Hukum – Page 214 of 242 – Indonesia Timur

Kinerja SKPD Tak Maksimal, Penyerapan APBD Sulbar Rendah

25/07/201425/07/2014 apbd, Penyerapan APBD0 comment

Mamuju- Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah hingga pertengahan Juli ini menunjukan tren yang rendah. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Hasan Sulur mengatakan, salah satu faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran tersebut adalah kurang maksimalnya kinerja para SKPD. Seperti dilansir fajar.co.id, Hasan menjelaskan, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi kepada gubernur terkait kinerja para SKPD tersebut. “Masing-masing komisi akan membuat rekomendasi terkait kurang maksimalnya kinerja para SKPD tersebut,” ucap Hasan. Bagikan artikel ini

Hukum Maluku

Jelang Idul Fitri, Jajaran TNI dan Polda Maluku Disiagakan

24/07/2014 Idul Fitri, polda maluku0 comment

Ambon — Dalam rangka mengamankan perayaan Idul Fitri, jajaran Polda Maluku beserta TNI telah disiagakan. Hal itu guna menjaga dan memelihara situasi ketertiban dan keamanan masyarakat yang ada di Maluku khususnya. “Pengamanan ini guna mendukung situasi aman dan tertib hingga perayaan Idul Fitri,” kata Kapolda Maluku Brigjen Pol Murad Ismail melalui Kabid Humas Polda Maluku AKBP Hasanuddin Mukaddar seperti dilansir ambonekpress.com. Mukaddar mengatakan bahwa Polda Maluku telah menerjunkan sedikitnya 149 personil untuk membantu pihak kepolisian yang ada diseluruh jajaran. “Ini merupakan operasi lanjutan yang dilakukan Mabes Polri dan dilaksanakan seluruh…

Hukum Nusa Tenggara Timur

2 Bupati di NTT ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

22/07/201420/01/2015 kasus korupsi, korupsi0 comment

Kupang – Bupati Rote Ndao, Lens Haning dan Bupati Sumba Barat, Yubilate Pandango ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Hal itu ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Kejaksaan Negeri Ba’a dan Waikabubak baru. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Mangihut Sinaga mengatakan bahwa keduanya tersangkut dugaan korupsi pengadaan sepeda motor dan hibah tanah. “Sejauh ini baru dua bupati yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi,” katanya seperti dilansir nttterkini.com. Sinaga menyebutkan bahwa bupati Sumba Barat tersangkut dugaan korupsi pengadaan 158 unit sepeda motor pada tahun 2011 senilai 3,2 Miliar. “Tersangka diduga mengintervensi…

Daerah Hukum Sulawesi Utara

Disparbud Manado Bakal Sidak Spa yang Menyajikan Profesi Ganda

20/07/2014 panti pijat0 comment

Manado–Tumbuh suburnya Spa dan tempat pijat di Kota Manadoperlu pengawasan dari instansi terkait yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pasalnya, berdasarkan informasi dari masyarakat, ada sejumlah Spa dan tempat pijat mulai menyajikan profesi ganda. Kepala Bidang Bina Industri Pariwisata (BIP) Disparbud Manado, Anita Yuming Singal mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti laporan warga tersebut. “Laporan masyarakat ini akan kami tindaklanjuti meski belum ada bukti kuat bahwa spa dan tempat pijat di Kota Manado yang menyediakan jasa ganda sebagai tempat transaksi sex,” katanya…

Hukum Maluku

Kapolda Papua Resmi Diganti

17/07/201415/09/2014 Kapolri, polisi, polri, Sutarman, Tito Karnavian, Yotje Mende0 comment

Kapolda Papua Irjen Pol. M. Tito Karnavian digantikan secara resmi oleh Brigjen Pol Yotje Mende, Kasespimti Lemdik Polri.

