Agenda Daerah Maluku 

KPK GELAR RAKOR RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI

Ambon, indonesiatimur.co – Pemerintah Kota Ambon menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Penandatanganan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi 11 kabupaten/kota se-Maluku Rakor ini dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dibuka Walikota Ambon Richard Louhenapessy, bertempat di Balai Kota Ambon, Jumat (27/4). Rakor ini dihadiri Kepala Daerah (Bupati/Wabup, Walikota/Wawali), Sekretaris Daerah dan Kepala Inspektorat dari 11 kabupaten/kota se-Maluku. Louhenapessy mengatakan, sangat diperlukan adanya kemauan dari kepala daerah dan organisasi perangkat daerah di kota Ambon maupun daerah se-Maluku untuk mencegah adanya korupsi yang ada di Maluku. Lanjutnya, Rakor ini akan diakhiri…

selanjutnya
Agenda Daerah Maluku Politik 

KPK Beri Pembekalan Anti Korupsi Bagi Paslon Kepala Daerah

Ambon, indonesiatimur.co – Dalam rangka menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan instansi terkait menyelenggarakan Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pasangan Calon (Paslon) kepala daerah se-Maluku, kamis (26/04). Acara yang diadakan di ruang Rapat Lantai 6, kantor Gubernur Maluku ini dihadiri oleh Penasehat KPK, Mohammad Tsani Annafari, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Soedarmo, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, Ketua KPU Maluku,…

selanjutnya
Hukum Maluku 

KPK Gelar Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Maluku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi ( rakor) program pemberantasan korupsi terintegrasi. Program ini dilakukan dalam upaya pencegahan korupsi serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di Maluku, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim koordinasi dan supervisi pencegahan.

selanjutnya
Hukum Maluku Utara 

Bupati Morotai Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh KPK

Jakarta – Bupati Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rusli diduga melakukan suap pada penanganan sengketa Pilkada Morotai 2011 kepada Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi mengatakan bahwa pihak penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, yang kemudian menetapkan RS sebagai tersangka. “Dengan dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diadili,” kata Johan Budi, di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, seperti dilansir MetroTv,…

selanjutnya
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Diduga Terjadi Suap, TPDI; ‘NTT Harus Jadi Target Operasi Tangkap Tangan’

Kupang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan untuk memperluas wilayah Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke daerah-daerah yang jadi target pengusaha tambang. Salah satu daerah yang patut dijadikan perluasan adalah Nusa Tenggara Timur. “NTT banyak diincar pengusaha tambang sehingga izin usaha tambang di sana menjadi ladang empuk suap bagi para pejabat di sana,” kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, seperti dilansir JPNN, 11/04/15. Menurut Petrus, NTT merupakan salah satu provinsi yang dalam satu tahun ke depan akan menggelar pilkada serentak. “Bupati dan wakil bupati juga sekda berlomba-lomba maju…

selanjutnya
Hukum 

Laut Indonesia Timur Jadi Lahan Konglomerasi Kejahatan

Yogyakarta – Pantai dan pulau-pulau di wilayah Indonesia timur sudah sejak lama menjadi konglomerasi hitam. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, seusai pembukaan acara peringatan Hari Antikorupsi Dunia di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (9/12/2014). “Cek saja, pengusaan lepas pantai, dan pulau-pulau wilayah Indonesia timur, itu anda bisa lihat,” kata Bambang. Menurut Bambang, para konglomerat hitam yang dimaksud adalah pemilik modal yang bersekutu dengan para birokrat yang ada di daerah. “Sejak lama laut menjadi sumber penghasilan konglomerat hitam,” ucapnya. Selain…

selanjutnya
Hukum Papua 

8 PNS Pemprov Papua Diperiksa KPK

Jayapura – Delapan pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diperiksa Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jayapura sebagai saksi dugaan kasus korupsi. “Saat ini penyidik masih memeriksa delapan saksi terkait kasus korupsi dengan tersangka mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu,” kata Juru bicara KPK Johan Budi sepertidilansir Antara. Johan menjelaskan, pemeriksaan masih tetap dilakukan di Markas Kepolisian Daerah atau Mapolda Papua di Jayapura. “Jumlah saksi yang diperiksa seluruhnya dalam kasus mantan orang nomor satu di Papua itu berjumlah 20 orang,” lanjutnya. KPK sendiri, lanjut Johan, menurunkan…

selanjutnya