Hukum Sulawesi Selatan 

Oknum Pejabat Pemkot Palopo Jual Belikan Tanah Negara

Palopo – Seorang oknum pejabat di Pemkot Palopo menjual tanah milik pemerintah di kawasan pesisir jalan lingkar. Penjualan tersebut dilakukan dengan memberikan Surat Keterangan Penjualan Tanah (SKPT) kepada masyarakat setempat. Moh Hatta Toparakassi selaku Asisten III Pemkot Palopo menegaskan bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan oleh aturan. “Itu merupakan aset negara. Penjualan aset negara masuk pada tindakan korupsi,” ujarnya, seperti dilansir fajar.co.id, Rabu, (5/3). Lebih lanjut, Hatta menambahkan, pengkaplingan tanah di pesisir dan menjual kepada warga itu merupakan salah besar. Menurut Hatta, mereka yang melakukan itu sudah melakukan kesalahan besar karena…

Read More
Hukum Sulawesi Selatan 

Walikota Makassar Yakinkan K2 Pasti Jadi PNS

Makassar – Pengumuman hasil CPNS K2 beberapa waktu lalu memang diwarnai protes di berbagai daerah, termasuk di Makassar. Untuk menenangkan mereka yang tidak lolos, wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin meminta agar K2 yang masuk dalam database tidak perlu kasat-kusuk lagi, apalagi melakukan demo penolakan. “Honorer K2 akan terangkat jadi PNS, meskipun pengangkatannya bertahap,” ujarnya, seperti dilansir kendarinews.com, Minggu, 01/2. Ilham mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan verifikasi data-data honorer yang ada terlebih dahulu. Apalagi, sebelumnnya pernah ada gejolak  dari sejumlah honorer yang memprotes terkait dugaan SK dan rekayasa data dari…

Read More
Hukum Sulawesi Tengah 

Pasar Narkoba Masih Besar, BNN Sulteng Gencar Sosialisasi

Palu – Berdasarkan Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulteng pada tahun 2011 lalu menunjukkan jumlah pengguna narkotika di Sulteng mencapai 36.000 orang. Tentunya, tahun 2014 ini, jumlah tersebut lebih besar lagi mengingat banyak kasus yang sudah ditangani. Kepala BNN Provinsi Sulteng Kombes Sutarso mengungkapkan, pengguna tersebar hampir di setiap kabupaten, tetapi dominan di Kota Palu, Kabupaten Poso, dan Parigi Moutong. Sementara dari segi usia, kebanyakan pengguna berada di rentang umur 15-35 tahun dimana usia mereka sedang produktif. “Dari 36.000 orang tersebut sebanyak 9.000 orang pengguna konstan atau tetap, sisanya pengguna…

Read More
Hukum Maluku 

Sejak Tahun 2013-2014, Polres Malra Ringkus 65 Bandar Togel

Maluku—Komitmen Kepolisian Resor Maluku Tenggara untuk memberantas judi toto gelap (togel) tidak hanya isapan jempol belaka. Kapolres Malra, AKBP Laurens R Iroth mengungkapkan jika, Polres Malra dan Kota Tual itu sejauh ini sudah berhasil meringkus 65 bandar dan pengedar buku togel. “Sudah 65 bandar dan kaki tangannya yang berhasil ditangkap sejak tahun 2013-2014,” ujarnya seperti ditulis di ambonekpress.com, 01/03 Laurens menjelaskan, tertangkapnya 65 orang yang ditetapkan terlibat dalam permainan judi masal itu merupakan prestasi terbesar di wilayah Provinsi Maluku. Hanya saja, lanjut dia masalah togel tidak sepenuhnya diserahkan kepada polisi.…

Read More
Daerah Ekonomi & Bisnis Hukum Maluku 

Tunggakan Raskin Diatas 1 Tahun Harus Ditangani Secara Hukum

Ambon —Pemerintah kabupaten atau kota yang memiliki tunggakan  beras bagi masyarakat miskin (raksin) kepada Perum Regional  Badan Urusan Logistig (Bulog) Maluku harus ditangani oleh penegak hukum. Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Maluku, Ros Far-Far mengungkapkan, bagi pemerintah kabupaten atau kota   yang   memiliki tunggakan raskin  kita sudah mengambil dua alternative. “Tunggakan yang memang sudah diberikan tindakan administrasi berupa tuntutan ganti rugi. Sementara   tunggakan yang melebihi  satu tahun ke atas kasusnya  harus dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses hukum,” tegasnya, seperti ditulis ambonekpress.com, Kamis (27/2). Lebih lanjut, Far-Far menjelaskan, pada kenyataan ada sedikit mengalami…

