Hukum Papua Barat 

Banyak PNS Bolos, Gubernur Papua Barat Geram

Manokwari – Banyak Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Papua Barat yang sering tidak masuk kantor alias bolos. Hal ini membuat geram Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi dan berencana untuk memberikan sanksi tegas kepada PNS tersebut. “Gubernur juga menyatakan telah mendapat informasi bahwa tingkat kehadiran PNS di masing-masing SKPD kurang dari 50 persen,” kata Kepala Inspektorat Papua Barat Provinsi Papua Barat, H.M. Sugestiono pada apel rutin PNS Provinsi Papua Barat di kompleks perkantoran Gubernur Papua Barat, Base Camp Arfai, Manokwari, seperti dilansir CahayaPapua, Jumat (6/3/2015). Menurut Sugestiono, gubernur telah menyampaikan…

selanjutnya
Daerah Ekonomi & Bisnis Papua 

Penanaman Kedelai Diperluas di Merauke

Photo Kompas.com/ Budy Setiwan Kontributor Kompas TV Manokwari. Gubernur Papua Barat, Abraham O Aturuy bersama para petani kedelai di Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, menggelar panen raya kedelai, Sabtu (28/7) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Merauke, Provinsi Papua,  berencana terus memperluas areal tanam kedelai. Hal itu untuk mendongkrak produksi kedelai lokal. Kepala Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman, Dinas TPH Merauke Edi Santoso di Merauke menuturkan, pada 2012 areal tanam akan diperluas lagi 200 hektar  melalui program optimalisasi lahan dan pengembangan lahan kering. Sebelumnya, Dinas TPH Merauke telah merealisasikan program…

selanjutnya
Daerah Ekonomi & Bisnis Nusa Tenggara Timur 

Budget Sail Komodo 2013 Diajukan Pemprov NTT

Kegiatan Sail Komodo 2013 di Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan dana sekitar Rp3,7 triliun terutama untuk perbaikan fasilitas, aksesibilitas, sumber daya manusia, serta infrastruktur kawasan wisata. “Untuk menyukseskan agenda besar menyambut Sail Komodo 2013, pemerintah Provinsi NTT mengajukan dana sebesar Rp3,7 triliun lebih kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan lintas sektor, terutama sektor pariwisata NTT,” kata Kepala Bidang II yang membidangi Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTT Marius jelamu di Kupang, Minggu. Menurut dia, dana sebesar Rp3,7 triliun akan diminta pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara…

selanjutnya