-was. Betapa tidak, mereka yang belum menyelesaikan hasil temuan audit BPK RI, kenaikan pangkatnya terancam tidak akan diproses. Selain itu, Pemkab Majene juga tidak akan melayani proses kenaikan gaji berkala kepada PNS yang melalaikan hasil temuan BPK tersebut. Hal itu sebagaiman ditegaskan oleh Asisten Satu Bidang Ketataprajaan, Rizal Muchtar, di kantor Bupati Majene, Senin 17 Februari. Rizal berharap agar setiap pimpinan SKPD sekiranya menganalisis jajaran PNS yang dibawahinya. Apabila ada oknum PNS belum bebas temuan, diminta…

Read More
Gorontalo Hukum 

Dalam Sehari, Ada 5 Instansi di Gorontalo yang Di Demo

Gorontalo –Pada hari Senin (17/2), sedikitnya ada lima instansi di wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Gorut dan Pohuwato menjadi sasaran aksi unjuk rasa. Aski tersebut menyuarakan sejumlah tuntutan salahsatunya mengenai penegakan hukum di daerah tersebut. Seperti dilansir gorontalopost.com, sekitar pukul 13.00 Wita masa aksi yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Hukum menyampaikan aspirasi berupa tuntutan Jaksa Penuntut umum Kejari Limboto yang dinilai tidak objektif. Hal itu terjadi setelah Oknum Kades Upomela YP alias Yusuf terdakwa kasus penganiayaan kepada Warganya Amna Ibrahim hanya mendapatkan tuntutan satu bulan penjara. “Telah terjadi penganiayaan kepada…

Read More
Hot Hukum Nusa Tenggara Timur 

Terbengkalai, RSJ Kupang Jadi Tempat Mesum dan Kandang Hewan

Kupang – Seyogyanya, rumah sakit adalah tempat mengobati orang yang sedang sakit apalagi untuk rumah sakit jiwa (RSJ), akan tetapi ada yang berbeda dengan Rumah Sakit Jiwa yang ada di Kelurahan Naimata, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah seorang warga Naimata, Alfonz, mengaku jika RSJ ini sering dijadikan tempat esek-esek para anak muda dan pasangan selingkuh. “RSJ sering digunakan oleh pasangan yang tidak jelas untuk lakukan tindakan asusila,” ujarnya, seperti dikutip nttterkini.com, Senin, 17 Februari 2014. Menurut dia, peristiwa itu bukan terjadi sekali saja, hampir sertiap malam Gedung itu…

Read More
Daerah Hukum Sulawesi Barat 

Camat di Majene Diminta Selektif Keluarkan IMB

Majene – Kepala kecamatan di Majene diminta agar lebih selektif mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tidak dibenarkan untuk memberikan izin pembangunan dengan alih fungsi lahan pertanian. Regulasi tersebut sebagai bentuk antisipasi berkurangnya areal persawahan di Majene akibat alih fungsi lahan pertanian yang terjadi terus menerus. Dinas Pertaniandan Peternakan (Distanak) Majene melarang mengalihfungsikan lahan persawahan menjadi areal perumahan. Sebagaimana diungkapkan oleh kepala Distanak Majene, Iskandar Muri beberapa waktu lalu. Pihaknya telah mengedarkan surat pelarangan penerbitan izin alih fungsi lahan persawahan ke seluruh camat yang ada di Majene. “Kita harapkan, Camat lebih…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Sat Pol PP NTT Amankan Lima Pasangan Selingkuh

Kupang – Satuan polisi pamong praja (Sat Pol PP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berhasil menangkap Lima pasangan selingkuh, Selasa, 11 Februari 2014 malam sekitar pukul 21.00 hingga 24.00 Wita Wita. Penangkapan tersebut dilakukan setelah tertangkap basah berduaan dalam kos-kosan mereka. Bidang penegak peraturan daerah (Perda) Sat Pol PP NTT, Kornelis Wadu mengatakan penggrebekan itu dilakukan atas laporan masyarakat setempat. “Mereka yang diamankan kebanyakan adalah mahasiswa yang kos di RT28/RW08 Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang. Pasangan mahasiswa sebanyak tiga pasang, sedangkan dua pasangan lainnya adalah pasangan kumpul kebo,” ujarnya, seperti…