Read More
Hukum Maluku 

Ratusan Honorer K2 Kepung Kantor Bupati SBB

Kantor Bupati SBB dikepung ratusan pegawai honorer K2, Senin (24/2). Mereka memprotes pengumuman pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur honorer yang dinilai banyak kecurangan. Sejak pagi, masa sudah ada di depan kantor bupati bahkan mereka merusak pagar dan langsung menerobos masuk. Massa kemudian melampiaskan  kemarahannya dengan melempari semua kaca jendela kantor itu dengan batu. Tak hanya melempari kaca-kaca, massa juga masuk ke Kantor BKD dan mengobrak-obrik ruangan tersebut. Massa juga mengeluarkan ratusan dokumen dan membakar dokumen-dokumen itu di halaman kantor. Salah seorang masa mengatakan “Silahkan laporkan ke pak…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

Perusahaan Tanpa Identitas di Kota Bitung Terancam Ditutup

Bitung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung akan bertindak serius terhadap perusahaan yang sengaja menghindari pajak dan retribusi. Bahkan perusahaan tanpa identitas tersebut terancam bakal ditutup jika tidak mengikuti peraturan daerah (Perda) yang berlaku. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Bitung Handry Tirayoh, belum lama ini. “Kita akan berikan teguran. Tapi apabilah tidak diindahkan terpaksa perusahaan tersebut akan kita tutup,” tegasnya, seperti ditulis manadotoday.com, Selasa, 25/2. Tirayoh menjelaskan jika Walikota Bitung Hanny Sondakh dan Wakil Walikota Max Lomban sudah menginstruksikan agar dilakukan penertiban terhadap perusahaan yang tidak jelas…

Read More
Hot Hukum Nusa Tenggara Timur 

Diduga Korban Trafiking, TKW Asal Kupang Pulang Tanpa Nyawa

Kupang – Tenaga kerja wanita (TKW) asal Desa Kapan, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sebelumnya dikabarkan hilang selama tiga tahun dipulangkan ke daerah asalnya tanpa nyawa. Jenasah TKW yang bernama Marni Baun, (23) itu dipulangkan menggunakan pesawat lion air, Sabtu, 22 Februari 2013 malam. Setelah sampai, langsung dijemput keluarganya bersama aparat kepolisian resort Kupang Kota, dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Johanis Kupang untuk dilakukan autopsi. Kakak korban, Nimbrod Baun mengatakan korban menghilang dari rumah sejak tahun 2010 lalu,…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

Samsat Bitung Sosialisasi Sadar Pajak Sampai Ke tingkat Kelurahan

Bitung –Unit Pelayanan Tehnis Daerah (UPTD) Sistem pelayanan satu atap (Samsat) kota Bitung Sulawesi Utara (Sulut) mensosialisasikan dan mengkampanyekan program Pelopor Sadar Pajak hingga tingkat kelurahan. Hal itu dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Kepala UPTD Samsat Bitung Ocvy Leke mengungkapkan program ini sebagai tindaklanjut penandatanganan fakta Integritas antara Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo Harri Sarundajang (SHS) dan dan Walikota Bitung Hannny Sondakh, pada pertengahan  Desember 2014 lalu. “Pelaksanaan program ini sendiri dilakukan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak demi kemajuan pembangunan di Kota Bitung dan Provinsi…

Read More
Hot Hukum Papua 

Tak Layak Konsumsi, 2,5 Ton Daging Ayam Dimusnahkan di Nabire

Nabire – Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Biak, Wilayah Kerja (Wilker) Nabire, Provinsi Papua, memusnahkan 2,5 ton daging ayam potong yang tiba di Nabire. Daging ayam tersebut menurut informasi yakni berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Daging ayam sejumlah 2,5 ton itu didatangkan dari Surabaya, Jawa Timur dengan Kapal Barang (Cargo) KM Tanto Raya pada 22 Januari 2014 lalu di pelabuhan laut Samabusa Nabire. Adapun alasan pemusnahan itu yakni dikarenakan daging ayam dibawa bersama dengan sejumlah barang yang juga tak berijin. Selain tak berijin, daging ayam juga dalam kondisi membusuk…

Read More