Hukum Nusa Tenggara Timur

Korupsi Pengadaan Buku, 5 PNS di Kupang Divonis 1,3 tahun Penjara

14/07/201420/01/2015 korupsi0 comment

Kupang— Vonis penjara masing-masing 1,3 tahun dijatuhkan kepada lima pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka sebelumnya bertugas sebagai anggota Professional Hand-over (PHO) proyek pengadaan buku. Vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor setempat, Jumat (11/7) menyatakan bahwa lima PNS Fransiskus Kemis, Sahidi Djahilape, Simon Bunga, Evi Herlina Rata, dan Agustinus Kia Bala Miten terbukti melakukan korupsi. Selain vonis penjara, dalam putusan dibacakan majelis hakim Khairulludin itu menyatakan mereka wajib membayar denda Rp 50juta subsider tiga bulan penjara. Diketahui, mereka terlibat kasus korupsi proyek pengadaan buku mata…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Izin Dua Trayek Angkot di Kupang Bakal Dicabut

13/07/2014 angkot, izin trayek0 comment

Kupang – Dua izin trayek angkutan kota (angkot) di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) terpaksa harus dicabut izin-nya karena kedua angkot itu mendapat izin trayek dari Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perizinan Dinas Perhubungan Provinsi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Yogerens Leka mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan UPTD Perizinan soal pengaduan sopir angkot, maka UPTD Perizinan berjanji siap mencabut izin kedua angkot. “Kami berharap, rencana pencabutan izin segera dilakukan secepatnya, sehingga tidak mempengaruhi hal-hal ikutan yang terjadi di lapangan,” katanya, seperti dilansir nttterkini.com. Leka berharap, semua proses dalam mengambil kebijakan…

Gorontalo Hukum Politik

Pilpres di Gorontalo, 3.077 Personil TNI-Polri Diterjunkan

08/07/2014 pengamanan pilpres, pilpres 20140 comment

Gorontalo – Pemilihan Calon Presiden dan calon Wakil Presiden 2014 tinggal menghitung jam. Semua pihak terus merampungkan beragam persiapan termasuk petugas pengamanan kepolisian yang sampai saat ini terus bersiaga. Di Gorontalo misalnya, ada sekitar 2.477 personil sudah ploting ke 1.928 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo AKBP Lisma Dunggio mengatakan pengamanan pilpres memang sudah dilakukan sejak hari ini, ada yang sudah mulai melakukan pengamanan di kantor Desa/Kelurahan, bahkan ada juga yang patroli keliling untuk memantau suasana Kamtibas. “Khusus untuk lokasi TPS yang medanya cukup berat dikawal oleh…

Hukum Papua Papua Barat Politik

Inilah 5 Kelompok yang Menjadi Ancaman Pilpres 2014 di Papua

06/07/2014 Ancaman Pilpres, pilpres 20140 comment

Papua – Polda Papua mengidentifikasi ada lima kelompok bersenjata yang berpotensi mengganggu jalannya Pemilu Presiden di daerah tersebut. Kelima kelompok bersenjata yang patut diwaspadai karena mereka sudah beberapa kali melakukan keributan. Yang pertama (1) yakni kelompok di perbatasan Skow Kabupaten Jayapura dengan Wutung, Papua Nugini (PNG). Kelompok ini merupakan kelompok bersenjata yang sudah beberapa kali melakukan aksi penembakan terhadap aparat. Selanjutnya, yang kedua (2) adalah kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya dan Lani Jaya, (3) kelompok bersenjata di Kabupaten Paniai, (4) kelompok bersenjata di Kabupaten Yapen, dan (5) kelompok bersenjata…

Hukum Politik Sulawesi Tengah

Di Poso, 693 Personil Disiagakan untuk Amankan Pilpres

05/07/201405/07/2014 pengamanan pilpres, pilpres 20140 comment

Poso – Untuk pengamanan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden pada 9 Juli 2014 mendatang, sebanyak 693 personil TNI dan Polisi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah disiagakan. Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi Susnadi mengatakan, sebanyak 693 kekuatan yang dikerahkan tersebut terdiri dari anggota Polisi sebanyak 547 personil dan 145 orang pasukan Brimob. “Mereka akan ditempatkan di wilayah yang dikategorikan rawan mendapat perhatian khusus dengan menempatkan anggota pada setiap TPS,” ujarnya seperti dilansir metrosulteng.com. Susnadi menjelaskan, untuk desa yang dianggap rawan gangguan keamanan oleh kelompok sipil bersenjata itu, kepolisian menempatkan pasukan Brimob.…