Hukum Maluku 

Korupsi Itu Kejahatan Luar Biasa, Karena Dampaknya Sangat Luar Biasa

Ambon, indonesiatimur.co – Deputi Bidang Pendidikan Dan Peran Serta Masyarkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Wawan Wardiana berterima kasih dan berikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Maluku yang sudah bersedia berkolaborasi dengan KPK, menggelar Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas, kepada pejabat eselon 1 dan 2 di lingkup Pemda Maluku. Kegiatan yang mengambil tema, Arika Tanam Integritas dari Mata Ruma, Sebagai Pondasi Par Toma Maju Bangun Maluku ini digelar pasa Rabu (20/09/2023) di Santika Hotel Ambon, diikuti 40 pasangan suami istri. Dalam sambutannya, Wawan katakan, dalam rangka menanamkan, meningkatkan pemahaman, terkait…

Read More
Daerah Maluku 

Banyak Kasus Korupsi Libatkan Keluarga

Ambon, indonesiatimur.co – Latar belakang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI gandeng Pemerintah Provinsi Maluku gelar Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas, dengan tema “Arika Tanam Integritas dari Mata Ruma, Sebagai Pondasi Par Toma Maju Bangun Maluku, dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota keluarga, dan kerap terjadi penyalahgunaan kewenangan jabatan dan kedudukan oleh pejabat maupun pasangannya. Bahkan seringkali pejabat atau pasangannya yang memanfaatkan fasilitas jabatan untuk keperluan pribadi maupun keluarga. Hal ini dikatakan panitia penyelenggara Bimtek, Achmad Irsyad Darmawan, dalam laporannya saat pembukaan Bimtek, yang di gelar pada Rabu (20/09/2023), di Santika…

Read More
Hukum Maluku 

KPK Lakukan Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Provinsi Maluku

Ambon, indonesiatimur.co – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Inspektorat, menyambut baik Kunjungan Kerja Tim Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam rangka Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 untuk Memetakan Resiko Korupsi dan Kemajuan Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada, Jumat, (11/08/2023) Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Maluku Pieterson Rangkoratat, yang dihadiri oleh Wahyu Dewantara Susilo Perwakilan KPK RI dan jajaran, pimpinan OPD terkait lingkup Provinsi Maluku, OPD Teknis Layanan Publik, beserta unsur terkait lainnya.…

Read More
Daerah Maluku 

Berhasil Tata Pengelolaan Keuangan dan Aset, Ambon Peringkat Pertama MCP Korsupgah Provinsi Maluku

Ambon, indonesiatimur.co – Kota Ambon menduduki peringat pertama dalam Monitoring Capaian Kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP Korsupgah) di Provinsi Maluku. MCP Kopsurgah dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia meliputi 8 (delapan) area intervensi sebagai bagian Reformasi Birokrasi secara Nasional. “Per 3 Januari 2023, Kota Ambon telah menduduki peringkat pertama MCP Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Maluku, mengungguli 11 Kabupaten/kota lainnya,” kata Inspektur Kota Ambon, Jopie Silano, Rabu (04/01/23) di Ambon. Silano menjelaskan ada 8 (delapan) area intervensi dalam laporan progres…

Read More
Daerah Maluku 

Gubernur Harap Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Meningkat

Ambon, indonesiatimur.co – Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK RI, DR. Wawan Wardiana, membuka resmi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelas Pemuda dan LSM Anti Korupsi di Wilayah Provinsi Maluku, di Ballroom Swiss-Belhotel, Kamis, (17/11/2022). Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku S. E. Huwae, yang hadir mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail, mengatakan salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah pengaduan tidak pidana korupsi kepada KPK. Peningkatan kualitas pengaduan masyarakat ini perlu didukung dengan pemberian edukasi bagi masyarakat. Dengan begitu, setiap laporan yang disampaikan sesuai kriteria suatu pengaduan sehingga dapat…

Read More
Agenda Daerah Maluku 

KPK GELAR RAKOR RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI

Ambon, indonesiatimur.co – Pemerintah Kota Ambon menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Penandatanganan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi 11 kabupaten/kota se-Maluku Rakor ini dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dibuka Walikota Ambon Richard Louhenapessy, bertempat di Balai Kota Ambon, Jumat (27/4). Rakor ini dihadiri Kepala Daerah (Bupati/Wabup, Walikota/Wawali), Sekretaris Daerah dan Kepala Inspektorat dari 11 kabupaten/kota se-Maluku. Louhenapessy mengatakan, sangat diperlukan adanya kemauan dari kepala daerah dan organisasi perangkat daerah di kota Ambon maupun daerah se-Maluku untuk mencegah adanya korupsi yang ada di Maluku. Lanjutnya, Rakor ini akan diakhiri…

Read More
Agenda Daerah Maluku Politik 

KPK Beri Pembekalan Anti Korupsi Bagi Paslon Kepala Daerah

Ambon, indonesiatimur.co – Dalam rangka menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan instansi terkait menyelenggarakan Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pasangan Calon (Paslon) kepala daerah se-Maluku, kamis (26/04). Acara yang diadakan di ruang Rapat Lantai 6, kantor Gubernur Maluku ini dihadiri oleh Penasehat KPK, Mohammad Tsani Annafari, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Soedarmo, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, Ketua KPU Maluku,…

Read More
Hukum Maluku 

KPK Gelar Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Maluku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi ( rakor) program pemberantasan korupsi terintegrasi. Program ini dilakukan dalam upaya pencegahan korupsi serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di Maluku, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim koordinasi dan supervisi pencegahan.

Read More
Hukum Maluku Utara 

Bupati Morotai Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh KPK

Jakarta – Bupati Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rusli diduga melakukan suap pada penanganan sengketa Pilkada Morotai 2011 kepada Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi mengatakan bahwa pihak penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, yang kemudian menetapkan RS sebagai tersangka. “Dengan dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diadili,” kata Johan Budi, di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, seperti dilansir MetroTv,…

Read More