Hukum Nusa Tenggara Timur 

Peredaran Narkoba di Sumba Sangat Memprihatinkan

Kupang – Peredaran narkoba di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus bertambah apalagi di Pulau Sumba yang sudah sangat meresahkan. Dalam setahun terakhir, sudah beberapa bandar narkoba khususnya jenis Sabu ditangkap. “Peredaran narkoba di Pulau Sumba sudah sangat marak,” kata Direktur Direktorat Narkoba Kepolisian daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Komisaris Besar Kumbul KS, seperti dilansir NTTTerkini.Com, (20/10). Kombes Kumbul mengatakan bahwa narkoba yang marak ditemukan adalah jenis sabu yang mana dipasok dari Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menggunakan jalur laut sebagai jalan tikus. “Di pelabuhan tidak dilakukan pemeriksaan menggunakan…

Read More
Hukum 

Budi Waseso Ingin Bangun Lapas Narkoba di Papua

Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso, berencana membangun lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus bagi para narapida narkoba di Papua. Bahkan, kini sejumlah langkah telah dilakukan untuk mematangkan rencana itu. Buwas sapaan akrab Komjen Pol Budi Waseso telah menyampaikan usulan tersebut ke kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya, kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly tersebut telah menerima usulan tersebut dengan baik. “Bahkan, kini kita telah melakukan survei lokasi yang akan dijadikan tempat pembangunan lapas khusus tahanan narkoba tersebut,” ujarnya. Dia tidak secara rinci mengungkapkan tempat yang menjadi lokasi survey…

Read More
Daerah Papua Barat 

Pemakai Narkoba di Papua Barat Mencapai 10 Ribu Orang

Manokwari – Jumlah pemakai narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Papua Barat mencapai lebih dari 10.000 orang. Dari 10.000 pemakai itu, 642 orang diantaranya mengalami ketergantungan terhadap barang haram tersebut. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat, Benny Pattiasina, Jumat (18/9) mengatakan bahwa perlu peran serta semua pihak untuk menanggulangi masalah ini. “Perlu keterlibatan semua pihak terutama pemerintah provinsi, untuk mengupayakan adanya pusat rehabilitasi bagi 642 orang ini,”kata Benny, seperti dilansir Antara, 18/09. Menurut Beny, perlu sinergitas antara BNN Papua Barat dengan stakeholders, antara lain, Kepolisian Daerah, Pemerintah Provinsi, lembaga…

Read More
Hukum Papua Barat 

Polisi Tangkap Kapal Pengangkut 7,5 Ton Miras di Manokwari

Manokwari – Sebuah kapal kayu KM Yaffe kedapatan mengangkut sebanyak 7,5 ton minuman keras ilegal. Mereka ditangkap dan diamankan oleh aparat gabungan Polres dan Brimob Manokwari, Provinsi Papua Barat. Wakapolres Manokwari Komisaris Polisi Fredrickus W Maclarimboen mengatakan bahwa kapal tersebut berlayar dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, dengan tujuan Pulau Numfor Kabupaten Biak, Papua. “Mereka ditangkap saat melintas di perairan Pulau Kaki Kabupaten Manokwari,” kata Fredrickus di Manokwari, seperti dilansir rimanews, 30/08. Penangkapan kapal bermuatan ribuan liter minuman keras oplosan asal Sulawesi Utara tersebut, kata Fredrickus, berawal dari informasi yang diperoleh…

Read More
Hukum Papua 

Ribuan Napi di Papua Dapat Remisi Kemerdekaan

Jayapura – Jelang upacara HUT ke-70 RI 17 Agustus 2015, ribuan narapidana di sejumlah lembaga pemasyarakatan umum dan militer di Provinsi Papua dikabarkan akan mendapat remisi kemerdekaan. “Ada narapidana yang bisa langsung bebas setelah menerima remisi. Mereka yang bisa langsung bebas terbagi dalam dua bagian,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Papua Abner Banosro, seperti dilansir Metrotv News, 16/08. Abner merinci bahwa setidaknya ada 1.744 narapidana akan mendapat pengurangan hukuman ketika upacara HUT ke-70 RI 17 Agustus besok. “Ada yang menerima remisi umum sebanyak 836…

