Daerah Maluku 

Walikota Ambon Tegur PNS nya karena larang Baca Koran

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy diminta untuk menegur PNSnya karena dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melecehkan profesi wartawan dalam menjalankan tugasnya, khusunya di lingkup Pemerintah Kota Ambon. Pasalnya, salah seorang PNS Dinas Kelautan Perikanan (DKP) kota Ambon saat Bimbingan Teknis kehumasan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Ambon, Selasa (31/7) di ruang serba Guna Balai Kota,  mengungkapkan bahwa pegawai di Dinas tersebut dilarang untuk membaca koran setiap harinya, karena mereka bisa “Gila.” “Kami di Dinas Kelautan dan Perikanan dilarang membaca koran, karena bisa membuat kami gila. Sebab berita yang ditulis di media…

Read More
Hukum Sulawesi Barat 

5 Milyar Rupiah Diduga Dikorupsi Dari Pengadaan Kapal Sulbar

SHUTTERSTOCK Ilustrasi Korupsi Dugaan korupsi pengadaan kapal fiber untuk nelayan di Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Sulawesi Barat (Sulbar) mencapai miliaran rupiah. Hal itu diungkapkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Chaerul Amir yang ditemui di kantornya di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (27/07/2012). Chaerul mengatakan, kerugian negara dari pengadaan kapal fiber itu merupakan hasil penghitungan yang dilakukan PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar. Perusahaan ini mendapat rekomendasi dari Kejati Sulselbar untuk menghitung kerugian negara atas proyek pengadaan kapal fiber. “Dalam proyek yang bersumber dana…

Read More
Daerah Ekonomi & Bisnis Nusa Tenggara Timur 

Budget Sail Komodo 2013 Diajukan Pemprov NTT

Kegiatan Sail Komodo 2013 di Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan dana sekitar Rp3,7 triliun terutama untuk perbaikan fasilitas, aksesibilitas, sumber daya manusia, serta infrastruktur kawasan wisata. “Untuk menyukseskan agenda besar menyambut Sail Komodo 2013, pemerintah Provinsi NTT mengajukan dana sebesar Rp3,7 triliun lebih kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan lintas sektor, terutama sektor pariwisata NTT,” kata Kepala Bidang II yang membidangi Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTT Marius jelamu di Kupang, Minggu. Menurut dia, dana sebesar Rp3,7 triliun akan diminta pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara…

Read More
Ekonomi & Bisnis Hukum Maluku Utara 

PTUN Ambon Tunda SK Bupati Morotai

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon mengeluarkan penetapan penundaan surat keputusan Bupati Pulau-Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara yang dinilai merugikan PT Morotai Marine Culture (MMC) sebagai pihak penggugat. Ketua majelis hakim PTUN setempat, Abdul Latief Anshory SH dalam persidangan di Ambon, Kamis, mengabulkan permohonan penggugat dengan mengeluarkan penetapan pembatalan SK Bupati nomor 500/33/PM/2012 tertanggal 13 Februari 2012 tentang penghentian kegiatan operasional PT MMC. “Salinan putusan ini akan diberikan kepada Bupati selaku pihak tergugat untuk dilaksanakan segera mungkin,” kata Anshory. Pihak tergugat yang diwakili Kabag Hukum Pemkab Pulau-Pulau Morotai,…

Read More