Read More
Hukum Sulawesi Tengah 

Pasca Kontak Senjata, Penjagaan di Poso Diperketat

Touna – Usai baku tembak yang terjadi antara anggota brimob dan warga di Poso, kini penjagaan semakin diperketat. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Tojo Una-Una (Touna) AKBP Wirdo Nefisco Sik,Msi yang di temui Wartawan Jumat (7/2). Nefisco mengatakan, pihaknya akan semakin memperketat penjagaan di perbatasan Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-una. Adapun tujuan di perketat penjagaan ini untuk menjaga kemungkinan kejahatan pasca penebakan yang menewaskan Anggota polisi. “Kita akan menerjunkan Aparat gabungan TNI Polri, di wilayah perbatasan Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-una,” ujarnya, seperti dikutip stusulteng.com,…

Read More
Gorontalo Hukum 

Tersinggung, Peminta Sumbangan Ngamuk di Polda Gorontalo

Gorontalo – Rabu (4/2), salah seorang peminta sumbangan mengamuk di halaman kantor Polda Gorontalo. Dia mengamuk karena merasa dihina oleh salah seorang rekannya yang juga sesama peminta sumbangan. Hal itu menarik perhatian para anggota kepolisian yang ada di dalam markas Polda Gorontalo. “Tangkap dia komandan. Dia peminta-minta sumbangan yang ilegal. Dia sengaja membawa nama yayasan kami untuk memita sumbangan di kantor-kantor,” ujar Hartati Yusuf, seperti dikutip gorontalopost.com, kamis (06/02). Kemudian, sejumlah anggota piket yang tengah melakukan penjagaan di pos depan pintu gerbang Polda Gorontalo langsung mengamankan ibu tersebut. Sementara rekannya…

Read More
Hukum Sulawesi Selatan 

Pejabat Jeneponto Masih Nunggak Pajak Randis Sampai 3 Tahun

Jeneponto – Para pejabat pemerintahaan kabupaten Jeneponto patut malu dengan masyarakat biasa karena kelakuan mereka. Pasalnya mereka belum mampu merubah kebiasaan lamanya yakni menunggak pajak kendaraan dinas yang mereka gunakan bahkan jumlahnya mencapai 0,5 Milyar. Para pejabat tersebut melakukan kesalahan yang berulang kali dengan menunggak pembayaran pajak Randis di Samsat Jeneponto. Adapun rata-rata waktu menunggak pajak randis tersebut yaitu dua hingga tiga tahun. Hal itu terungkap pada pemeriksaan kendaraan dinas yang dilakukan bupati Jeneponto Iksan Iskandar di lapangan stadion mini Turatea, Selasa 4 Februari. Berdasarkan hasil pemeriksaan randis, terungkap  ada…

Read More
Gorontalo Hukum 

Galakan Pemberantasan Maksiat, Satpol PP Gorontalo Gelar Razia Rutin

Gorontalo – Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus menggala-kan pemberantasan maksiat di wilayah tersebut. Belum lama ini misalnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo berhasil menjaring salah seorang oknum mahasiswi dari salah satu Perguruan Tinggi terkenal di Provinsi Gorontalo inisial DK (22) bersama salah seorang pria yang bukan muhrimnya inisial IS di kamar hotel yang ada di Limboto Sabtu, (1/2) sore. Sebelumnya, seperti dikutip gorontalopost.com, senin, (03/02), Satpol PP yang sering melakukan Razia di setiap malam Minggu dan malam kamis menerima  informasi dari warga perihal keberadaan sepasang pria dan wanita menginap di…

Read More