Read More
Hot Nasional Sulawesi Selatan 

Australia Ingin Bangun Kantor Konsulat Jenderal di Makassar

Jakarta – Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson mengatakan bahwa pemerintah Australia berkeinginan membangun kantor Konsulat Jenderal di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk membangun hubungan Indonesia-Australia ke depan dalam berbagai bidang. “Beliau menyampaikan bagaimana hubungan Indonesia-Australia ke depan, terutama bidang ekonomi. Termasuk rencana mendirikan konsulat di Makassar,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla usai bertemu Paul Grigson di Jakarta Pusat, seperti dilansir JPNN, (29/7). Menurut JK hubungan Indonesia dengan Australia memang sempat memburuk dalam enam bulan terakhir terutama saat Indonesia mengeksekusi mati dua terpidana narkoba…

Read More
Hukum Sulawesi Tenggara 

21 Ribu Warga Sultra Kecanduan Narkoba

Kendari – Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), ada sekitar 21 ribu warga di Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi pecandu narkotika obat-obatan terlarang (narkoba). Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah karena data tersebut diambil pada pada tahun 2011 lalu. Bahkan, aparat kepolisian sudah memproses 14 kasus narkoba di Kota Kendari dalam kurun waktu empat bulan terakhir. Jumlah ini, diperkirakan bertambah jika dikumpulkan dengan kasus yang ada di 16 kabupaten / kota di wilayah tersebut. Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata mengatakan bahwa Sultra bisa dikatakan sedang darurat narkoba dan butuh penanganan…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Di NTT, Narkoba Beredar Bebas, Kok Bisa?

Kupang – Narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Nusa Tenggara Timur (NTT) beredar dengan bebas. Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Daerah NTT serta Pemerintah Kota Kupang kesulitan dalam membendungnya. “Wilayah NTT memiliki banyak pelabuhan laut dan bandara sehingga perlu ada alat deteksi narkoba,” kata Kepala BNN NTT, Aloysius Dando, seperti dilansir Tribun News, Sabtu (28/3/2015). Menurutnya, wilayah NTT yang terdiri dari 566 pulau dan diapit oleh dua negara yakni Australia dan Timor Leste. Karenanya, akan sangat perlu adanya peralatan canggih untuk mendeteksi narkoba di wilayah NTT. “Apalagi berdekatan dengan dua negara…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Tak Ada Proses Hukum Bagi Pengguna Narkoba yang Melapor

Kupang – Berdasarkan data dari BNNP Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat 43 ribu prevalensi pengguna narkoba di NTT. Karena itu, dibutuhkan peran aktif semua pihak untuk mendorong mereka berhenti. Kepala BNNP NTT Aloysius Dando meminta keluarga atau kerabat korban untuk membawa mereka ke BNN atau polisi agar bisa direhabilitasi. Bahkan akan lebih baik, si pecandu memiliki kesadaran untuk melaporkan dirinya. “Kami pastikan tidak akan ada proses hukum bagi pengguna narkoba yang melaporkan dirinya sendiri dan ingin direhabilitasi,” kata Aloysius Dando yang ditemui di ruang kerjanya, seperti dilansir pos kupang, 20/02.…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

75 Persen Jaringan Narkoba di Sulut Dikendalikan Dari Dalam Lapas

Manado — Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulut, jumlah pecandu narkoba di Sulut mencapai 36.700 orang atau sekira 1,5 persen dari 2,5 juta penduduk Sulut. Dari data tersebut, sulut menjadi pasar narkoba yang potensial. “Artinya, Sulut bukan lagi daerah transit melainkan sudah menjadi pasar narkoba,” kata Kepala BNN Sulut Kombes Pol Drs Sumirat Dwiyanto Msi, seperti dilansir Manado Post Online, 11/02. Dwiyanto mengungkapkan bahwa faktor daerah ini rawan dengan peredaran narkoba adalah karena kondisi geografis. “Banyak titik yang bisa dijadikan tempat masuk, terutama jalur laut,” jelasnya. Menurutnya, berdasarkan…

Read More