Presiden Dorong Gorontalo Atasi Kemiskinan
Presiden Joko Widodo mendorong Gubernur Gorontalo untuk mengatasi kemiskinan di wilayahnya dengan meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan.
Read MorePresiden Joko Widodo mendorong Gubernur Gorontalo untuk mengatasi kemiskinan di wilayahnya dengan meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan.
Read MoreKuala Lumpur – Perusahaan perkebunan Malaysia Felda Global Venture (FGV) berencana membeli lahan seluas 420 ribu hektare (ha) di Papua. Hal itu dilakukan untuk menambah lahan perkebunan perusahaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak seperti dilansir media Kuala Lumpur, mengatakan jika FGV akan bekerja sama dengan beberapa perkebunan di Indonesia. “Ini untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun Felda yang mengalami masalah kekurangan lahan baru,” tulisnya seperti dikutip metrotv news, 08/07. Menurut Najib, hasil yang diperoleh dari pendekatan yang dilakukan khususnya di Papua cukup berlipat ganda. “Sekaligus memberikan manfaat bagi puluhan ribu…
Read MoreDana Alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan BP4K untuk Minahasa Selatan (Minsel) totalnya mencapai 6,3 M. Sementara khusus untuk Dinas Pertanian yakni mendapat 3,9 Miliar. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, DAK secara keseluruhan hanya mendapatkan 5,7 Miliar. Hal itu seperti diungkapkan oleh kadis Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Minsel Ir Decky Kentjem beberapa waktu lalu. “Untuk Tahun 2014 ini DAK tersebut naik sekitar 600 juta dibanding dengan tahun yang lalu. Khususnya untuk dinas Pertanian DAK akan lebih difokuskan untuk perbaikan jalan usaha Tani yang ada di sejumlah…
Read MoreSaat ini Warga di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) memiliki ketergantungan pada hasil perkebunan. Minsel memiliki lahan perkebunan 74.244 ha atau 46 persen dari luas kabupaten secara keseluruhan. Selain itu sebanyak 70 persen warganya atau 225.542 jiwa menggantungkan hidup dari lahan perkebunan yang ada. Produk Domenstik Regional Bruto (PDRB) Minsel yakni sebesar Rp 527,295 miliar yang artinya 16 persen dari PDRB Minsel secara keseluruhan Rp 3,316 triliun. Melihat kontribusi tersebut, perkebunan perlu mendapat perhatian lebih dikarenakan menjadi penggerak ekonomi utama di Minsel. Kepala Dinas Perkebunan Minsel, Imanuel Tapan mengatakan pemkab Minsel…
Read MoreLuas perkebunan tanaman kakao yang sudah berproduksi di Majene terus berkembang dari tahun ke tahun hingga kini sudah mencapai 8.940 hektar.
Read MoreLebih dari 3000 petani Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan menduduki lahan perkebunan karet PT Lonsum demi menuntut pengembalian lahan adat mereka.
Read MorePemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan “Sambung Samping” sekitar 1.000 hektare kakao yang ada di Kabupaten Mamasa. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar, Supriyatno di Mamuju, Selasa, mengatakan program “Sambung Samping” tersebut dilaksanakan tahun ini. Ia mengatakan, kakao di Mamasa sudah banyak yang tua sehingga telah rusak. “Kakao merupakan tanaman andalan masyarakat, sayangnya kualitas dan produksinya rendah karena sudah banyak yang tua dan rusak,” katanya, seperti dilansir dari ANTARA. “Potensi kakao mencapai 130 ribu ton per tahun dengan luas lahan sekitar 185 ribu hektare merata di lima Kabupaten di Sulbar,” katanya. Ia…
Read MoreSeorang perempuan warga adat Sambandete- Walandewa (Sambawa), Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Nurjaniah Gazali alias ibu Mimi ditahan polisi ketika dia berusaha mempertahankan hak atas tanahnya dari aktivitas perusahaan perkebunan dan pertambangan. Saat ini, ibu Mimi masih ditahan di Polres Konawe dengan tuduhan menggerakkan massa. Penahanan ini berawal dari kasus yang dialami Lingge, warga Konawe, awal Maret lalu, yang dituduh merusak pos jaga milik PT. Pertambangan Bumi Indonesia (PBI). Ibu Mimi dipanggil pada 26 Maret, sebagai saksi untuk Lingge. Namun, tanpa alasan yang jelas, status ibu Mimi ditingkatkan menjadi tersangka.…
Read MoreSembilan warga Kolaka, Sulawesi Tenggara melakukan aksi mogok makan mulai hari ini, Selasa (16/4). Aksi mogok makan ini adalah bentuk protes mereka kepada Pemerintah Daerah Kolaka yang dianggap gagal memperjuangkan hak para pemilik lahan kelapa sawit. Aksi mogok makan ini dilakukan mulai pagi tadi dengan membuat surat pernyataan untuk pihak kepolisian. Aksi ini juga bertujuan membuka mata hati masyarakat Kolaka atas penderitaan warga pemilik lahan kelapa sawit. Sebelum melakukan aksi mogok makan, sembilan warga tersebut diperiksa selama 12 jam di Polres Kolaka terkait pembakaran mobil PT Damai Jaya Lestari di…
Read More