Hukum Maluku 

KPK Gelar Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Maluku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi ( rakor) program pemberantasan korupsi terintegrasi. Program ini dilakukan dalam upaya pencegahan korupsi serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di Maluku, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim koordinasi dan supervisi pencegahan.

selanjutnya
Daerah Hot Maluku 

Gubernur Hadiri Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam

Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff menghadiri pelantikan kepala pemerintah negeri Siri Sori islam, Kecamatan Saparua, kabupaten Maluku, Dedy Pattisahusiwa, menggantikan M. Afendi Watihelu sebagai penjabat negeri, yang diangkat menggantikan almarhum Joni Karim Pattisahusiwa.

selanjutnya
Ekonomi & Bisnis Maluku 

Pelabuhan Konteiner Akan Dibangun Di Makariki

Masohi – Untuk menunjang Maluku Tengah sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku yang baru, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah merencanakan akan membangun Pelabuhan Konteiner di Makariki, yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Ibu Kota Provinsi Maluku. “Untuk mendukung proses pemindahan ibukota Provinsi ke Kabupaten Maluku Tengah, maka Pemerintah kabupaten (Pemkab) Maluku tengah (Malteng), telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Makariki untuk pembangunan Pelabuhan Konteiner,” ujar Bupati Malteng, Abua Tuasikal, kepada wartawan, Senin (16/9) di Ambon. Lahan seluas 10 Hektar tersebut masih terdapat hak ulayat masyarakat yang perlu di koordinasikan kembali dengan…

selanjutnya
Daerah Maluku 

Tuasikal : Tapal Batas Malteng-SBB Belum Final

Ambon, indonesiatimur.co – Bupati Maluku Tengah (Malteng) mengatakan, permasalahan tapal batas wilayah pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dengan Malteng belum final. Pasalnya, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malteng melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra telah mengajukan yurisprudensi ke Mahkamah Agung (MA). Lebih jauh dikatakannya, ada beberapa putusan dari Bupati SBB, Jacobus F. Puttilehalat  menyangkut tapal batas, menurut Pengadilan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). “Oleh karena itu, kekuatan finalnya ada di MK,” tandas Tuasikal kepada www.indonesiatimur.co, Senin (13/5) di Ambon. Dirinya berjanji, akan terus berjuang sampai ketiga negeri yakni Sanahu,…

selanjutnya